Peserta Temu Tokoh Peduli Syari’ah, Siap Bergabung bersama HTI

Bandung (Humas),- “Saya bersedia bergabung dengan HTI demi tegaknya Syari’ah dan Khilafah”, demikian ungkapan salah seorang peserta FKS edisi spesial yang dikemas dalam acara “Temu Tokoh Peduli Syari’ah” pada hari Ahad (30/03) di Hotel Mitra, Bandung. Acara yang diinisiasi DPD I HTI Jabar dan mengambil topik hangat, “Pilkada; Quo Vadis Aspirasi Ummat?” tersebut dihadiri oleh sekitar 100 tokoh ummat dari berbagai kalangan di sejumlah daerah di Jabar, diantaranya Kota Bandung, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Cimahi, Sumedang, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Banjar, Majalengka, dan Cirebon.

Di awal acara Ketua DPD I HTI Jabar, Ust. M. Ryan menegaskan bahwa, walaupun acara tersebut diadakan menjelang Pilgub Jabar, akan tapi sama sekali tidak dimaksudkan untuk dukung mendukung cagub dan cawagub, akan tetapi ditujukan untuk memberikan pencerahan, tentang bagaimana seharusnya tokoh ummat bersikap. Acara yang dipandu oleh Ust. Luthfi Afandi tersebut menghadirkan 2 orang narasumber, yakni Kol. (Pur.) Y. Herman Ibrahim dan Ir. MR Kurnia, M.Si. yang juga Ketua Lajnah Siyasiyah DPP HTI.

Herman Ibrahim, yang digelari ‘Ustadz Kolonel’ oleh para peserta, mengatakan bahwa dalam bidang politik, Jawa Barat adalah provinsi yang paling loyal terhadap Jakarta, sejarah Sunda adalah sejarah kekalahan sekaligus pengabdian. Di Jaman Belanda, para bangsawan Sunda adalah pengabdi setia terhadap Batavia. Menurutnya, tatkala Sultan Agung menyerang Batavia banyak raja-raja Sunda yang tadinya tunduk kepada Mataram malah membelot ke Belanda.

Masih menurut Herman Ibrahim, kekosongan pemerintah RI setelah perjanjian Renville dimanfaatkan oleh tokoh Sunda untuk mendirikan Negara Pasundan dan pada saat yang sama Imam Kartosuwiryo mendirikan Negara Islam Indonesia (NII) yang merupakan daulah dan harokah pertama pasca runtuhnya daulah Ustmaniyah. Namun menurut Herman Ibrahim, perjuangannya gagal dan dikalahkan pada 1962 dengan tertangkapnya Imam Kartosuwiryo dan dituntaskan penghancurannya oleh Ali Murtopo di era Orde Baru.

Selain itu menurut Herman, dalam perjuangan parlementer sebenarnya Jawa Barat dengan partai Islamnya ‘berhasil’ memenangkan pemilu 1955. Akan tetapi kini menurut beliau keadaannya sudah jauh berubah, karena Jawa Barat bisa dikategorikan provinsi yang paling profan dan hedonis yang hanya pandai melahirkan ribuan artis.

Pilkada itu bernafas demokrasi dan secara hakiki justru demokrasi akan menghambat perubahan menuju syari’at Islam. Sebagai contoh, hingga kini parpol Islam yang masuk ke dalam sistem [tidak Islam] bukan mewarnai, akan tetapi malah diwarnai. Walhasil, menurut Herman Pilkada tidak akan menawarkan perubahan yang berarti, apalagi perubahan yang sifatnya ideologis.

Selian itu, menurut narasumber kedua Ust. MR Kurnia, Pilkada sulit untuk dilepaskan dari industri politik. Karena Pilkada membutuhkan dana besar, dan biasanya pendanaannya tidak hanya berasal dari para kandidat dan parpol, akan tetapi juga dari para pengusaha atau pemilik modal. Menurut Ust. Rahmat, tentunya kita tahu persis bahwa uang yang diberikan pemilik modal tersebut bukanlah ’sedekah biasa’ tanpa pamrih, tetapi sarat kepentingan. Maka kita saksikan saat ini, penguasa mengabdi kepada pengusaha. Hasilnya, banyak kebijakan-kebijakan politik yang pro pengusaha akan tetapi merugikan rakyat banyak.

Jika demikian menurut Ust. Rahmat, siapa yang salah? Kronologisnya, rakyat memilih penguasa, lalu penguasa menerapkan kebijakan-kebijakan kepada rakyat, maka jika ada kebijakan yang merugikan rakyat, maka penguasa tersebut mungkin akan menjawab, jangan salahkan saya, karena saya dipilih oleh Anda.

Ust. MR Kurnia menegaskan, bahwa keberadaan kepemimpinan merupakan perkara penting yang tidak boleh diabaikan. Akan tetapi, kepemimpinan juga tidak hanya sekadar person (figur) yang amanah dan kompeten, akan tetapi juga mengharuskan adanya sistem yang baik, tentunya yang berasal dari Yang Maha Baik., Allah SWT. dan itulah Syari’at Islam.

Saat ini menurut Ust. Rahmat, ada beberapa penelitian yang menunjukkan respon masyarakat terhadap sayari’at ternyata sangat besar. Menurut penelitian PPIM UIN Jakarta, misalnya masyarakat yang setuju dengan penerapan syariat Islam pada 2001 sebanyak 61%, pada 2002 naik 71% dan 2003 naik lagi 75%. Selain itu, menurut penelitian Kelompok Aktivis Kiri pada 2007 ada 80% mahasiswa yang menghendaki penerapan syariat Islam dan terakhir penelitian SEM Institute Jakarta, tahun 2008, terdapat 83% masyarakat yang menghendaki penerapan syariat Islam.

Bagaimana caranya agar syari’at Islam dapat diterapkan? Menurut Ust. Rahmat, para tokoh memiliki peran strategis untuk penegakkan syari’at Islam, diantaranya dengan mendakwahkannya ke seluruh lapisan masyarakat agar umat hanya ingin dan rela diatur oleh syariat Islam, kemudian diharapkan umat akan memilih pemimpinnya yang meninggalkan sekulerisme seraya menerapkan syariat Islam, dan dengan demikian insya Allah umat akan melahirkan bakal-bakal pemimpin yang bukan sekedar baik secara pribadi melainkan juga mengatur rakyat dengan syariat Islam dalam negara/pemerintahan. Karena peserta ’ditantang’ untuk berjuang sungguh-sungguh, alhamdulillah –melalui kuisioner yang diisi oleh peserta–, hasilnya sebanyak 95% peserta bersedia bergabung dengan HTI demi tegaknya Syari’ah dan Khilafah. [Wallahu A’lam]