Pelarangan Aliran Sesat al Qiyadah al Islamiyyah

PERNYATAAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA
Nomer: 122/PU/E/09/07
“Pelarangan Aliran Sesat al Qiyadah al Islamiyyah”

Setelah sempat menimbulkan heboh sebentar, al Qiyadah al Islamiyyah, aliran yang telah dinyatakan sesat oleh MUI, akhirnya oleh Badan Koordinasi Pengawas Aliran dan Kepercayaan Masyarakat (Bakorpakem) yang terdiri dari unsur Depag, TNI, MUI, Polri dan BIN melalui rapat yang diselenggarakan pada 7 November yang dipimpin langsung oleh Jaksa Agung Hendarman Supanji, resmi dinyatakan dilarang.

Aliran seperti al Qiyadah al Islamiyah yang menyatakan bahwa Ahmad Mosaddeq yang bergelar al masih al maw’ud sebagai sebagai utusan Allah (rasulullah) jelas merupakan aliran sesat dan menyesatkan. Siapa saja muslim yang mengikuti aliran ini telah murtad alias keluar dari agama Islam karena syahadat yang diucapkannya pun bukan lagi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah melainkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna al masih al maw’ud rasulullah.

Keputusan Bakorpakem ini juga menepis seruan segelintir aktivis yang menyebut diri pembela HAM untuk agar pemerintah tidak melarang aliran semacam ini karena ekspresi keagamaan dan keyakinan merupakan hak asasi setiap manusia. Alasan semacam ini tentu sangat paradoksal. Maksudnya, bila mereka gigih membela aliran sesat dengan alasan hak asasi, mengapa mereka tidak membela hak asasi Muslim yang lain untuk mempertahankan kemurnian ajaran Islam dari tindakan penodaan semacam ini? Apakah hanya mereka yang perlu dibela, sementara yang lain tidak? Karenanya, perspektif HAM semacam ini dalam menilai aliran sesat (termasuk dalam menilai aliran Ahmadiyah dan lainnya) sesungguhnya bukanlah cara pandang yang konstruktif apalagi solutif. Ini cara pandang liar yang secara pasti akan menimbulkan keonaran di segala bidang, karena orang boleh merusak apa saja dengan alasan hak asasi. Mestinya, harus didudukkan lebih dulu, apa atau mana yang benar dan mana yang salah. Untuk itu tentu diperlukan tolok ukur. Dalam konteks ajaran atau aliran Islam, tentu tidak lain adalah al Quran dan Sunnah. Maka, siapa atau apa saja yang bertentangan dengan pedoman ini harus dinyatakan salah dan harus tidak boleh berkembang dengan alasan apa pun. Bila kita ingin menggunakan perspektif HAM, maka pelarangan itu tidak lain adalah dalam rangka melindungi hak asasi agama Islam dari segala jenis penodaan.

Meski agak sedikit lambat, keputusan Bakorpakem di atas tentu sangat tepat karena setiap kemungkaran memang harus segera dihentikan. Dan yang paling memiliki otoritas untuk melakukan hal itu dengan seluruh kewenangannnya tidak lain tentu saja adalah pemerintah. Pemerintah memang semestinya memainkan peranannya dalam membina dan melindungi akidah umat. Karena, dalam perspektif Islam, salah satu tugas utama pemerintah adalah membina, menjaga dan melindungi akidah umat dari segala bentuk penyimpangan, pendangkalan dan pengkaburan serta penodaan.

Oleh karena itu, tindakan tegas Bakorpakem diharapkan tidak berhenti hanya pada kasus al Qiyadah al Islamiyyah tapi juga pada seluruh aliran sesat yang saat ini masih merajalela di tengah masyarakat, seperti Ahmadiyah, Lia Eden dan lainnya. Mestinya, aliran-aliran sesat itu juga harus segera dilarang. Hanya dengan cara itu saja maka kita bisa mengatakan bahwa pemerintah memang sedang benar-benar melindungi Islam dan umatnya dari rongrongan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dari penyimpangan aqidah dan syariah, baik karena motif politik, ekonomi atau yang lain. Tapi bila pemerintah hanya bersikap tegas kepada al-Qiyadah al-Islamiyyah tapi tidak kepada aliran sesat yang lain, maka tidak salah bila di tengah umat muncul anggapan bahwa pemerintah melakukan tebang pilih dalam pelarangan aliran sesat itu. Ada apa di balik itu?

Maka, berdasarkan hal itu, Hizbut Tahrir Indonesia menyatakan

1. Mendukung penuh keputusan Bakorpakem untuk melarang aliran sesat al-Qiyadah al-Islamiyyah, membubarkan organisasi dan menghentikan seluruh aktivitasnya.

2. Menyerukan kepada Bakorpakem untuk juga segera melarang aliran-aliran lain yang telah dinyatakan sesat oleh MUI, diantaranya Ahmadiyah, Lia Eden dan lainnya.

3. Mendukung rekomendasi Bakorpakem agar Departemen Agama dan seluruh ormas Islam untuk meningkatkan pembinaan umat. Maraknya aliran sesat dan begitu mudahnya umat mengikuti aliran-aliran semacam itu sesungguhnya merupakan cermin dari rapuhnya akidah umat serta lemahnya pembinaan dan perlindungan terhadap mereka. Oleh karena itu, pemerintah semestinya mendorong dan mendukung setiap aktivitas pembinaan umat yang dilakukan oleh berbagai organisasi massa Islam.

4. Mengingatkan seluruh umat Islam untuk mewaspadai upaya stigmatisasi dan penyelewengan ajaran Islam oleh orang atau kelompok, yang jelas-jelas menyimpang dari Islam. Mereka jelas telah murtad, lantas pantaskah orang atau kelompok yang telah murtad mengusung syariah dan Khilafah, yang nota bene merupakan ajaran Islam yang mulia, sekaligus menjadi tuntutan akidah Islam itu?

Jakarta, 8 November 2007

Wassalam,
Jurubicara Hizbut Tahrir Indonesia

Muhammad Ismail Yusanto
Hp: 0811119796 Email: Ismaily@telkom.net