Author Archives: kafi

22 Tahun Sudah: Pembantaian Srebrenica…

Oleh: Umar Syarifudin (pengamat politik Internasional)   11 Juli 1995, atau 22 tahun kita mengingat tragedi mengerikan yang menimpa umat Islam di kawasan Bosnia, Semenanjung Balkan. Pada musim semi tahun 1992, pasukan Serbia Bosnia melancarkan serangan dalam upaya mewujudkan visi Milosevic tentang “Serbia Raya”, setelah Bosnia memilih untuk merdeka dari Yugoslavia yang hancur. Embargo senjata yang diberlakukan sebelumnya pada semua ... Read More »

Penerbitan Perppu Ormas Dinilai tak Penuhi Syarat Mendesak

Keputusan pemerintah untuk menerbitkan Perppu No. 2/2017 tentang Perubahan Undang-undang (UU) Ormas No. 17/2003 dinilai tak disertai alasan yang cukup. Padahal, menurut Ahli Tata Negara Yusril Ihza Mahendra, Perppu hanya bisa diterbitkan dalam “hal ikhwal kegentingan yang memaksa”. “Tafsir tentang kegentingan yang memaksa itu ada dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 138/PUU-VII/2009,” ujar Ahli Tata Negara Yusril Ihza Mahendra dalam siaran ... Read More »

Dinilai Represif dan Otoriter, HTI Tolak Perppu Ormas

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menolak keras keputusan Pemerintah yang menerbitkan Peraturan Pemerintah yang Mengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas UU Nomor 17 Tahun 2013. “(Karena, red) secara substansial, Perppu tersebut mengandung sejumlah poin-poin yang bakal membawa negeri ini kepada era rezim diktator yang represif dan otoriter,” ungkap Juru Bicara HTI Muhammad Ismail Yusanto dalam konferensi persnya ... Read More »

Imparsial Minta DPR Tak Setujui Perppu Ormas

Imparsial mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) untuk tidak menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan ( Ormas). Perppu ini merupakan perubahan terhadap UU Nomor 17 Tahun 2013. “Selain tidak ada alasan yang genting dan mendesak, Perppu ini juga bersifat represif yang mengancam demokrasi dan hak asasi manusia (HAM),” kata Wakil Direktur Imparsial Ghufron Mabruri, ... Read More »

Amien Rais: HTI Dibubarkan, tapi PKI di Depan Mata Dibiarkan

Amien Rais bersuara keras terkait dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat (Ormas). Dalam Perppu Ormas, Mendagri dan Menkum HAM punya kewenangan membubarkan ormas yang melanggar aturan. Tapi ada dua tahap yang harus dilakukan sebelum pembubaran atau mencabut status hukum, yakni peringatan tertulis dan penghentian kegiatan. Namun Amien malah menyinggung soal Hizbut Tahrir Indonesia ... Read More »

Fahri Hamzah Pastikan DPR Tolak Perppu Ormas

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyatakan Perppu Ormas yang baru saja diumumkan Menkopolhukam Wiranto akan ditolak oleh DPR. Alasannya, parlemen tidak mungkin berhadapan dengan publik karena ormas itu basis pendukung partai politik. “DPR sulit lah membiarkan kelompok sosial dibubarkan secara sepihak,” kata Fahri di Jakarta, Rabu (12/7). Politikus asal Nusa Tenggara Barat itu juga mengatakan bahwa fraksi-fraksi yang ada di ... Read More »

Yusril: Kacau Jika Ormas Dibubarkan Atas Persepsi Presiden

Yusril Ihza Mahendra mempertanyakan persepsi presiden soal Pancasila terkait dengan pengumuman Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang rencananya akan diumumkan di Istana Merdeka, Jakarta Pusat siang ini pada Rabu (12/7/2017). Yusril mengatakan bahwa penilaian soal pembubaran Ormas yang tadinya melalui mekanisme pengadilan, bisa berubah ke pilihan subjektif presiden jika Perppu itu disahkan. “Sebelumnya dengan Undang Undang Ormas yang ada sekarang itu pengadilan yang menilai,” ... Read More »

Sejumlah Ormas Islam Tolak Pembubaran HTI

Meski sudah dibantah sejumlah ormas Islam yang tergabung dalam Lembaga Persaudaraan Ormas Islam (LPOI), namun portal berita kompas.com tetap menyebarkan hoax yang dihembuskan Said Aqil Siradj dalam berbagai pemberitaannya sehingga seolah-olah semua ormas Islam yang tergabung dalam LPOI mendukung pemerintah untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Berikut, mediaumat.com kutipkan kembali sanggahan dari sejumlah ormas yang namanya dicatut Said Aqil Siradj  ... Read More »

Perppu Pembubaran Ormas Dinilai Jalan Pintas yang Mengancam Demokrasi

Upaya pemerintah membubarkan organisasi masyarakat (ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) dinilai tidak tepat. “Ini tidak bagus, preseden buruk bagi masa depan demokrasi kita,” ujar Pakar Hukum Tata Negara Irman Putra Sidin saat dihubungi, Rabu (12/7/2017). Menurut Irman, pembubaran perppu sudah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Di ... Read More »

KSHUMI: Dengan Perppu, Ormas Islam Lain Bahkan MUI Pun Bisa Dibubarkan

Dengan mudahnya pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) secara subjektif tanpa terpenuhinya persyaratan “kegentingan yang memaksa”, Ormas apapun termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) bisa dibubarkan. “Bukan hanya Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), bisa saja Ormas-ormas Islam lain bahkan MUI pun menjadi target pembubaran,” ujar Ketua Eksekutif Nasional Komunitas Sarjana Hukum Muslim Indonesaia (KSHUMI) Chandra Purna Irawan kepada mediaumat.com, Rabu (12/7/2017). ... Read More »