Kosovo Belum Sepenuhnya Merdeka

Puluhan ribu rakyat Kosovo turun ke jalan-jalan di ibukota Kosovo, Pristina sejak Minggu pagi (16/02) . Parlemen Kosovo dengan suara bulat menyetujui satu pernyataan kemerdekaan dari Serbia, dalam sidang yang bersejarah. Deklarasi yang dibacakan oleh Perdana Menteri Hashim Thaci berbunyi, Kosovo akan menjadi negara demokratis yang menghargai hak-hak semua etnis.

Ketika berita pengumuman kemerdekaan di parlemen disiarkan, pusat kota pecah dengan kembang api, mercon dan tembakan-tembakan untuk merayakannya. Ratusan warga etnis Albania mengadakan perayaan yang meriah di ibukota Macedonia, Skopye dan di Brussels, di luar markas besar NATO dan Uni Eropa.

Kegembiraan warga muslim Kosovo bisa dimengerti, mengingat penderitaan yang selama ini mereka rasakan dibawah pendudukan Serbia. Pembantaian missal (genocide) yang dilakukan Serbia di bawah pimpinan Slobodan Milosevic (1989-1999) telah menimbulkan kenangan pahit yang tidak terlupakan. Tercatat ratusan ribu warga Kosovo yang mayoritas muslim terbunuh. Dari dua juta penduduk Kosovo, 90 persennya Muslim. Kosovo berada di bawah pemerintahan PBB dan NATO.

Kehadiran pasukan NATO telah menghentikan kekejaman Serbia. Namun banyak pihak yang menyesalkan kedatangan pasukan NATO yang datang setelah pasukan Serbia melakukan pembantaian terhadap muslim Kosovo. Kondisi ini menimbulkan dugaan pasukan NATO memang membiarkan hal ini terjadi untuk menjadi alasan untuk memasuki daerah Kosovo. Peran dominan AS dipasukan NATO saat itu menimbulkan kecurigaan bahwa AS ingin menjadikan konflik Kosovo sebagai alat bagi negara itu untuk campur tangan dalam urusan Eropa. Campur tangan ini penting untuk tetap mengokohkan eksistensi AS di NATO dan Eropa.

Pernyataan kemerdekaan Kosovo ini tak urung membuat Serbia berang. Demontrasi besar-besaran pun digelar warga Serbia memprotes dukungan AS dan negara-negara Eropa terhadap kemerdekaan Kosovo. Kedubes AS pun menjadi sasaran amuk massa. Sekelompok demonstran memisahkan diri dari demonstrasi damai yang lebih besar di Beograd dan menyerbu kedutaan itu, membakar bagian depan kedutaan dan satu kantor.

Kebakaran dipadamkan dengan cepat, tetapi satu jenazah yang gosong ditemukan setelah itu, dan kedutaan Amerika yakin bahwa itu adalah jenazah demonstran. Komplotan demonstran juga membakar dan melempari kedutaan Kroasia dengan batu, membakar pos satpam di kedutaan Jerman, dan membakar satu unit mobil di luar kedutaan Inggris. Penolakan tegas juga disampaikan oleh Rusia. Menurut negara ini, kemerdekaan Kosovo membahayakan stabilitas Rusia dan Eropa. Rusia juga khawatir , kemerdekaan ini akan mendorong wilayah Rusia eks Soviet yang lain akan memisahkan diri.

Jauh sebelumnya, Rusia dan Serbia menentang dengan keras proposal kemerdekaan Kosovo yang diajukan oleh Marti Ahitesari dan menolaknya.Kepala pemerintahan Serbia, ketika berpidato di depan DK PBB ketika dilakukan debat mengenai proposal Ahitesari pada 3 April 2007 mengatakan: “Serbia tidak setuju proposal apapun, kecuali jika Kosovo masih tetap menjadi bagian intergral dari Serbia dan menikmati otonomi luas di dalam Republik Serbia.”

Sebelumnya, dia mengatakan pada tanggal 1 April 2007 di bandara Belgrade dalam perjalanannya menuju New York guna menghadiri sidang debat Dk PBB: “Dukungan Rusia bagi Serbia akan memainkan peran kunci dalam mengalahkan rencana Ahitesari yang membuat frustasi, karena tidak menghargai batas dan kedaulatan internasional, dan telah melanggar konsensus internasional.”

