BBM Naik, Pemerintah Bohongi Rakyat

BANJARMASIN – Melonjaknya harga minyak mentah dunia, tidak serta merta membenarkan rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Pemerintah beralasan, dampak kenaikan harga minyak dunia adalah subsidi yang membengkak sebesar Rp200 triliun. Semestinya, subsidi BBM tetap dilakukan, namun ada beberapa alternatif untuk mengurangi beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2008.

Menurut pengamat ekonomi dari Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin, Hidayatullah Muttaqien SE, menaikkan BBM adalah perencanaan yang terburu-buru. Mencuplik Tim Indonesia Bangkit, penghematan alokasi anggaran dapat dilakukan dengan memangkas pembayaran utang luar negeri maupun dalam negeri.

“APBN sebenarnya banyak pada beban utang luar negeri dan dalam negeri termasuk Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan obligasi rekap. BLBI itu bunganya saja antara Rp60-80 triliun per tahun,” kata Muttaqien.

Alternatif lain penghematan di instansi-instansi pada proyek yang bisa ditunda. Kemudian dengan pembagian hasil minyak, eksploitasi dan ekspor migas. Hasilnya ditahan dulu oleh pemerintah, tidak langsung dibagi ke daerah penghasil minyak. Setelah dikurangi untuk subsidi, baru dibagi.

“Masalahnya, 90 persen ladang minyak kita dikuasai investor asing. Pemerintah hanya mendapat bagian dari pajak,” ungkapnya.

Makin Menderita

Sayangnya, sebelum alternatif-alternatif penghematan ini dijalankan, pemerintah keburu mengklaim menaikkan BBM adalah alternatif terakhir mengurangi beban APBN 2008.

“Pemerintah membohongi masyarakat, karena alternatif lain belum pernah dilakukan,” tegas Muttaqien.

Apalagi subsidi BBM adalah hak wajar rakyat sebagai bentuk perlindungan negara terhadap warganya. Karenanya, menaikkan BBM adalah kebijakan sangat dzalim, mengakibatkan meningkatnya jumlah orang miskin. Kesulitan ekonomi juga dapat menyebabkan meningkatnya penyakit sosial masyarakat, kriminalitas, judi, pelacuran, dan sebagainya.

Pernyataan Wapres Jusuf Kalla, bahwa orang yang memprotes kenaikkan BBM adalah mendukung orang-orang kaya, karena 80 persen yang menikmati subsidi adalah orang kaya, itu merupakan pemutarbalikkan fakta.

“Masyarakat sudah sangat menderita, tidak hanya rakyat miskin juga kalangan menengah. Daya beli masyarakat turun. Sementara Kompensasi BBM melalui BLT bukan penyelesaian masalah, tidak bisa memenuhi peningkatan kebutuhan masyarakat. BLT itu politik sinterklauss, hanya akal-akalan pemerintah,” tandas mahasiswa Pasca Sarjana UII Yogyakarta ini.

[ Laporan: Serambi Ummah/Siti Hamsiah; Banjarmasin Post – Rabu, 14-05-2008]