Drama Penerbitan Release and discharge / R&D

Bagaimana caranya sampai Presiden Megawati memberikan R&D? Ternyata melalui tekanan yang luar biasa oleh semua menterinya, kecuali dua orang. Sebelum itu bahkan ada upaya maha ajaib oleh semua anggota Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK), kecuali satu orang. Orang yang satu ini tidak hadir dalam rapat KKSK yang mengambil keputusan memberikan keringanan luar biasa kepada para debitor BLBI. 

Inti keputusan ini adalah memberi perpanjangan batas waktu buat para pengutang BLBI dari 4 tahun menjadi 10 tahun dan memberi keringanan tingkat suku bunga menjadi 9 % dari semula sama dengan tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Setelah membaca keputusan rapat, satu menteri yang tidak setuju ini langsung menelepon Presiden apakah beliau mengetahui dan menyetujuinya. Ternyata tidak. Maka, dikatakan kepada Presiden bahwa beliau akan mati-matian membatalkannya. Akibatnya adalah dibawanya keputusan KKSK tersebut ke dalam sidang kabinet sampai empat kali dengan menghadirkan Kepala BPPN ketika itu. Dalam 4 kali sidang kabinet tersebut terjadi perdebatan yang sangat sengit antara satu menteri ini dan semua menteri yang membidanginya.

Ada seorang menteri yang mengatakan supaya jangan main-main dengan para pengutang BLBI itu karena mereka para konglongmerat yang sudah bermain di Hongkong dan Singapura dengan jaringannya yang luas. Jadi, mereka sudah merupakan perusahaan multinasional. Satu menteri penentang itu mengatakan dengan nada sangat tinggi bahwa VOC sejak tahun 1602 sudah multinasional. VOC yang perusahaan swasta itulah yang pada awalnya menjajah Indonesia dan baru belakangan diambil alih oleh Pemerintah Belanda. Kurang apa kekuatan VOC dan Pemerintah Belanda? Toh dapat ditumbangkan oleh Bung Karno beserta seluruh pemimpin bangsa Indonesia segenerasinya. Demikian pula kurang apa kekuatan Great Britain yang katanya rules the waves. Toh dapat ditumbangkan oleh Mahatma Gandhi, Jahawaral Nehru beserta semua pejuang seangkatannya.

Kok setelah 75 tahun merdeka ada menterinya anak kandung Bung Karno bersuara begitu dan dimenangkan pula! Ketika itu Presiden mempunyai kebiasaan rapat seminggu sekali hanya dengan tiga menkonya, Panglima TNI, Kepala Polri dan Jaksa Agung. Tentang pemberian R & D, lagi-lagi para menteri itu yang menekan Presiden habis-habisan. Pada suatu sore, saya selaku menko perekonomian waktu itu dihubungi di pesawat seluler. Saya disuruh datang ke kediaman Ibu Mega malam itu juga. Ketika tiba di sana, suasana sudah di set up seperti sidang kabinet terbatas. Ternyata betul, yang dibicarakan adalah bahwa Presiden harus memberikan R&D. Keesokan harinya, saya ke Presiden dan mengatakan bahwa saya akan membatalkannya. Saya juga memberikan keterangan kepada pers bahwa tidak benar ada sidang kabinet yang memberikan R&D. Alasannya, karena undangan tertulis tidak ada, agenda tidak ada. Presiden juga setuju dengan saya. Dalam waktu singkat setelah itu ada sidang kabinet terbatas sesungguhnya.

Para menteri ekonomi dengan argumentasinya menekan Presiden supaya mengambil keputusan memberikan R&D kepada para debitor BLBI tertentu. Saya teriak, “Mati aku!” Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) ketika itu menanyakan, “Kenapa?” Saya menjawab, kalau Presiden menurutinya, itu akan menjadi gugatan di kemudian hari. Kalaupun tidak oleh badan-badan yang resmi, bisa jadi oleh rakyat. Mensesneg memberi catatan kepada Presiden dan Presiden menutup sidang kabinet terbatas dengan mengatakan, “Sidang saya tutup tanpa mengambil keputusan.” Pernyataan Presiden ini sangat melegakan. Akan tetapi, dalam waktu singkat saya diundang lagi ke sidang kabinet terbatas dengan agenda yang sama. Di sana saya benar-benar disudutkan oleh para menteri ekonomi itu dengan gaya bicara yang keras dan mantap. Akhirnya Presiden bertekuk lutut.

(Kwik Kian Gie dalam buku Skandal BLBI: Ramai-Ramai Merampok Negara).