Sekitar 100 aktivis Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) melakukan demonstrasi ke kantor Perrwakilan Konsulat Amerika Serikat (AS). Mereka menuntut Kongres AS meminta maaf kepada pemerintah Indonesia terkait permintaan pembebasan tokoh Organisasi Papua Merdeka (OPM).
Ketua DPD HTI Sumut, Irwan Said Batubara menyatakan, surat Kongres AS mengenai permintaan pembebasan dua tokoh OPM yaitu Filep Karma dan Yusak Pakage adalah bentuk intervensi AS terhadap pemerintah Indonesia.
“Bila Kongres AS meminta pemerintah membebaskan tokoh OPM, berarti AS mendukung keberadaan OPM,” kata Irwan di Depan kantor konsulat AS di Jl Walikota, Medan, Sumatera Utara Minggu (10/8/2008).
Untuk itu, HTI meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tetap melaksanakan menjatuhkan sanksi sesuai hukum yang berlaku di Indonesia dan tidak terpengaruh dengan intervensi pihak asing.
“Dua tokoh OPM secara terang-terangan pengibarkan Bendera Bintang Kejora di Lapangan Trikora, Abepura, Papua pada 1 Desember 2004 lalu. Harus ada sanksi tegas. Bila tidak, Republik Indonesia tidak berwibawa di mata dunia,” sebut Irwan.
Aksi ratusan massa HTI mendapat pengawalan ekstra ketat dari personil Poltabes Medan. Untuk menghindari kerusuhan, Poltabes Medan mengerahkan tiga pasukan 3 SSK (Satuan Setingkat Kompi).
Sementara Konsul Amerika Serikat di Medan Sean B. Stein mengatakan, pernyataan 40 anggota Kongres AS tidak mencerminkan kebijakan pemerintah AS.
“Pernyataan itu bukan sebagai kebijakan pemerintah Amerika Serikat. Pernyataan tersebut hanyalah pemikiran kongres dan pikiran anggota secara pribadi,” kata Sean.
HTI Minta Pemerintah Tak Gubris Permintaan AS
Permintaan Kongres Amerika Serikat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk melepaskan dua tokoh separatis Organisasi Papua Merdeka, Filep Karma dan Yusak Pakage, mengundang protes keras massa Hizbut Tahrir Indonesia di berbagai daerah. Mereka serentak menggelar unjuk rasa.
Aksi di antaranya digelar massa HTI di Medan, Sumatra Utara. Dalam aksi di depan Konsulat Jenderal AS di Kota Medan, HTI Medan menilai campur tangan AS sebagai upaya memecah belah kesatuan bangsa. HTI meminta pemerintah, khususnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk tidak menggubris permintaan Kongres AS tersebut. Sebaliknya, pemerintahan SBY-Jusuf Kalla tetap tegas dalam memerangi aksi separatisme di berbagai daerah, termasuk di Papua.
Aksi massa HTI juga berlangsung di Surabaya, Jawa Timur. di depan Kantor Konsulat Jenderal AS. Massa menilai tindakan AS itu salah satu bentuk intervensi langsung terhadap kedaulatan negara Indonesia. HTI juga menyerukan bentuk perlawanan mereka atas segala intervensi asing di Indonesia. Mereka menganggap tidak menghargai kedaulatan negara adalah bentuk penjajahan baru.(DEN)