Hizbut Tahrir Indonesia Melanjutkan Kehidupan Islam
Evaluasi, Sebelum Bangun Koalisi
Konvensi umat
Ormas-ormas Islam didesak untuk segera mengadakan konvensi umat Islam, untuk menentukan calon kepala daerah yang akan didukung. Kalaupun tidak memunculkan nama calon, konvensi bisa menghasilkan kriteria calon pemimpin dambaan umat.
Hal itu terungkap dalam diskusi pemilihan gubernur (pilgub) di Wisma Rossan Jln. Gegerkalong KPAD, Bandung, Sabtu (27/10). Diskusi menghadirkan Ketua KPU Jabar Setia Permana, pakar politik Unpad Dede Mariana, dan ustaz M. Rahmat Kurnia dari Lajnah Siyasah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Menurut ustaz Rahmat, seharusnya momentum pemilihan kepala daerah digunakan untuk pendidikan politik rakyat, bukan sebatas dukungan kepada calon-calon tertentu.
”Sampai saat ini, yang lebih tampak ke permukaan adanya konflik dukungan di antara bakal calon kepala daerah. Hal ini termasuk upaya membodohi umat,” katanya.Ustaz Rahmat mengingatkan tidak selamanya perubahan masyarakat dimulai dari pilkada bahkan pemilihan presiden. ”Perubahan masyarakat justru lebih berpeluang melalui kekuatan umat. Sudah beberapa kali pemimpin berganti melalui pemilihan, namun nasib rakyat tidak beranjak,” katanya.
Dede Mariana mengatakan, untuk membuat perubahan di masyarakat, perlu menumbuhkan kesadaran baru di masyarakat. ”Kita perlu revolusi kesadaran untuk mengubah paradigma masyarakat, bukan revolusi fisik,” katanya. Sedangkan Setia Permana mengatakan, belum ada jaminan sama sekali apabila pil¬kada sukses akan terjadi perubahan mendasar di Jawa Barat. ”Padahal, ongkos politik pilkada sangat besar,” katanya. Bahkan, nantinya masyarakat bisa mengetahui dampak dari demokrasi yang belum tentu sejalan dengan kesejahteraan masyarakat.
(Pikiran Rakyat : Selasa, 30 Oktober 2007)