Kementrian Luar Negeri Rusia telah menyatakan pada 19 Maret 2007: “Kemerdekaan Kosovo akan menimbulkan reaksi balik yang hebat bagi kestabilan Eropa.”

Kementrian itu kemudian mengancam, bahwa Rusia akan menggunakan haknya untuk mem-veto proposal apapun yang tidak disetujui oleh Serbia. Media di Belgrade menyarankan, bahwa pada 5 dan 7 April 2007, Rusia berniat mengirimkan Tim Pencari Fakta untuk memantau secara detail situasi di Kosovo dan Belgrade serta meminta agar debat mengenai proposal Ahitesari ditunda sampai tim tersebut kembali.

DK PBB menyetujui usulan Rusia untuk membentuk sebuah tim yang dikepalai seorang anggota tidak tetap DK PBB yang non-Eropa dan tim itu tiba di Belgrade pada petang hari 25 April 2007 yang memulai tugasnya. TV Belgrade, sebelum kedatangan tim tersebut memberikan pernyataan yang disampaikan oleh Wakil Menlu Rusia, Vladimir Titov. “Negaranya tidak akan membiarkan lolos proposal apapun dari pengamat internasional Marti Ahitesari dalam DK PBB karena proposal itu sia-sia.” Tanggal 28 April 2007, Menlu Rusia mengulangi pernyataan, bahwa negaranya tidak dapat menerima proposal apapun yang ditolak oleh Serbia

Sebaliknya, sebagian besar negara-negara Barat mendukung penuh kemerdekaan Kosovo. AS secara terbuka mendukung penuh kemerdekaan ini. Presiden George W Bush pada Senin mengatakan rakyat Kosovo sekarang merdeka, namun pengakuan untuk negara tersebut akan berpedoman sesuai dengan rencana, yang didukung Perserikatan Bangsa-Bangsa. “Warga Kosovo sekarang merdeka. Itu sudah lama saya anjurkan bersama pemerintahan saya,” kata Bush dalam wawancara dengan jaringan berita NBC News di Arusha, Tanzania.

Sementara Negara-negara Eropa terpecah dalam masalah ini, Inggris, Prancis, Italia dan Jerman mendukung kemerdekaan propinsi Serbia itu. Siprus, Bulgaria, Yunani, Rumania, dan Slowakia enggan mendukung Kosovo, karena mereka memiliki masalah separatisme atau kesatuan wilayah. Negara-negara yang menentang kemerdekaan Kosovo, sebagian besar adalah negara yang memiliki masalah separatisme. Spanyol menentang deklarasi itu karena adanya gerakan separatisme Basque.Sementara , Indonesia hingga hari Senin (18/2) belum mengakui Kosovo sebagai negara merdeka. Indonesia masih menunggu perkembangan di Kosovo. Negara-negara yang bergabung dalam OKI yang lain pun meskipun menyambut hangat kemerdekaan ini , namun belum bersifat tegas mendukung Kosovo.

Pertarungan Rusia dan AS

Sikap AS dan beberapa negara Eropa mendukung kemerdekaan Kosovo bukannya tidak dipersoalkan. Beberapa pihak mendukung dukungan ini pada dasarnya bukanlah benar-benar untuk kepentingan Kosovo,AS dan Eropa memiliki agenda tersendiri pada kawasan ini. Sebagaimana sudah diketahui, pasca perang dingin AS tidak menginginkan adanya kekuatan lain yang menandingi negara itu. AS ingin menjadi satu-satunya negara adi daya di dunia. Pentagon pada Pebruari 1992 yang mempertegas kebijakan luar negeri AS untuk menghalangi munculnya pesaing baru Amerika darimanapun, termasuk di kawasan bekas negara Soviet . Disebutkan dalam dokumen itu : “Our first objective is to prevent the re- emergence of a new rival either on the territory of the former Soviet Union or elsewhere, that poses a threat on the order….”

Bisa dimengerti, kalau negara Paman Sam ini ingin mengokohkan pengaruhnya di eks Yugoslavia ini. AS punya kepentingan untuk mengurangi pengaruh Rusia di kawasan ini termasuk di Serbia. Serbia menduduki lokasi vital dan strategis di wilayah Balkan, serta mempunyai hubungan yang erat secara tradisi, budaya dan agama dengan Kristen Ortodox Rusia. Saat ini, khususnya setelah pecahnya Yugoslavia, Serbia menikmati hak istimewa dan mendapatkan ibukota Belgrade, bekas ibukota Yogoslavia. Serbia juga menjadi lebih dekat dengan Rusia dan bertindak mewakili Rusia di baris terdepan di wilayah Balkan. Atas pengaruh Rusialah, Serbia keluar dari Uni Eropa dan menentang kebijakan-kebijakan AS di Balkan, yang juga bertujuan untuk mendapatkan pengaruh di Balkan (Eropa Timur) agar bisa memukul Rusia di sarangnya.

