Hizbut Tahrir Indonesia Melanjutkan Kehidupan Islam
Kesempatan waktu tiga bulan untuk membuktikan Ahmadiyah telah menjalankan 12 butir pokok ajarannya secara konsisten sesuai dengan Islam, merupakan strategi buying time yang dilakukan oleh pemerintah. Hal tersebut disampaikan oleh Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia M. Ismail Yusanto saat Audiensi dengan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, di Gedung DPR,
“Pemerintah mencoba untuk mengulur-ulur waktu semacam mengembangkan opini, tetapi ujungnya ya Ahmadiyah akan dibiarkan begitu saja, “ujarnya.
Menurutnya, memaksakan pemerintah secara tegas membubarkan Ahmadiyah memang perkara yang tidak mudah, sebab sejak awal pemerintah dalam hal ini Menteri Agama tetap bersikukuh memberikan kesempatan kepada Ahmadiyah, untuk membuktikan komitmennya.
“Kita sudah tahu 12 poin itu tidak sungguh-sungguh, dan kita sudah punya banyak bukti sebagaimana sudah diketahui, tidak ada yang berubah dengan Ahmadiyah, dari segi keyakinannya, pemahamannya, doktrin maupun dari sisi amalan-amalannya, “tandasnya.
Meski demikian, lanjut Ismail Yusanto, masih ada kemungkinan lain yakni apabila Ahmadiyah dinilai gagal melaksanakan 12 poin itu, setelah tiga bulan, maka kemudian pemerintah serta merta akan melarang Ahmadiyah.
“Tetapi terus terang saya sendiri ragu, bahwa kemungkinan yang kedua yang paling rasional paling soft ini yang akan ditempuh pemerintah, “imbuhnya.
Ia menambahkan, sebetulnya jika pemerintah sungguh-sungguh mencari dasar untuk melarang Ahmadiyah, dasar itu sudah sangat banyak. Di mana sudah ada fatwa MUI, dan kalau itu masih kurang, ada juga fatwa OKI Rabithah alam Islami. Tetapi, kalau itu dinilai lembaga partikelir non pemerintah, maka pemerintah bisa mengacu pada keputusan tim pakem tahun 2005.
Namun, lanjutnya, tak satu pun ditempuh oleh pemerinta, bahkan kemungkinan ketiga pemerintah dapat mencari dalil lagi untuk membiarkan Ahmadiyah.”Kita sendiri harus mencari cara untuk menghadapi kemungkinan yang ketiga ini, jangan sampai kita dikerjai oleh pemerintah, “tukasnya.(novel)
Sumber: http://www.eramuslim.com
Indonesia, negeri aneh tapi nyata…
Saatnya Khilafah Memimpin Dunia!
Yah beginilah jika segala masalah selalu dikaitkan dengan HAM, segalanya jadi serba sulit termasuk hukum Islam pun jadi mentok dibuatnya. Aneh tapi nyata (sprti kata mas iman).
Buying time semakin nyata karena pemimpin pada 3 tahun pertama ‘sibuk’ mengembalikan ‘modal’ dan 2 tahun berikutnya ‘sibuk’ mengumpulkan ‘modal’ untuk persiapan pemilu supaya terpilih kembali, begitu. Jangankan ngurusi Ahmadiyyah, ngurusi dirinya sendiri saja pemimpin itu sering kebakaran jenggot. Pemimpin sekarang ini pada ‘takutan’ semua. Karena itu, saatnya parpol-parpol Islam juga gencar mengencangkan pembubaran Ahmadiyyah yang sesat itu. Takbir!!!
Menghadapi aliran sesat hanya satu pilihan tobat nashuha atau diperangi tanpa itu omong kosong aliran sesat bisa dibasmi.dan hanya kihlafahlah yg bisa menghadapi mereka
saya heran pemerintah bersikap tidak mau membubarkan Ahmadiyah jangan-jangan para pejabat di negeri ini sudah banyak yang jadi pengikut aliran sesat ini, soalnya ada kasus :ketua jurusan/dosen fakultas teknik salah satu kampus swasta di Bogor merupakan salah satu pengikutnya dan jadi Humas Ahmadiyah di Bogor
Yth.
Khilafah Agent
di bumi Allah
Ada artikel kontroversial yang mesti ditanggapi. klik http://republika.co.id/kolom.asp?kat_id=16.
Jzkmlh Kh Ktsrn
Kalau saya melihatnya dari sudut kepentingan global. Aliran sesat lokal, mudah dilibas pemerintah. Tapi yang internasional, pemerintah mikir2 dulu, selain tengarai dana kuat yang mempengaruhi kebijakan penguasa. Sama seperti menggusur kaki lima lebih mudah, apa ada cerita menggusur mall yang melanggar planning tata kota ?