Ulama Riau Ambil Bagian Perangi Sekulerisme

Keseriusan ulama dalam memerangi Sekularisme, Pluralisme dan Liberalisme (Sipilis) nampaknya masih belum surut. Bahkan sepertinya genderang perang melawan ide-ide berbahaya, yang pertama kali digaungkan oleh MUI Pusat ini akan terus dibunyikan. Seperti telah diketahui bahwa sikap tegas MUI terhadap ketiga ide sesat ini pertama kali fatwanya dimunculkan saat berlangsung Musyawarah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Munas MUI) ke VII tanggal 26 – 29 Juli 2005 lalu. Ketua Umum MUI Propinsi Riau, Prof. Dr. H. Mahdini, MA, yang memberikan sambutan pada pembukaan Forum Silaturahmi dan Ijtima’ Ulama se-Riau yang digelar 26 Maret 2008 lalu, kembali menegaskan hal ini. Dari materi pembukaan yang beliau sampaikan nampaknya kental sekali kerisauan beliau terhadap pemikiran Sipilis yang ternyata belum juga hilang dari pergulatan pemikiran di negeri kita.Dalam kesempatan itu beliau menyebutkan point-point penting yang harus dimengerti umat Islam dan ulama agar menumbuhkan kewaspadaan yang tinggi terhadap Sipilis ini. Menurut Ketua MUI Riau ini, pluralisme agama adalah suatu paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama dan karenanya kebenaran setiap agama adalah relatif; oleh karena itu setiap agama tidak boleh mengklaim bahwa hanya agamanya yang benar. Pluralisme agama juga mengajarkan bahwa semua pemeluk agama akan masuk dan hidup berdampingan di surga

Adapun liberalisme agama adalah memahami nash-nash agama (al-quran dan as sunnah) dengan mengandalkan akal pikiran bebas, dan hanya menerima doktrin agama yang sesuai dengan akal pikiran semata.

Lebih lanjut , Prof. Mahdini menjelaskan tentang sekulerisme. Menurutnya, sekularisme agama adalah memisahkan urusan dunia dari agama; agama hanya digunakan untuk mengatur hubungan pribadi dengan Tuhan, sedangkan hubungan sesama manusia diatur hanya dengan berdasarkan kesepakatan sosial dan selera pribadi semata.

Semangat ulama Riau menegakkan Islam bisa dipahami. Riau merupakan merupakan bangsa Melayu dan Melayu adalah suku yang identik dengan Islam. Sering dikatakan bahwa budaya Melayu adalah budaya Islam dan adat Melayu adalah adat Islam. Artinya, menjaga eksistensi dan kemurnian Islam sama halnya dengan menjaga eksistensi suku Melayu. Di sinilah akan mudah difahami urgensi acara yang diselenggarakan oleh MUI Propinsi Riau ini.

Adapun Sipilis adalah doktrin yang paling berpotensi menjauhkan umat dari Islam. Maka tentu saja semangat MUI Propinsi Riau untuk memberantas Sipilis ini akan mendapat dukungan dari berbagai kalangan umat. Karena, faham Sekularlah yang membuat bangsa kita menjadikan kegiatan tata kelola pemerintahan berjalan tidak berdasarkan ketentuan Islam. Faham sekularlah yang membuat lembaga-lembaga pendidikan di negeri kita banyak menghasilkan peserta didik yang bermental materialis. Faham sekuler jualah yang membuat penyelenggaraan sistem ekonomi negeri kita nyaris secara utuh diambil dari Kapitalisme.

Demikian juga, bahwa faham Pluralismelah yang mengakibatkan pemerintah mengambil keputusan bahwa Ahmadiyah bukan kelompok terlarang. Dan faham liberalismelah yang membuat pemerintah tidak dapat mengambil tindakan atas beredarnya media-media yang memuat pornografi dan pornoaksi. Bahkan untuk skala global, faham inilah yang dijadikan alasan oleh orang-orang dan negara-negara yang menghina Nabi Muhammad SAW dengan menggambarkan beliau dalam kartun-kartun yang sangat melecehkan.

Wajarlah jika Prof Mahdini, yang masih dalam sambutannya, mengatakan ”Apabila dibandingkan dengan aliran yang dicap sesat itu, agaknya entah yang mana lebih berbahayanya. Pikiran-pikiran ini sulit dideteksi dan diperankan oleh kelompok terpelajar. Pelan, tapi pasti, gerakannya terus menyelinap di setiap aliran darah, dan lebih parah lagi skenario ini sudah mendunia dan meracuni banyak tokoh kampus. Tidak aneh apabila muncul yang mengaku sebagai sarjana muslim yang kerjanya mengritik kesucian al-Quran, Sunnah, menggugat kerasulan Muhammad SAW. Lalu menghalalkan kembali kawin beda agama, kawin sejenis, dan seterusnya”. Dalam kesempatan tersebut, beliau menyebut dengan jelas kelompok Jaringan Islam Liberal (JIL) berada di balik gerakan ini.

Sepertinya, ini telah menjadi suara bulat dari MUI di seluruh pelosok tanah air. Karena pada kesempatan yang sama, representasi MUI Pusat, KH Ma’ruf Amin yang juga turut hadir dan memberikan sambutan mempertegas hal ini di hadapan para ulama se-Riau. Dalam kesempatan itu, beliau mengingatkan umat Islam untuk senantiasa mewaspadai gerakan sekularisme, yakni gerakan kebebasan tanpa batas.

Menurut beliau, gerakan ini sekarang menjadi satu kekuatan yang cukup besar. Mereka selalu menggunakan dalih Hak Azasi Manusia (HAM) dalam menjalankan gerakannya. Satu hal yang mereka inginkan, menurut Kyai Ma’ruf, adalah mencabut UU yang dalam pasal-pasalnya dibunyikan hukuman bagi penoda agama. (Riau Pos, 27 Maret 2008).

Selain di tanah Melayu, tentu kita mengharapkan ulama-ulama yang kita muliakan di seluruh pelosok tanah air dapat terus istiqomah mengawal implementasi fatwa MUI tentang keharaman Sipilis ini. Karena, pada prinsipnya hampir setiap suku di negeri kita ini menyebut-nyebut diri mereka kental dengan Islam, baik itu suku Bugis dan Makassar, Minang, Aceh, Madura, Banjar, Betawi, dan lain sebagainya, apalagi tanah Jawa yang banyak memiliki ulama kharismatik di negeri kita ini. Maka rusaknya agama dikerenakan penyusupan faham Sipilis yang tidak diantisipasi sejak dini, akan dapat memudarkan identitas suku-suku di Indonesia sebagai suku-suku yang melekat kuat ciri keislamannya. Bahkan, eksistensi kekentalan identitas islami suku-suku tersebut tentu akan lebih mudah terjaga dan mudah beradaptasi dalam kehidupan negara yang melaksanakan syariah.

Dengan demikian, selain gencarnya ulama kita dalam membangun gerakan melawan Sipilis, kita juga tentu sangat mendukung sepenuhnya jika ulama kita melipatgandakan kegencarannya dalam memelopori penegakan syariah secara kaffah. Karena, seperti sebuah penyakit, Sipilis ini perlu penawar. Dan penawar satu-satunya adalah syariah dan khilafah. (Abu Zendar; HTI Riau )