Cengkeraman Asing di Tengah Keretakan Indonesia-Malaysia

Indonesia dan Malaysia merupakan bangsa satu rumpun, Melayu.  Keduanya sama-sama negeri Muslim.  Namun, realitas menunjukkan bahwa keduanya kini tengah dirundung kemelut pertentangan.  Diantara perkara yang memicu hal ini adalah:

1. Klaim Malaysia terhadap Sipadan-Ligitan. Dalam kasus tersebut, kedua negara, Indonesia dan Malaysia memang saling mengklaim kepemilikan wilayah tersebut. Akhirnya, sebagai solusi, kasus itu pun dibawa ke Mahkamah Internasional. Pada tahun 2002, Indonesia kalah dalam persidangan penentuan kepemilikan pulau tersebut. Pulau itu pun resmi menjadi milik Malaysia.
2. Kasus Ambalat (2005) bermula dari perlakuan pemerintah Malaysia yang memberi konsesi kepada perusahaan minyak Amerika, Shell untuk melakukan eksplorasi di Laut Sulawesi. Malaysia mengklaim blok Ambalat yang berada di perairan Karang Unarang tersebut adalah milik Malaysia. Padahal, berdasarkan deklarasi Juanda 1957, pulau tersebut milik Indonesia. Deklarasi Juanda sendiri pada tahun 1959 telah diadopsi oleh PBB ke dalam Konvensi Hukum Laut.  Hingga kini, kasus Ambalat ini masih membuka peluang konflik antara Indonesia-Malaysia.
3. Pelecehan terhadap tenaga kerja Indonesia (TKI).  Jumlah TKI di Malaysia diperkirakan mencapai 3 juta orang. Yang resmi sekitar 1,5 juta.  Pihak Indonesia melihat para TKI dilecehkan.  Tidak sedikit TKI di Malaysia dideportasi dan diperlakukan tidak manusiawi.  Sementara rakyat Malaysia memandang TKI yang pria sering terlibat dalam aksi-aksi kriminalitas di negeri mereka.  Mereka pun seringkali diklaim sebagai pendatang ilegal.
4. Pemukukan wasit karate asal Indonesia dan pengklaiman lagu “Rasa Sayange” oleh Malaysia.  Hal ini menimbulkan ketegangan baru antara Indonesia dengan Malaysia.
5. Penangkapan isteri seorang diplomat Indonesia, Atase Pendidikan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Malaysia, oleh Relawan Rakyat Malaysia (Rela).   ”Mereka memperlakukan Muslianah seperti pendatang ilegal. Perlakuan ini tak dapat kami terima. Insiden ini juga menunjukkan mereka tak menghormati anggota kedubes,” kata Shanti Utami Retnaningsih, sekretaris III Kedubes Indonesia di Malaysia.  DPR melayangkan surat protes, bahkan Fraksi PAN menuntut diputuskannya hubungan diplomatik dengan Malaysia.  KBRI pun protes (8/9/2007).
6. Berbagai kejadian tadi memicu lahirnya ketegangan antara Indonesia dengan Malaysia.  Slogan yang pernah dikumandangkan Presiden Soekarno dulu ’Ganyang Malaysia’ kini sering diteriakkan kembali. 

Melihat kenyataan demikian ada beberapa hal penting yang harus disadari, yakni:

• Kesamaan rumpun dan agama menjadi tidak bermanfaat apapun.   Hanya karena tidak dapat menunjukkan paspor TKI dianggap ilegal dan diperlakukan semena-mena.  Padahal, dalam syariat Islam hubungan antar negeri-negeri Muslim laksana satu negeri yang padu.  Mengapa?  Sebab, nasionalisme telah menjadikan masing-masing lebih membela kepentingannya sendiri-sendiri sekalipun harus menginjak-injak sesama Muslim; menjadikan kedua negara-negara terus bertikai saling berebut wilayah.  Nasionalisme menciptakan perpecahan.  Mantan Pejabat Australia Paul Keating dalam satu kesempatan mengakui bahwa nasionalisme memang menimbulkan adanya perpecahan dan permusuhan.  Karenanya, paham nasionalisme harus dihentikan sehingga kebaikan bukan hanya tercipta di dalam negeri melainkan juga dalam hubungan dengan negara tetangga.  Jadikan ikatan akidah islamiyah sebagai pengikat antar sesama Muslim!
  Pada sisi lain, sejarah mencatat dilihat dari segi kebudayaan dan penggunaan bahasa modern, istilah “Nusantara” mencakup daerah kepulauan Asia Tenggara atau daerah di mana budaya dan bahasa Austronesia dilestarikan. Dilihat dari kaca mata ini, Indonesia, Malaysia, Filipina dan mungkin pula Vietnam dan Taiwan (serta Madagaskar) termasuk daerah Nusantara yang dulu menyatu.

• Kejadian yang berturut-turut ini penting dicermati.  Sadar ataukah tidak, tampak adanya upaya provokatif sehingga Indonesia dan Malaysia terjadi konfrontasi yang akan menjadikan kawasan Asia Tenggara, khususnya Selat Malaka menjadi daerah konflik.  Lahirnya daerah konflik ini akan menjadi legalitas bagi negara-negara besar pimpinan Amerika Serikat (AS) melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk melakukan intervensi di kawasan. 
  Seperti diketahui, dalam sejarahnya Malaysia merupakan bagian dari persekemakmuran Inggris.  Karenanya, tidaklah mengherankan bila pada saat rame-ramenya konfrontasi Indonesia-Malaysia, Malaysia dibantu oleh Inggris dan Australia. 
  Pada sisi lain, AS punya kepentingan besar di Asia Tenggara, khususnya Selat Malaka.  Melalui perjanjian DCA antara Indonesia dengan Singapura, AS akan leluasa berada di kawasan ini.  Namun, pihak Indonesia telah menetapkan pembahasan perjanjian DCA ditunda hingga ”waktu yang tepat”.  Padahal, Singapura telah mengutus Menteri Senior Lee Kuan Yew  datang ke Indonesia dengan menyatakan pemerintah Indonesia tidak perlu mempertimbangkan suara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang mempersoalkan DCA.  Karenanya, situasi konflik akan semakin menjadikan kawasan Asia Tenggara, khususnya Selat Malaka yang dikuasai Indonesia, Singapura dan Malaysia; sebagai tempat pertarungan antara Inggris dan AS, juga Australia.  Yang akan rugi tentu umat Islam.

• Melihat hal di atas mestinya kedua negara Malaysia dan Indonesia menghentikan segala bentuk klaim dan menyetop segala wujud ketidakadilan.  Jangan terjebak pada konfrontasi!  Sadarilah bahwa musuh bersama kita adalah negara kafir imperialis yang selalu berupaya mencengkeramkan kuku penjajahannya di negeri-negeri kaum Muslim.  Arahkan perlawanan pada mereka.  Jangan bersitegang, konflik apalagi konfrontasi dengan sesama negeri Muslim.  Yang harus diwujudkan justru bagaimana negeri-negeri Muslim bersatu untuk membebaskan umat dari penjajahan.  Waspadalah, musuh-musuh Islam sedang mengobarkan perpecahan dan perseteruan di tengah Indonesia dan Malaysia demi kepentingan penjajahan mereka.

Lajnah Siyasiyah
Hizbut Tahrir Indonesia
12/10/2007