Khilafah: Mimpi Atau Kenyataan?

(Tanggapan Atas Tulisan Ziahulhaq, Jumat 12 Mei 2007)

Sebagaimana tulisan Sdr. (adik) Ziaulhaq, “Khilafah Islam dalam sorotan”, penulis sangat tertarik untuk mendiskusikannya lebih lanjut, baik melalui media Waspada ini, atau dalam pertemuan-pertemuan yang lain. Dengan tidak bermaksud apa pun selain menjelaskan apa dan bagaimana konsep khilafah tersebut, penulis melalui tulisan ini selanjutnya akan menjelaskan beberapa hal tentang konsep khilafah walaupun dalam ruang yang sangat terbatas dan tidak mungkin menjelaskannya sedetail mungkin.

Kesatuan Khilafah

Kaum muslim di seluruh dunia wajib berada dalam satu negara yang disebut daulah khilafah. Dan hanya daulah khilafah-lah yang akan menyatukan kaum muslim di seluruh dunia dalam kesatuan gerak dan kekuatan untuk menghadang laju penjajahan, baik secara fisik maupun non-fisik yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Barat. Kesatuan seperti inilah yang telah diajarkan oleh Rasulullah saw dalam beberapa hadits. Rasulullah saw telah bersabda: “Siapa saja yang telah membai’at imam (khalifah), lalu ia telah memberi genggaman tangannya dan buah hatinya, hendaklah ia menaatinya sesuai dengan kemampuannya. Kemudian jika datang orang lain yang hendak merebut kekuasaannya maka penggallah leher orang itu.” (HR. Muslim). Hadits lain: “Jika dibai’at dua orang khalifah, maka perangilah (Khalifah) yang paling akhir dari keduanya.” (HR. Muslim).

“Dulu Bani Israel diurusi oleh para nabi. Setiap kali seorang nabi meninggal, nabi yang lain menggantikannya. Sesungguhnya tidak ada nabi sesudahku dan akan ada para khalifah dan (jumlah) mereka banyak.” Para sahabat bertanya, “Lalu apa yang engkau perintahkan kepada kami?” Nabi saw bersabda, “Penuhilah bai’at yang pertama, yang pertama saja. Berikanlah kepada mereka hak mereka, karena sesungguhnya Allah akan meminta pertanggungjawaban mereka atas apa yang mereka urusi.” (HR. Muslim). Satu hadits lain: “Siapa saja yang mati, sedangkan di atas pundaknya tidak ada bai’at (kepada khalifah), maka matinya (seperti) mati jahiliyyah.” (HR. Muslim).

Struktur Negara Khilafah

Sesungguhnya struktur negara khilafah berbeda dengan struktur semua sistem yang dikenal di dunia saat ini, meski ada kemiripan dalam sebahagian penampakkannya. Struktur negara khilafah diambil (ditetapkan) dari struktur negara yang ditegakkan oleh Rasulullah saw di Madinah setelah beliau hijrah ke Madinah dan mendirikan negara Islam di sana. Struktur negara khilafah juga adalah struktur yang telah dijalankan oleh Khulafaur Rasyidin setelah Rasulullah saw wafat.

Dengan penelitian dan pendalaman terhadap nash-nash yang berkaitan dengan struktur negara itu, jelaslah bahwa struktur negara khilafah dalam bidang pemerintahan dan administrasinya adalah: 1. Khalifah, 2. Mu’awin Tafwidh (pembantu khalifah dalam bidang pemerintahan), 3. Mu’awin Tanfidz (pembantu khalifah dalam bidang administrasi), 4. Para Wali (gubernur) 5. Amirul Jihad (panglima perang), 6. Keamanan dalam negeri, 7. Urusan luar negeri, 8. Departemen Industri, 9. Kemashlahatan umum (Mashalih an-Naas), 10. Baitul Mal (Kas Negara), 12. Lembaga informasi, 13. Majelis umat (Syura dan Muhasabah). (lihat Hizbut Tahrir, Ajhizah ad-Daulah al-Khilafah).

Metode Pengangkatan

Orang yang memimpin kaum muslim layak disebut Khalifah bila telah dilakukan bai’at kepadanya, baik melalui pelaksanaan bai’at yang diambil dari umat secara langsung, maupun melalui ahlul halli wal aqdi (semacam tim formatur), atau melalui Syaikhul Islam (seorang ulama yang sangat dipercaya oleh umat), atau melalui pemilihan umum, sehingga terpilihlah seorang khalifah yang akan dibai’at.

Yang pasti dalam sistem khilafah tidak pernah ada sistem “putera mahkota”. Khalifah tidak pernah diangkat dengan cara pewarisan tahta (sistem putera mahkota) tanpa adanya bai’at sama sekali. Tidak ada satu pun riwayat atau peristiwa yang menunjukkan bahwa khalifah pernah diangkat dengan cara pewarisan kekuasaan tanpa melalui bai’at. Memang pernah dijumpai pengambilan bai’at yang keliru. Ada sebahagian khalifah yang mengambil bai’at dari rakyat pada saat ia masih hidup untuk anaknya, atau saudaranya, keponakannya, atau salah seorang anggota keluarganya. Namun, setelah itu bai’at diulangi lagi untuk orang yang ditunjuk setelah khalifah meninggal. Pelaksanaan seperti ini menunjukkan adanya penyalahgunaan dalam penerapan bai’at dan bukan menunjukkan pengakuan adanya sistem pewarisan tahta atau putera mahkota.

