HTI TOLAK KENAIKAN HARGA BBM

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menilai bahwa rencana kenaikan harga BBM sebesar 30% pada awal Juni 2008 mendatang adalah sebuah kebijakan dzalim. Pasalnya hal ini akan menambah kesengsaraan rakyat. HTI juga menilai bahwa pemerintah telah ingkar janji. Sebab presiden SBY pernah menyatakan untuk tidak terlalu cepat menaikkan harga BBM. Demikian diungkapkan Jurubicara HTI, M. Ismail Yusanto di sela-sela aksi HTI menolak kenaikan BBM, di depan Istana Negara, Selasa, 13/5. “Kenaikan itu terbukti telah memicu naiknya harga barang dan jasa, yang artinya menambah kesengsaraan rakyat yang selama krisis memang sudah semakin menderita” papar Ismail.

Oleh karenanya dengan tegas HTI menolak rencana kenaikan ini. “HTI menolak  rencana kenaikan harga BBM karena itu akan menambah kesengsaraan rakyat, dan bukan cara yang tepat untuk mengatasi krisis keuangan negara” ungkap Ismail dalam pernyataan yang dibacakannya. Menyinggung rencana pemerintah memberikan kompensasi kepada rakyat miskin yang berjumlah 19,1 juta kepala keluarga, Ismail menyatakan bahwa dana kompensasi berupa BLT plus yang akan diberikan tidaklah bakal mencukupi untuk mengganti penderitaan rakyat banyak akibat kenaikan BBM itu.

Selain itu, Ismail juga mempertanyakan penjelasan pemerintah bahwa dengan kenaikan harga minyak mentah dunia, subsidi makin meningkat. “Ini patut dipertanyakan karena tidak semua minyak yang kita pakai itu impor. Karenanya aneh bila itu kemudian disetarakan dengan harga internasional. Kita itu masih memproduksi 910 ribu barel setiap hari. Mustinya kalau kita mau bicara tentang subsidi, itu adalah minyak yang diimpor, bukan seluruh minyak yang kita pakai,” tandasnya.

Begitu pula dengan penjelasan pemerintah bahwa dengan dinaikkannya BBM akan mengurangi jumlah orang miskin di Indonesia. Menurut Ismail, hal ini bertentangan dengan berbagai simulasi yang diselenggarakan oleh para pakar yang menyatakan bahwa kenaikan BBM justru akan menambah jumlah orang miskin sebesar 26 juta jiwa.

Ismail mengkritik, Pemerintah harus merubah paradigma hubungan antara pemerintah dan rakyat yang selama ini berlangsung seperti penjual dan pembeli. “Hubungan antara rakyat dan Pemerintah itu harusnya seperti antara pemilik BBM itu sendiri dengan pihak yang mendapat mandat untuk mengelola sehingga rakyat berhak mendapatkan miliknya itu dengan harga yang murah, ” terang Ismail.

Jika tuntutan ini tidak dipenuhi oleh Pemerintah, HTI menganggap bahwa pemerintahan SBY-JK adalah pemerintahan yang dzalim dan tidak patut didukung lagi. “Ini juga merupakan dampak diterapkannya Kapitalisme sekuler. Karenanya Hizbut Tahrir Indonesia mengingatkan  seluruh rakyat Indonesia, termasuk para   pejabat dan para wakil rakyat, bahwa sesungguhnya negeri ini tidaklah akan bisa keluar dari krisis yang  membelenggu dan  tidak akan mampu membebaskan diri dari segala kelemahan kecuali bila di negeri ini diterapkan syariat Islam secara kaffah. Jika tidak, selamanya negeri ini akan terus didera kesulitan demi kesulitan”, seru Ismail. Wajar jika HTI tak henti-hentinya menyerukan  “Hancurkan Kapitalisme, Terapkan Syariah, Tegakkan Khilafah!!”. [fahmiy ramadhan]