Agama Tidak Sekedar Intervensi

Negara tidak pula mencampuri urusan keyakinan warganya, negara tidak boleh intervensi dalam masalah keyakinan. Argumentasi seperti ini sering terdengar dari kelompok sekuler-liberal  yang membela keberadaan Ahmadiyah. Lebih jauh, sering dikatakan , kalau agama campur tangan , negara berarti memihak pada kelompok tertentu, padahal negara harus diatas semua golongan.

Berbagai pernyataan diatas pada dasarnya muncul dari cara pandang sekulerisme. Ide yang menjadi dasar dari sistem kapitalisme ini pada intinya menolak agama dijadikan dasar negara. Agama dalam pandangan sekulerisme , hanya sekedar mengatur urusan-urusan individual, moralitas, dan ritual. Agama dilarang untuk mencampuri urasan politik, ekonomi, pendidikan dan bidang sosial lainnya.

Karena agama merupakan urusan pribadi, maka negara tidak boleh mencampuri keyakinan seseorang. Seseorang atas dasar kebebasan berkeyakinan tidak boleh dilarang untuk mengimana suatu agama , keluar dari agama itu, bahkan tidak boleh beragama sekalipun. Negara pun dikatakan tidak boleh menghakimi keyakinan rakyatnya.

Pandangan sekulerisme diatas jelas ditolak oleh Islam dan sekaligus berbahaya. Sebab, akan mengkerdilkan agama Islam hanya sebagai urusan individual, ritual dan moralitas. Sebaliknya, dalam aspek yang lain seperti ekonomi, politik, sosial, pendidikan Islam kemudian tidak dipakai sama sekali. Aspek yang dikenal sebagai aspek mu’amalah (yang mengatur kehidupan manusia dengan manusia yang lain) ini kemudian diatur oleh aturan diluar Islam, yakni kapitalisme-liberal. Pandang sekulerisme akan menjadi dasar liberalisasi segala aspek kehidupan.  

Padahal Kapitalisme-liberal ini yang menjadi pangkal dari bencana manusia. Dalam aspek ekonomi, Kapitalisme-liberal dengan karakter materialisme nya yang rakus telah menimbulkan penjajahan  negara-negara maju dunia ketiga . Kapitalisme telah menimbulkan kesenjangan antara utara-selatan, kemiskinan yang meluas  , dan perampokan kekayaan alam negara dunia ketiga.  

Sejarah buruk kolonialisme merupakan fakta yang tak terbantahkan dari bahaya kapitalisme ini . Negara-negara Barat menjajah negara lain, merampok kekayaan alamnya dengan cara memerangi penduduk setempat yang melakukan perlawanan. Indonesia adalah negara yang mengalami sejarah panjang kolonialisme yang mengerikan itu. Kedatangan Belanda, Portugal, Inggris di bumi Nusantara telah menumpahkan darah jutaan penduduk. Dengan sistem tanam paksa,  rakyat Indonesia  dipaksa untuk menanam komiditi yang dibutuhkan oleh negara penjajah, setelah itu menjualnya dengan sangat murah bahkan terkadang tanpa dibayar.

Rakyat miskinpun diperas tenaganya dalam kerja paksa, membangun infrastruktur untuk kepentingan penjajahan seperti jalan raya, rel kereta api, gedung-gedung dan lain-lain. Merekapun menjadi buruh-buruh murah di perkebunan-perkebunan yang kehidupan yang penuh derita.

Meskipun mengklaim sudah merdeka, penjajahan ekonomi ini sebenarnya masih berlangsung. Kalau dulu dengan militer, sekarang negara-negara Kapitalisme liberal menjajah dan merampok kekayaan alam kita atas nama investasi asing, pasar bebas, privatisasi dan mekanisme ekonomi kapitalisme lainnya. Kapitalisme ini juga membuat jebakan dan jeratan ekonomi seperti hutang luar negeri dan rezim mata uang dolar.

