Muslimah

Kancah politik bukanlah barang baru bagi para perempuan yang memiliki kesadaran politik tinggi sehingga mereka tidak ragu melangkahkan geraknya dalam mewakili serta menyampaikan aspirasi rakyat kepada pemerintah.  Bila selama ini Indonesia masih memusingkan peran kuota 30 % perempuan dalam partai sebagaimana UU no. 2/2008 pasal 2 ayat 2 : ”Pendirian dan pembentukan partai politik menyertakan 30 % keterwakilan perempuan”, justru Islam telah memberikan hak berpolitik bagi perempuan tanpa harus melalaikan kewajibannya baik sebagai ibu maupun istri.

Sebagaimana bunyi ayat dari surah Ali Imron 104 : ”Hendaklah diantara kalian sekelompok umat yang menyerukan kebajikan serta memerintahkan yang ma’ruf dan mencegah yang munkar…” Maka, sudah jelas bahwa perempuan berhak untuk berpolitik dan bergabung dalam partai politik untuk memperjuangkan aspirasi umat serta meluruskan kebijakan-kebijakan pemerintah yang zalim dan tidak sesuai dengan Al-Qur’an dan As-Sunnah.

Yang menjadi pertanyaan, apakah para perempuan yang kini mulai bergerak maju dalam kancah perpolitikan Indonesia telah melakukan aktifitas politik yang benar ?  Apakah telah bergabung dalam partai yang sejatinya memperjuangkan Islam dan lepas dari hegemoni hukum-hukum ataupun aturan yang prinsipnya justru berlepas dari aturan Illahi ?  Karena bentuk bahkan tata pembentukan partai politik pun ada aturannya sesuai syara’ yakni tidak bersinkretisme dengan aturan-aturan sekularis, tetapi murni berasal dari aturan Illahi.

Dalam Khilafah Islam, perempuan pun berhak untuk duduk dalam Majelis Ummat yang memiliki wewenang untuk mengawasi dan mengoreksi penguasa bila terbukti melanggar syara’ dalam pelaksanaan kebijakan serta menyampaikan aspirasi rakyat.  Aktifitas politik lainnya yaitu berhak memilih khalifah (pemimpin negara).  Kedudukan dalam masalah peradilan pun perempuan dibolehkan menjabat sebagai qadhi khushumat (tindak kriminal biasa) atau qadhi hisbah/muhtasib (tindak kriminal yang menyangkut hak masyarakat), sepanjang bukan urusan kriminal pada tata negara atau pemerintahan.  Pada masa pemerintahan Umar bin Khatab, beliau meminta Syifa binti ’Abdullah al-Makhzumiyah sebagai qadli di sebuah pasar di Madinah.

Bedanya, dalam Islam justru urusan tata negara memang perempuan tidak dibolehkan ikut berkecimpung misalnya menjadi pemimpin negara (khalifah), mu’awin tanfidz maupun tafwidh (tangan kiri dan kanannya khalifah) juga posisi hukkam lainnya  (semacam pimpinan wilayah –gubernur, bupati, camat atau lurah) berdasarkan hadist ;

 ”Tidak akan beruntung suatu kaum manakala urusan/pemerintahan mereka diserahkan kepada seorang wanita (HR. Bukhari). ”

Namun, untuk menjadi pegawai administratif dalam suatu pemerintahan masih dibolehkan tetapi untuk konteks kekuasaan pemerintahan maka perempuan tidak memiliki hak untuk berkuasa.  Bisa jadi konteks ini memicu kesimpulan bahwa Islam bias gender. Pada hakikinya, perempuan dan laki-laki di dalam Islam telah memiliki hak dan kewajiban masing-masing secara proporsional baik pada sisi kemanusiaan. Kalau pun ada pembedaan pengaturan, semata-mata karena memang fitrahnya sebagai perempuan dan laki-laki ada yang harus diatur secara khusus

Apakah kemudian bila kita tidak hidup dalam tatanan Khilafah Islam justru terlepas dari hukum – hukum Allah ?  Tentu saja tidak.  Hukum-hukum Islam berlaku kapan pun dan di mana pun sebelum kiamat tiba dan kalau pun tatanan negara yang kini eksis tidak berbentuk khilafah dan para perempuannya pun berjuang dalam kancah politik namun perjuangannya tidak sesuai sebagaimana aturan Islam mengatur, maka ridho siapakah yang engkau cari wahai Saudari-Saudariku ?Wallahu’alam bish shawab (Mia Endriza)