Mewaspadai Kedatangan 17 Jenderal AS ke Aceh

Ketua Delegasi Jenderal Militer Amerika Serikat, William L Nyland, didampingi Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, menyampaikan penjelasan di Kantor Gubernur NAD, Banda Aceh, Rabu (16/5). Delegasi yang berjumlah 17 jenderal itu berkunjung selama dua hari di Aceh untuk mencari masukan perkembangan situasi keamanan pasca perjanjian damai (MoU) dan kemajuan rekonstruksi pasca bencana tsunami. (Republika, 18 Mei 2007).

Ada beberapa hal yang perlu dicermati berkaitan dengan kunjungan tersebut:
Pertama, tentu kunjungan tersebut sangat serius dan sangat penting bagi AS, karena mereka sampai mengirimkan 17 jenderal militernya. Bahkan para jenderal tersebut secara khusus bertemu dengan para pucuk pimpinan di Aceh. Kalau tujuannya hanya mencari masukan perkembangan situasi keamanan pasca perjanjian damai (MoU) dan kemajuan rekonstruksi pasca bencana tsunami sebagaimana yang mereka sampaikan, maka sungguh sangat tidak logis. Mungkinkah hanya untuk mencari informasi seperti itu AS harus mengirimkan 17 jenderal militernya.

Kedua, berdasarkan fakta-fakta empiris, setiap kunjungan petinggi AS ke negeri manapun, mereka selalu membawa agenda tersembunyi. Sebelumnya, kunjungan dua petinggi AS ke Indonesia, yaitu Menlu AS Condoleeza Rice (14-15 Maret 2006) dan Menhan AS Donald Rumsfeld (6 Juni 2006), sama-sama berupaya untuk menekan pemerintah Indonesia untuk bergabung dalam Proliferation Security Initiative (PSI). Melalui PSI, AS akan menjelma menjadi polisi yang paling berwenang untuk mengawasi lautan yang berada dalam teritorial Indonesia, padahal Indonesia adalah negara kelautan. Kunjungan Rice tersebut juga disinyalir terkait dengan proses joint operating agreement (JOA) saat itu tentang pengelolaan Blok Cepu. Maka bukan sebuah kebetulan kalau ternyata akhirnya pemerintah menyerahkan pengelolaan Blok Cepu yang kaya minyak dan gas itu kepada ExxonMobil.

Ketiga, jika ditilik dari aspek kepentingan ekonomi, AS memiliki kepentingan sangat besar di Aceh. Sebagaimana kita ketahui, ExxonMobil datang ke Aceh Utara sejak ladang gas dan minyak ditemukan di Lhokseumawe, ibu kota Aceh Utara sekitar 1971 dengan masa kontrak hingga 2018. Dari hasil produksi gas alam cair (LNG) di Aceh, ExxonMobil termasuk tiga besar produsen gas di Indonesia bersama-sama dengan Total Fina Elf Indonesia dan Chevron Indonesia Company. Gas alam cair dari Blok B (Lapangan Arun), Blok Pase, dan Blok North Sumatera Offshore (NSO), diekspor ke Korea dan Jepang. Saat ini total produksi gas dari ketiga blok tersebut mencapai 1 miliar kaki kubik per hari. Pada tahun 2005, ExxonMobil mengirimkan 75 kargo gas alam cair ke dua negara itu. Jika diperhitungkan dengan harga gas di pasar internasional, satu kargo LNG bernilai 30 juta dollar AS, sehingga totalnya mencapai 2.25 miliar dollar AS atau setara dengan Rp 20.25 triliun.

Keempat, dari aspek geopolitik, Aceh dan Sumatra Utara merupakan area teritorial utama Selat Malaka. Sementara AS bahkan melalui satelitnya Singapura senantiasa berusaha menguasai selat yang mempunyai posisi strategis bagi jalur ekonomi maupun bidang pertahanan tersebut. Target AS untuk Selat Malaka adalah membangun pangkalan militernya disana. Apabila target tersebut tercapai maka AS akan menguasai kontrol utama geopolitik di Asia Tenggara.

Kelima, bagi kaum Muslim harus senantiasa mewaspadai segala hal yang terkait dengan AS dan sekutunya. Karena mereka telah terbukti secara fakta bahwa landasan utama politik luar negeri mereka adalah imperialisme atau penjajahan bisa berupa militer seperti yang terjadi di Irak dan Afghanistan, maupun berupa ekonomi dan politik seperti yang dialami negeri-negeri Muslim dunia ketiga termasuk Indonesia. Sebagai contoh bisa dicermati keberadaan Exxon di Aceh. Perusahaan AS tersebut membetuk Zona Industri Lhokseumawe (ZILS) yang penuh dengan fasilitas mewah dan sistem keamanan militer canggih. Tapi di sekeliling ZILS itu, ada sepuluh kecamatan dengan penduduk mencapai 375 ribu jiwa yang tidak lain adalah kantong-kantong kemiskinan. Yaitu kecamatan Muara Dua, Dewantara, Sawang, Nisam, Muara Batu, Syamtalira Arun, Tanah Luas, Syamtalira Bayu, Matangkuli, dan Tanah Pasir. Jadi mereka mengeruk kekayaan alam di Aceh hanya untuk kepentingan mereka sendiri.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali (pelindung atau penolong) dengan meninggalkan orang-orang Mukmin. Inginkah kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah (untuk menyiksamu)? (QS. An Nisa’: 144)

Lajnah Siyasiyah HTI
21 Mei 2007