Kebijakan kapitalisme-liberal ini menyebabkan penderitaan masyarakat. Atas nama privatasi pendidikan dan kesehatan menjadi mahal dan semakin tidak bisa dijangkau. Orang miskin seakan tidak boleh sakit dan tidak boleh pintar. Sehat dan pintar hanya untuk orang kaya yang memiliki modal yang kuat.  Pengurangan subsidi yang  menjadi ciri dari kebijakan liberal ini pun telah menyebabkan BBM menjadi mahal  karena mengikuti harga internasional. Dampaknya pun luar biasa, biaya hidup menjadi tinggi, harga-harga melambung tinggi, para pekerja terancam PHK, kemiskinan pun meningkat.    

 

Kebijakan kapitalisme-liberal ini pun secara sistematis menjadi sarana  merampok kekayaan alam kita. Tambang minyak dan gas Indonesia menurut pakar ekonomi Econit 80 % nya dikuasai asing. Emas, perak, batu bara juga sama. Padahal kalau kalau semua itu dikelola langsung oleh pemerintah dengan baik, profesional, jujur, transparan, akan memberikan pendapatan yang luar biasa kepada negara. Dana ini pun bisa digunakan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan, dan papan masyarakat. Pendidikan dan kesehatan gratis juga bukan mimpi.

Kebijakan kapitalisme-liberal ini juga telah menimbulkan kehancuran sosial yang tak terperikan. Liberalisme telah meningkatkan kriminalitas karena  kesulitan ekonomi. Kekerasan dalam rumah tangga juga meningkat karena tingkat stress yang tinggi. Liberalisme berdampak pada gaya hidup yang penuh dengan kemaksiatan. Kebebasan seksual, pornograpi, lesbianisme , homoseksual, pelacuran pun berkembang. Semua ini terjadi karena Kapitalisme-Liberal yang meminggirkan peran Islam dalam aspek ekonomi dan sosial. Inilah bahaya dari pandangan sekulerisme.

Dalam pandangan Islam, agama bukan saja boleh melakukan intervensi terhadap urusan negara. Lebih jauh dari itu, Islam harus menjadi dasar negara. Karena itu, negara harus menjadi Al Qur’an dan Sunnah sebagai sumber hukum. Berdasarkan hal ini, syariah Islam harus mengatur segala aspek kehidupan. Bukan hanya masalah individual, moral, atau ritual. Tapi juga aspek ekonomi, politik, sosial, dan budaya.

Negara dalam pandangan Islam wajib campur tangan dalam masalah aqidah. Bukan dalam pengertian memaksa warga non muslim untuk memeluk agama Islam. Sebab, Islam dengan gamblang mengatakan tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam. Bukan pula dalam pengertian yang non muslim tidak boleh beribadah, sebab Islam membolehkan non muslim beribadah menurut agamanya masing-masing.  Campur tangan dalam pengertian, Negara harus menjaga aqidah Islam untuk tetap eksis dan kuat menjadi individu muslim dan negara.

Dalam konteks ini negara harus bersikap tegas dari segala hal yang mengancam aqidah Islam. Rosulullah Saw dengan tegas memberikan sanksi hukuman mati bagi orang yang murtad, sebagaimana sabdanya : “Man baddala dinahu fa qatuluhu” (Barang siapa yang mengganti agamanya (murtad dari Islam) maka bunuhlah”.  Abu Bakar ra saat menjadi Kholifah juga memerangi Musailamah al Kadzdzab yang mengaku Nabi. Kenapa negara hirau dalam masalah aqidah ini ? Sebab aqidah adalah dasar  dan fondasi setiap muslim dan negara. Kalau fondasi ini lemah, makan ketaqwaan individu akan lemah. Negara juga akan lemah.

