Untuk Menancapkan Demokrasi yang Menipu, Kongres AS Jalin Kemitraan dengan DPR RI

Syabab.Com – Untuk menancapkan ideologi kapitalisme dan demokrasinya, Kongres AS melalui Delegasi Komisi Bantuan Demokrasi (House Democracy Assistance Commission/HDAC) sepakat untuk menjalin kemitraan dengan DPR RI. Demokrasi sebuah sistem rusak yang telah menempatkan aturan manusia di atas segala-galanya itu terus menerus disebarluaskan AS di negeri-negeri Muslim.

Kedua lembaga tersebut telah menandatangani MoU atau nota persepahaman. MoU yang ditandatangani oleh Ketua HDAC, David Price dan Ketua DPR RI, Agung Laksono ini intinya antara lain untuk meningkatkan pertukaran informasi, pengetahuan, dan pelatihan antara Dewan Perwakilan Rakyat AS dan Indonesia.

Diantara program yang akan digulirkan ialah Program Penguatan Legislatif Nasional (National Legislative Strengthening Program) dan Program Dukungan Reformasi Demokrasi (Demokratic Reform Support Program).

Ini semakin menjelaskan kepada kita, bahwa sistem yang diterapkan di negeri ini tiada lain sistem demokrasi yang tidak terlepas dari pengemban ideologi tersebut, AS. Bahkan melalui USAID, AS tidak tanggung-tanggung mengeluarkan dana senilai tiga juta dolar AS untuk mendukung program-program tersebut.

HDAC merupakan komisi bipartisan DPR AS. Selama lima hari (17 – 21 Februari 2008), delegasi HDAC melakukan kunjungan ke Indonesia.

Misi komisi ini adalah untuk mendorong pemerintahan yang responsif dan efektif serta memperkuat lembaga demokrasi dengan cara mendukung parlemen di negara-negara demokrasi yang sedang berkembang.

Program dari komisi tersebut di Indonesia tiada lain dirancang untuk membantu para anggota DPR RI beserta stafya dalam mereformasi perundang-undangan. Tentu termasuk di dalamnya membuat perundang-undangan sesuai dengan kapitalis AS.

Banyak perundang-undangan di negeri ini yang tak berpihak kepada rakyat, malah sesuai dengan keinginan dari pihak luar. UU SDA dan UU migas telah nyata keberpihakan para ‘wakil rakyat’ itu sebenarnya kepada siapa?

Demokrasi merupakan sistem kuno yang telah menempatkan aturan manusia berada di atas aturan Allah Swt, Pencipta Alam Raya beserta isinya. Saat ini demokrasi terus menerus ditancapkan di negeri-negeri muslim menyebabkan negeri kaum Muslim tersebut berani lantang untuk mencampakkan aturan dari Sang Pencipta.

Atas nama demokrasi, kapitalisme dengan akidah sekularismenya telah mencengkram kaum Muslim. Sumber daya alam dengan mudah diserahkan kepada asing ketimbang untuk kesejahteraan rakyatnya. Berbeda halnya dengan sistem Islam yang menjamin keadilan dan kesejahteraan rakyatnya. Khilafah Islam akan mengembalikan sumber daya alam milik umum tersebut dikembalikan dan dikelolan untuk kemakmuran rakyatnya. Sampai kapan kita masih berpangku pada kesengsaraan demokrasi? Khilafah kali kedua akan segera mengakirinya, insya Allah. [z/f/ant/syabab.com; Saturday, 23 February 2008]