Karena itu, pertama kali AS berencana memisahkan Montenegro yang masih menyatu dengan Serbia. Untuk mencapai maksud tersebut, AS memberikan bantuan kepada gerakan separatis di Montenegro. Kini AS terlibat dalam upaya pemisahan Kosovo dari Serbia, bukan untuk kepentingan Muslim di sana, tetapi untuk memperlemah Serbia dan berusaha memutuskan ikatan terakhir yang dimiliki Rusia di Balkan.

Peran AS untuk membantu kemerdekaan negara itu telah dilakukan jauh sebelum proklamasi kemerdekaan Kosovo. AS telah membentuk dan mempersenjatai Pasukan Pembebasan Kosovo, KLI. Karena kepemimpinan AS yang efektif di NATO, yang diraih melalui aturan yang dibuatnya sendiri sebagai pendiri NATO, maka AS mengizinkan NATO untuk melakukan serangan ke Serbia dan memaksanya keluar dari Kosovo delapan tahun lalu. Kemudian AS menerapkan resolusi DK PBB nomor 1244 tahun 1999 yang menempatkan Kosovo di bawah mandat PBB.

AS telah mengumumkan dukungannya terhadap proposal yang diajukan oleh Marti Ahitesari, yang juga telah menyuarakan dukungannya terhadap pemisahan Kosovo. Ini diumumkan oleh Nicholas Burns, Wakil Menlu AS pada 13 April 2007.Ketika media Serbia melaporkan, bahwa Burns telah mengumumkan AS akan mengakui kemerdekaan Kosovo, walaupun DK PBB tidak meloloskan sebuah resolusi berkaitan dengan hal itu, maka Burns, dalam pernyataanya 18 April 2007, menolak bahwa dirinya telah mengatakan hal itu dan mengklarifikasi, bahwa yang dia katakan adalah: “Proposal yang dibuat oleh pengamat internasional untuk wilayah itu, Marti Ahitesari, adalah pilihan terbaik untuk perdamaian di Kosovo dan di wilayah itu. Karena itu, AS berusaha untuk mengusahakan kemerdekaan bagi Kosovo melalui sebuah resolusi DK PBB, dan Kosovo akan mendapatkan pengakuan dari AS dan negara-negara lain.”

Sedangkan sikap Uni Eropa terkait dengan isu ini, walaupun mereka menyadari, bahwa AS berusaha untuk memperlemah Serbia, mengkikis pengaruh Rusia di Balkan, dan menghilangkan rintangan yang dihadapinya di wilayah tersebut, Uni Eropa tetap berharapkan hasil dari usaha memperlemah atau menghancurkan link Rusia-Serbia tersebut, dapat menarik Serbia ke dalam lingkarannya dengan memanfaatkan permusuhannya dengan AS. Dengan begitu, diharapkan dapat melawan tumbuhnya pengaruh dari negara-negara Eropa Timur seperti Polandia dan Republik Ceko yang telah masuk ke dalam Uni Eropa yang dianggap sebagai pion AS di Uni Eropa.

Dengan maksud itulah, sebenarnya Uni Eropa telah menyuarakan dukungannya terhadap proposal Ahitesari. Mantan Menlu Jerman, Joscha Fischer telah menulis sebuah artikel dengan judul: “Waktunya telah tiba untuk sebuah solusi yang bisa bertahan lama bagi Kosovo”, di mana dalam artikelnya itu dia mengatakan: “Memang proposal Ahitesari yang berani, yang menyerukan kemerdekaan bagi Kosovo dan pengawasan internasional yang kuat adalah satu-satunya opsi yang efektif bagi masyarakat internasional umumnya dan Uni Eropa khususnya.”

Situasi di Kosovo itu merupakan bentuk konfrontasi internasional antara AS dan Rusia, dan dalam beberapa level juga melibatkan Eropa. Kepentingan kaum Muslim bukanlah bagian dari konfrontasi mereka. Proposal Ahitesari yang menyerukan pemisahan Kosovo tidak menjamin kedaulatan, tetapi menempatkannya di bawah pengawasan internasional dan didukung oleh NATO, yang menempatkannya di bawah pengaruh AS dan peran kecil bagi Uni Eropa. Itu bila proposal yang ada sekarang tidak dirubah, atau diveto oleh Rusia.

Belum Sepenuhnya Merdeka

Kemerdekaan Kosovo dari Serbia, disatu sisi memang menggembirakan. Namun, bukan berarti negeri muslim ini akan benar-benar merdeka. Pasca kemerdekaan, AS dan Negara Eropa akan semakin mencengkram negara tersebut . Bukan mustahil, kedepan Kosovo justru dijadikan pion bagi politik luar negeri AS dan sekutunya di daerah Balkan.

Pemimpin Kosovo harus menyadari , bagi Barat No Free Lunch , tidak ada makan siang yang gratis. Kemerdekaan yang diberikan AS dan sekutunya, bukanlah kebaikan tanpa maksud. Kemerdekaan Kosovo akan dimanfaatkan benar oleh negara-negara Barat untuk kepentingan mereka. Kosovo sepertinya tidak akan dibiarkan memiliki pasukan dan persenjataan sendiri yang kuat. Sebagai gantinya, anggota NATO yang jumlahnya 16 ribu akan tetap didaerah itu, dengan alasan melindungi Kosovo dari ancaman Serbia dan Rusia. Kosovo akan menjadi negara satelit AS dengan bantuan NATO. Negara ini juga harus mewaspadai bantuan asing berupa hutang yang diberikan negara-negara Barat. Seperti, negeri-negeri muslim yang lainnya, hutang justru akan menjadi alat dominasi negara-negara donor.

AS dan sekutunya juga pasti tidak menginginkan munculnya kekuatan Islam ideologis di Kosovo merdeka. Selama ini upaya itu telah berhasil dengan memecah belah negeri-negeri Islam di kawasan Balkan menjadi negara-negara lemah seperti Croatia, Bosnia-Herzegovna, Macedonia dan sekarang Kosovo. Salah satu dari syarat Negara Kosovo yang terbatas, yang telah dipersetujui oleh kepimpinannya adalah bahawa Kosovo tidak akan bersatu dengan tetangga muslimnya termasuk Croatia dan Albania.

Untuk memastikan tidak munculnya kekuatan Islam ideologis tampak jelas dari syarat kemerdekaan yang diberikan Barat, yakni Kosovo harus menjadi negara sekuler. Tampaknya pemimpin Kosovo kemudian tunduk atas tekanan ini, secara terbuka menegaskan bahwa Kosovo adalah negara Sekuler.

Presiden Kosovo Fatmir Sejdiu seperti dikutp AFP, Senin (18/1/2007) memahami dan menghargai warga Kosovo yang berasal dari etnis Serbia, yang jumlahnya sekitar 10 persen dari 2 juta penduduk. “Tidak perlu ada keraguan. Bagaimanapun hak kalian, keamanan, dan harta benda akan tetap dihormati sejak hari ini hingga masa yang akan datang. Begitu pula aspek budaya, bahasa, agama, dan identitas kalian semua,” jelasnya. Sejdiu pun mengajak warga etnis non Albania yang tinggal di Kosovo untuk bersatu dalam perbedaan membangun negara yang baru itu. Kemerdekaan Kosovo ini sekaligus meresmikan asas negara yang sekuler dan republik yang multi etnis dengan bersandar pada prinsip non diskriminasi.

Walhasil, Kosovo sepertinya belum benar-benar merdeka. Adalah tugas dan tanggung jawab pemimpin dan rakyat Kosovo kedepan untuk memerdekakan diri dari pengaruh negara AS dan Eropa. Kaum Kafir penjajah tidak akan bekerja demi kesejahteraan kaum Muslim. Mereka hanya mengekploitasi dengan memusuhinya untuk kepentingan mereka sendiri. Hanya Daulah Khilafah-lah yang akan melindungi kaum Muslim dengan sesungguhnya, mengembalikan kehormatan, harga diri mereka, dan menghentikan rencana yang dibuat oleh orang Kafir. Itulah hari di mana kaum Muslim akan berlindung di bawah naungan Allah SWT.(Farid Wadjdi )