Pandangan sekuler jelas berbahaya. Dengan alasan kebebasan beragama, seorang muslim dengan seenaknya murtad (keluar dari Islam). Sikap negara yang diam dalam masalah ini, jelas menjadikan aqidah menjadi persoalan remeh. Padahal aqidah inilah yang menjadi dasar dari kuatnya negara. Dengan alasan kebebasan berkeyakinan, orang dibiarkan membuat keyakinan yang aneh-aneh, mengaku Nabi, mengaku jibril, sholat dua bahasa , ibadah haji tidak perlu ke Makkah. Bukan tidak mungkin dengan alasan kebebasan berkeyakinan, sah-sah saja orang sholat sambil telanjang dan kiblatnya ke Monas (Na’udzubillah mindzalik)

Bahwa negara harus menjaga hal yang mendasar ditengah masyarakat yang menjadi asas, sebenarnya wajar saja. Negara-negara Kapitalis juga akan sekuat tenaga menjaga ideologi Kapitalis tetap eksis.Bedanya, kalau negara Islam akan sekuat tenaga mempertahankan aqidah Islam sebagai dasar negara. Negara Kapitalisme akan sekuat tenaga mempertahankan sekulerisme sebagai dasar negara.  Tidak heran kalau Bush berulang-ulang menyatakan bahwa nilai-nilai kapitalisme seperti demokrasi, HAM, pluralisme adalah harga mati untuk kepentingan Amerika Serikat.

Negara Kapitalis  tidak menginginkan ada kelompok yang ingin menumbangkan ideologi Kapitalisme. Tidak heran kalau Perancis melarang pemakain kerudung, di beberapa tempat di Eropa membangun masjid dilarang. Di Australia, pendirian sekolah Islam ditolak. Sebab mereka melihat hal ini akan mengancam ideologi kapitalisme. Jadi adalah keliru, kalau negara Kapitalism dikatakan tidak mengintervensi atau menghukum ideologi yang merupakan keyakinan yang dianggap mengancam negara. Dalam konteks menjaga negara inilah kepada Islam menjaga aqidah umat.

Selanjutnya, berdasarkan aqidah Islam ini negara mengatur masyarakat dengan menerapkan syariah Islam. Syariah Islam akan menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok tiap individu masyarakat sandang, pangan dan papan. Syariah Islam juga mengatur bahwa pendidikan dan kesehatan harus gratis untuk warga negara. Dan perlu dicatat hal ini bukan hanya berlaku bagi umat Islam atau juga warga negara daulah Islam yang non muslim.

Syariah Islam juga akan menjamin keamanan siapapun rakyatnya baik muslim atau non muslim. Non muslim yang disebut sebagai Ahlul Dzimmah wajib dijaga oleh negara, sampai-sampai Rosulullah saw mengatakan siapa yang menyakiti Ahlul Dzimmah berarti menyakitiku.

Syariah Islam juga akan menjadikan kekayaan alam yang merupakan milik umum (milkiyah ‘amah) seperti minyak, emas, batu bara, timah, menjadi milik rakyat yang tidak boleh diserahkan kepada individu atau perusahan asing. Negara akan mengelolanya dengan baik dan hasilnya diserahkan untuk kepentingan masyarakat.

Walhasil, kami menegaskan sekali lagi. Menjadikan Islam sebagai asas negara dan syariah Islam sebagai aturan yang mengatur masyarakat  akan memberikan kebaikan bagi semua pihak termasuk Indonesia, muslim maupun non muslim. Islam akan memberikan kebaikan bagi semua kelompok.  

Sebaliknya, sekulerisme yang menjadi dasar liberalisasi dalam segala aspeklah yang telah menghancurkan negeri-negeri Islam termasuk Indonesia. Jadi umat Islam harus bersatu melawan siapapun yang ingin mengeksiskan negara sekuler yang menyebarluaskan ideologi kapitalisme. Sebaliknya, umat Islam harus bersungguh-sungguh untuk memperjuangkan negara yang berdasarkan Islam. Sebab hanya dengan itulah aqidah umat terjaga, masyarakat sejahtera, keamanan terjamin, kesatuan negara kokoh.(Farid Wadjdi)