Hizbut Tahrir Indonesia Melanjutkan Kehidupan Islam
DPRD Kalsel Gelar Konferensi Pers Menolak Kebijakan Pemerintah
Jurnal-ekonomi.org – Sebagai respon atas kebijakan zalim pemerintahan SBY-JK, HTI Kalsel dan KPSI Kalsel pada hari Rabu (21/5) mengirimkan delegasi untuk menemui pimpinan DPRD Kalsel. Delegasi HTI Kalsel diwakili Ust. Hidayatul Akbar (Humas HTI Kalsel) dan Hidayatullah Muttaqin (Departemen Politik HTI Kalsel) sedangkan KPSI Kalsel diwakili oleh Dr. Hasan Zein. Di samping dari HTI da KPSI, elemen mahasiswa dari Gema Pembebasan Unlam juga mengirimkan delegasinya menemui pimpinan DPRD. Di gedung DPRD, mereka diterima wakil pimpinan DPRD Kalsel Riswandi.
Kepada DPRD Kalsel, delegasi menyatakan penolakan sikap atas kebijakan pemeritah menaikan harga BBM, karena kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang sangat zalim. Mereka meminta DPRD bertindak nyata untuk melindungi masyarakat dari kezaliman kebijakan pemerintahan SBY-JK.
Menanggapi tuntutan HTI Kalsel, KPSI Kalsel, dan mahasiswa, Riswandi menyatakan DPRD Kalsel sudah jelas sikapnya yakni menolak kebijakan penaikan harga BBM. Menurut Riswandi, seharusnya pemeritah mengambil kebijakan yang lebih cerdas dari hanya sekedar menaikan harga BBM. Ia menambahkan, DPRD Kalsel telah menyampaikan sikapnya ini kepada DPR melalui surat dan secara langsung kepada komisi DPR yang membidangi permasalahan BBM.
Menurut delegasi HTI Kalsel, mengirimkan surat pernyataan menolak kebijakan pemerintah tidak cukup, DPRD harus bertindak lebih nyata. DPRD harus memberitahukan kepada masyarakat Kalsel bahwa kebijakan pemerintah salah dan harus ditolak, sehingga masyarakat yang selama ini termakan opini pemerintah dapat memahami akar permasalahan BBM Indonesia. Dengan cara itu DPRD dan masyarakat Kalsel kemudian secara bersama-sama menolak kebijakan pemerintah sehingga “tekanan” terhadap pemerintah yang telah “buta” dan “tuli” hatiya menjadi lebih kuat.
Setelah berdiskusi lebih dari satu jam, akhirnya pimpinan DPRD bersedia mengambil sikap tidak hanya dengan mengirimkan surat saja. Di tempat pertemuan delegasi HTI Kalsel, KPSI Kalsel, dan mahasiswa, pimpinan DPRD Kalsel langsung menggelar konferensi pers di hadapan para wartawan media cetak dan elektronik yang meliput pertemuan ini.
Dalam konferensi pers, pimpinan DPRD Kalsel atas nama masyarakat Kalimantan Selatan menyatakan penolakan atas kebijakan pemerintah menaikan harga BBM. Pertemuan delegasi HTI Kalsel, KPSI Kalsel, dan mahasiswa dengan pimpinan DPRD, serta konferensi pers DPRD Kalsel menolak kebijakan pemerintah menjadi berita utama berita TVRI Kalimantan Selatan.
Sehari sebelumnya (Selasa, 20/5), HTI Kalsel bekerja sama dengan KPSI Kalsel menggelar acara Dialog Politik Ekonomi: Pro Kontra Penaikan Harga BBM, Apa Akar Masalahnya?. Acara dialog politik ekonomi ini kemudian diberitakan oleh seluruh media di Kalsel baik televisi lokal, radio, maupun surat kabar. Edisi hari Rabu (21/5) Banjarmasin Post mengangkat judul berita Indonesia Mengabdi ke Pasar Bebas, Radar Banjarmasin menulis Pemerintah Dinilai Amnesia, Mata Banua mengangkat topik Kebijakan Zalim Pemerintah, Barito Post mengangkat judul Kenaikan BBM Menzalimi Rakyat, dan Kalimantan Post menulis HTI Tolak Kenaikan BBM. [Redaksi Jurnal Ekonomi Ideologis]