Hal ini sama persis dengan penyalahgunaan yang terjadi pada tatacara “pemilu” untuk memilih anggota parlemen, kepala negara atau kepala daerah dalam sistem demokrasi, yang prosesnya tetap disebut sebagai pemilu dan bukan sebagai penunjukan, sekalipun yang menang dalam pemilu adalah orang-orang yang dikehendaki oleh pemerintah atau terjadinya manipulasi data. Dengan demikian, pengangkatan seorang khalifah hanya melalui bai’at saja dengan ridha dan kebebasan memilih serta memenuhi syarat-syarat in’iqadul khilafah. Dan tidak sah apabila bai’at dilakukan melalui intimidasi atau paksaan dan melalui iming-iming uang.

Penerapan Sistem Islam

Penerapan sistem Islam oleh Khalifah dimanifestasikan dalam lima bidang, yaitu hukum-hukum syara’ yang berkaitan dengan masalah (1) sosial (yang mengatur interaksi pria dan wanita), (2) Ekonomi, (3) Pendidikan, (4) Politik dalam dan luar negeri, dan (5) Pemerintahan. Hukum-hukum yang menyangkut kelima bagian ini telah diterapkan oleh negara Islam sejak zaman Rasulullah saw sampai jatuhnya daulah khilafah tanggal 3 Maret 1924 di Turki.

Penerapan kelima bidang ini sangat diakui oleh sarjana mana pun termasuk sarjana barat. Seperti buku, Allah Sonne ueber dem Abendland (Matahari Allah di atas Dunia Barat), karya sejarahwan dari Jerman, Dr. Sigrid Hunke, yang melukiskan sangat rinci dalam bidang pendidikan yang dibangun sangat agung oleh para khalifah. Penerapan kelima bidang ini juga dapat ditemukan melalui berbagai dokumen di berbagai museum besar di dunia Islam, terutama di Kairo, Damaskus, Baghdad dan Istambul. Bahkan, sebahagian dokumen itu telah diangkut ke museum-museum Barat, seperti di Leiden (Belanda), Paris dan New York.

Misalnya di Aya Sofia, museum Istambul yang sebelumnya masjid, dan sebelumnya lagi katedral, dipamerkan surat-surat Khalifah yang menunjukkan kehebatan Khalifah dalam memberikan jaminan, perlindungan dan kemakmuran kepada warganya maupun kepada orang asing pencari suaka, tanpa memandang agama mereka. Misalnya lagi, surat ucapan terima kasih dari pemerintah Amerika Serikat atas bantuan pangan yang dikirim Khalifah ke Amerika Serikat yang sedang dilanda kelaparan (pasca perang dengan Inggris) abad ke-18 dan lain sebagainya.

Penutup

Jadi jelaslah bahwa negara Islam di Madinah pada masa Rasulullah saw sampai pada masa kekhilafahan Islam telah mempunyai luas daerah sendiri, yang dimulai dari daerah Madinah sampai menguasai 2/3 dunia. Adapun yang berkaitan dengan undang-undang telah dimulai oleh Rasulullah saw melalui piagam Madinah (ash-Shahifah al-Madinah) (lihat Sirah Nabawiyah Ibnu Hisyam). Dan tidak perlu diragukan lagi tentang pengakuan negara lain, baik pada masa Rasulullah saw, maupun pada masa Khalifah sesudahnya. (lihat Dr. Ali Muhammad ash-Shalabi, ad-Daulah ‘utsmaniyah ‘awamil an-nuhudh wa asbabu as-suquth).

Jika dikatakan khilafah adalah ‘mimpi’, seperti yang dituliskan oleh sdr. (adik) Ziaulhaq, dan seperti pernyataan Ulil Abshor Abdalla (koordinator JIL) atau pengurus JIL yang lain yakni Abdul Muqsith al-Ghazali, dalam beberapa seminar, hemat penulis memang benar, yakni ‘mimpi buruk’ bagi para penentangnya. Sedangkan bagi para pengemban dan orang-orang yang memperjuangkannya adalah ‘mimpi’ yang akan menjadi kenyataan sebagaimana mimpinya Thomas Alpha Edison untuk menjadikan Amerika pada malam hari seterang di siang hari, sehingga ia berhasil mewujudkannya setelah ia menemukan lampu listrik melalui ribuan kali percobaan. Akhirnya, siapa pun yang ingin mengenal sistem daulah khilafah silahkan merujuk pada beberapa kitab-kitab, seperti al-Ahkam as-Shulthaniyah (Imam al-Mawardi), Nidhomul Hukmi Fil Islam (Syaikh Abdul Qadim Zallum), Ajhizatu ad-Daulah al-Khilafah (Hizbut Tahrir). Wallahu a’lam bi ash-shawab.

Oleh Muhammad Fatih al-Malawy
* Penulis adalah Ketua Komisi Pengkajian dan Pengembangan MUI Serdang Bedagai
(Sumber Waspada online : 21 Mei 07 )