Pemimpin Pengusung Kapitalisme Sekular: Bukan Pemimpin Bermartabat

HTI-Press. Siapa pun calon presiden yang mengusung sistem kapitalisme sekular bukanlah pemimpin yang bermartabat. Demikian ditegaskan Ketua Lajnah I’lamiyah DPP Hizbut Tahrir Indonesia Farid Wadji saat berbicara dalam acara Dialog Publik “Konfigurasi Politik 2009, Mencari Presiden yang Bermartabat” di Gedung PBNU, Kramat Raya, Jakarta, Rabu (27/08).

Acara ini digelar oleh Ikatan Pelajar Nahdhatul Ulama (IPNU) bekerjasama dengan Freedom Institute. Hadir dalam Dialog Publik ini para pembicara diantaranya Direktur Freedom Institute Rizal Malarangeng, Ketua DPP PKB Ahmad Niam Salim, Direktur Strategic Institute Chotibul Umam Wiranum dan Perwakilan dari DPP Hizbut Tahrir Indonesia Farid Wadji.

Menurut Farid, seorang pemimpin yang bermartabat akan muncul kalau dia mengusung nilai-nilai yang bermartabat. Sementara sistem yang tidak bermartabat itu antara lain sistem kapitalisme sekular.

“Sistem apa yang tidak bermartabat, ya sistem kapitalisme sekular. Siapa pun calon presiden yang mengusung sistem kapitalisme sekular tidak bisa dikatakan presiden bermartabat,” katanya dihadapan peserta yang kebanyakan dihadiri anak muda dari Ikatan Pelajar Nahdhatul Ulama ini.

Menurutnya, kebijakan-kebijakan dalam sistem kapitalisme merupakan perselingkuhan antara para kapitalis dengan para politisi. Hasilnya, tentu saja lebih memihak kepada para pemilik modal.

Kepemimpinan kapitalisme juga telah melahirkan coorporation state. Di Indonesia misalnya, lahir undang-undang pesanan asing seperti UU Migas dan UU Penanaman Modal.

“Seperti UU Penanaman Modal yang tidak memisahkan investor asing dan lokal. Bahkan dengan UU ini asing bisa mendapatkan hak guna sepanjang 95 tahun, padahal di zaman VOC saja maksimal 75 tahun,” jelas Farid.

Lebih lanjut Farid Wadji menyingkap dampak dari liberalisasi ini yang nyata dalam kehidupan seperti telah memiskinkan rakyat serta menimbulkan kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Di samping itu, menurut Farid dampak lainnya telah menimbulkan perampokan kekayaan atas nama investasi. Sementara hilangnya kedaulatan negara semakin jelas nyata, akibat sistem ini.

“Karena itu menurut Hizbut Tahrir Indonesia, solusi ke depan negeri ini hanya dengan syariah Islam. Syariat Islam mewajibkan negara agar pendidikan dan kesehatan gratis. Syariat Islam juga, dalam penjagaan kekayaan alam, tidak boleh diserahkan kepada swasta karena kalau seperti itu hanya akan menyulitkan rakyat.” katanya disambut takbir dan tepuk tangan para peserta.

“Pemimpin yang sejati itu lahir harus lewat perjuangan. Dia memiliki visi ideologis dan melawan status quo. Saat ini status quo itu ya kapitalisme.” tegasnya lagi. (nl/li)