BAGHDAD — Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad, Senin (3/3), menegaskan ”kekuatan asing’ harus meninggalkan Irak. Dalam konferensi pers yang menandai hari terakhirnya di Irak, Ahmadinejad menegaskan kehadiran AS merupakan pelecehan dan penghinaan bagi negara-negara di kawasan Timur Tengah.
Sejak Ahad (2/3), Ahmadinejad melakukan kunjungan ke Irak –kunjungan pertama presiden Iran dalam beberapa puluh tahun terakhir. Selama Saddam Hussein berkuasa, kedua negara praktis menjadi musuh bebuyutan. Namun, seiring dengan tergulingnya Saddam, pemerintah Irak yang kini didominasi Syiah menjalin kedekatan dengan Iran.
Selama kunjungan itu, Ahmadinejad mendapat sambutan hangat dari Presiden Jalal Talabani, seorang Suni. Talabani bahkan meminta Ahmadinejad memanggilnya Paman Talabani. Ahmadinejad juga bertemu dengan Perdana Menteri Nouri Al-Maliki, seorang Syiah di kantornya, kompleks Green Zone yang juga rumah bagi Kedutaan Besar AS di Baghdad.
Pengamat politik menilai kunjungan Ahmadinejad merupakan konsekuensi tak terbayangkan bagi pasukan pendudukan AS di Irak yang menjatuhkan Saddam pada 2003. Dalam kesempatan itu, Ahmadinejad menolak tuduhan AS bahwa Iran membantu kelompok perlawanan Irak. Ahmadinejad mengatakan AS terus berusaha keras menghancurkan hubungan baik kedua negara, salah satunya dengan tuduhan seperti itu. ap/afp/lan
DK PBB Dijadwalkan Jatuhkan Sanksi ke Iran
NEW YORK — Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) dipastikan menjatuhkan sanksi ketiga ke Iran. DK dijadwalkan mulai menggelar konsultasi, Senin (3/3) pada pukul 10.30 waktu setempat atau 22.30 WIB, disusul dengan voting atas rancangan resolusi (ranres) yang memuat sanksi ketiga ke Iran.
Sebelumnya voting direncakan digelar Sabtu (1/3) tetapi terpaksa ditunda menyusul keberatan Afrika Selatan (Afsel), Indonesia, Libya, dan Vietnam. Keempat negara itu melihat sanksi yang akan dijatuhkan DK hanya bersifat kontra-produktif. Mereka juga khawatir sanksi itu hanya akan mendorong Iran menghentikan kerja sama dengan Badan Energi Atom Internasional (IAEA), organisasi PBB yang mengawasi proliferasi nuklir.
Inggris dan Prancis yang menjadi negara pendukung ranres kemudian melakukan perubahan menyusul keberatan mereka. Mereka menambahkan kalimat yang memperkuat kewenangan IAEA atas permintaan Vietnam, Namun seorang diplomat Barat di PBB mengatakan mereka tidak yakin apakah kedua negara itu bisa meyakinkan Indonesia dan Libya.
Ranres itu sendiri menyebutkan pelarangan perjalanan bagi petinggi Iran yang terlibat dalam progran nuklir dan rudal Iran. Ranres itu juga menyerukan adanya pemeriksaan atas pengapalan dari dan ke Iran jika ada kecurigaan atas muatan di atasnya. [ap/afp/lan; republika.co.id; Selasa, 04 Maret 2008]
Hizbut Tahrir Indonesia Melanjutkan Kehidupan Islam
