Hizbut Tahrir Indonesia Melanjutkan Kehidupan Islam
Skenario AS untuk memerdekakan Darfur (Sudan bagian Barat) yang terlepas dari Sudan mulai terungkap. Skenario itu dilaksanakan melalui rencana pelaksanaan Referendum paling lama Juli 2010. Referendum itu untuk menentukan sikap rakyat Darfur apakah memilih bergabung dengan Sudan atau memerdekakan diri seperti tertuang dalam Kesepakatan Abuja tahun 2006.
Di sela-sela kunjungannya ke Darfur pada Rabu (13/8), Utusan Khusus AS di Darfur, Richard S Williamson menekankan perlunya Pemerintah Sudan untuk segera melaksanakan poin-poin kesepakatan Abuja yang ditandatangani Pemerintah Sudan dengan lima kelompok pemberontak Darfur. Selama kunjungannya ke Sudan, Utusan AS itu bertemu dengan sejumlah pimpinan kelompok pemberontak di Darfur dan para pejabat Sudan di Khourtum.
Richard S Williamson mengatakan optimistis akan tercapai perdamaian di Darfur. Hal itu dikatakannya di Khourtum setelah bertemu dengan Menlu Sudan dan beberapa pemimpin kelompok pemberontak di Darfur. Richard S William mengatakan banyak sebab yang menjadikannya optimis yaitu dengan didatangkannya pasukan perdamaian PBB lebih banyak lagi untuk membantu rakyat Darfur.
Menurut Williamson, perkembangan baru (tuduhan terhadap Presiden Sudan sebagai penjahat perang) diharapkan dapat mendorong terlaksananya Kesepakatan Abuja tepat pada waktunya.
Kunjungan Presiden AS George Bush ke China pada 8 Agustus 2008 juga dimanfaatkan untuk mendorong Pemerintah China, yang terkenal memiliki hubungan dekat dengan Presiden Omar Bashir untuk memaksa rezim Sudan ini agar konsisten terhadap isi Kesepakatan Abuja. Dalam pertemuannya dengan Presiden China, Presiden Bush meminta China untuk menggunakan pengaruhnya di Sudan demi terciptanya perdamaian di Darfur. Presiden Bush juga mengecam kebijakan-kebijakan Presiden Omar Bashir yang telah menyebabkan tewasnya 200 ribu penduduk Darfur dan 2,5 juta penduduk Darfur mengungsi dari kampung halamannya.
Muna Arku Minawi, ketua Kelompok Pembebasan Sudan setelah bertemu dengan Utusan Khusus AS malah menuduh tentara Sudan memperluas operasi militernya di Darfur. Muna juga mengatakan Pemerintah Sudan masih menunda-nunda pelaksanaan Kesepakatan Abuja.
Kesepakatan Abuja Tahun 2006 berisi antara lain, pelaksanaan Referendum paling lama Juli 2010 dan didahului dengan pemilu daerah untuk memilih pemerintahan daerah di Darfur paling lama Juli 2009, pelucutan senjata semua kelompok milisi sipil, dibentuknya lembaga-lembaga donor internasional untuk membiayai proses pembangunan di Darfur dan pembentukan komisi khusus untuk menyelesaikan masalah ganti rugi bagi korban kekerasan di Darfur.
Baca Analisis Hizbut Tahrir Terkait Konflik Sudan:
