Serangan Bertujuan Perbaiki Citra AKP

Kurdi-Turki-Serangan Turki atas Partai Pekerja Kurdi (PKK) di Irak Utara pada puncak musim dingin sungguh mengejutkan. Asumsi yang berkembang selama ini, jika Turki memutuskan melancarkan serangan militer atas PKK, pasti dilakukan pada musim semi atau sekitar akhir Maret hingga April.

Secara tradisi, Turki selalu melakukan serangan militer atas PKK pada musim semi sejak konflik mereka secara terbuka tahun 1984. Musim semi yang cerah membantu kesuksesan operasi militer, apalagi di wilayah pertempuran berpegunungan seperti di wilayah Kurdistan Irak. Sebaliknya musim dingin menyulitkan operasi militer.

Karena itu diduga kuat operasi militer Turki lebih awal atas sasaran PKK lebih bermotif politik daripada militer semata. Kalkulasi politik Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) pimpinan PM Recep Tayyip Erdogan yang berkuasa ditengarai mendorong partai tersebut menyetujui dilakukan serangan darat lebih awal atas PKK.

Ada beberapa motif politik yang menonjol di balik serangan militer Turki atas sasaran PKK saat ini. Pertama, serangan udara yang dilakukan pesawat tempur Turki sejak Desember 2007 belum membuahkan hasil politik dan militer. Serangan udara Turki atas sasaran PKK itu belum cukup bagi AKP untuk mengamankan proses reformasi politik dan hukum di Turki saat ini.

Di sini AKP membidik banyak sasaran politik di dalam negeri di balik serangan darat militer Turki atas basis PKK di Irak Utara. Di antara sasaran politik itu adalah hadiah AKP kepada lembaga militer Turki yang bersikap netral atas amandemen undang-undang yang mengizinkan pengenaan jilbab di perguruan tinggi Turki dalam konteks reformasi serta sikap menerima lembaga militer atas terpilihnya Abdullah Gul yang berasal dari AKP sebagai presiden Turki.

Seperti diketahui, aksi melakukan serangan darat atas sasaran PKK di Irak Utara merupakan tuntutan militer Turki sejak Oktober lalu, menyusul parlemen Turki pada 17 Oktober memberi lampu hijau kepada militer untuk melancarkan serangan atas basis PKK. Militer melalui perang melawan PKK ingin mengangkat citra dan perannya setelah mengalami penyusutan peran politiknya terus- menerus di Turki terakhir ini.

Sasaran politik lain adalah dalam upaya memaksa PKK mendukung reformasi politik dan hukum di Turki yang lebih memberi kebebasan dan pengakuan terhadap etnis minoritas Kurdi. Etnis Kurdi di Turki merupakan minoritas besar, yaitu sekitar 12 juta jiwa. Dengan kata lain, pemerintahan AKP ingin memberi pesan kepada PKK bahwa kebebasan dan pengakuan terhadap hak-hak etnis Kurdi di Turki sudah di ambang pintu dan kini sudah bukan zamannya lagi berjuang melalui senjata, tetapi harus dengan jalur politik.

Tak tertutup kemungkinan serangan darat atas basis PKK saat ini merupakan pendahuluan bagi pemerintahan AKP mengajak PKK berunding membahas solusi politik dalam konteks bergulirnya reformasi politik dan hukum di Turki saat ini.

Kedua, pemerintahan AKP berhasil menetralisasi untuk tak mengatakan meraih dukungan, kekuatan regional utama dan internasional atas kemungkinan serangan darat Turki terhadap basis PKK. Dalam konteks regional, pemerintahan AKP berhasil menetralisasi Mesir, Iran, Suriah, bahkan unsur utama dalam pemerintah pusat Baghdad.

Kunjungan Presiden Turki Abdullah Gul ke Mesir awal Februari lalu sangat membantu membuat Mesir cenderung bungkam melihat serangan darat Turki ke Irak Utara saat ini. Sedangkan Presiden Suriah Bashar Assad ketika berkunjung ke Turki bulan Desember lalu merupakan pemimpin Arab pertama yang secara terang-terangan menyatakan adalah hak Turki menyerang basis-basis PKK.

Turki pun juga berhasil meraih dukungan Iran berkat transaksi dagang antara Turki dan Iran terakhir ini yang membuat Iran menemukan celah bernapas di tengah boikot internasional atas negeri para Mullah itu. Adapun yang terpenting adalah keberhasilan pemerintahan AKP mendapat dukungan AS ketika PM Erdogan berkunjung ke Washington Desember lalu.

Dalam kunjungan itu, dibentuk komite segitiga AS, Irak, dan Turki yang bertugas memberikan informasi intelijen kepada militer Turki tentang segala aktivitas PKK di wilayah Irak Utara. Washington juga berhasil menekan pemerintah lokal Kurdistan Irak pimpinan Presiden Masoud Barzani untuk menghentikan bantuan logistik pada aktivis PKK yang membuatnya saat ini jauh lebih lemah. (MTH; Selasa, 26 Februari 2008 | 01:11 WIB; kompas.com)