Gubernur Sumsel Larang Ahmadiyah, Adnan Buyung Berang

HTI-Press. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mengeluarkan keputusan yang berani soal Ahmadiyah. Gubernur Sumatera Selatan Mahyudin MS melalui keputusan Gubernur nomor 563/KPT/BAN.KESBANGPOL & LINMAS/2008 Linmas melarang aliran Ahmadiyah, dan aktivitas penganut dan atau anggota pengurus Jemaah Ahmadiyah Indonesia dalam wilayah Sumatera Selatan yang mengatasnamakan  Islam dan bertentangan dengan ajaran agama Islam.

Keputusan itu dikeluarkan setelah  berbagai ormas di Palembang terus menerus melakukan desakan agar pemerintah segera membubarkan Ahmadiyah.

“Kami juga memerintahkan kepada Kanwil Depag, dan Kesbanpol dan Linmas Sumatera Selatan untuk melakukan pengawasan dan pembinaan kepada jemaah Ahmadiyah,” ujar Mahyudin saat membacakan keputusan itu pada Senin (1/9). Ia didampingi kepala Polda Sumatera Selatan Inspektur Jenderal Ito Sumardi, Pangdan II Sriwijaya Mayjen TNI mochammad Sochib dan kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Armansyah.

Keputusan Gubernur ini ditembuskan ke Mendagri, Menag, Jaksa Agung, Ketua DPRD Sumsel, sejumlah pimpinan ormas di Sumsel serta pimpinan JAI Sumsel di Palembang.

Sontak saja keputusan Gubernur Sumsel itu menuai protes Adnan Buyung Nasution, tokoh yang selama ini membela mati-matian Ahmadiyah.

Anggota Wantimpres ini meminta keputusan gubernur itu  harus dibatalkan karena dianggap melampai kewenangan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang tertinggi dan semangat pluralisme. Keputusan itu juga dianggap kebablasan dan bertentangan dengan semangat otonomi.

”Gubernur melampaui kewenangan yuridisnya, semestinya tidak mengatur di bidang agama,” ujar Adnan Buyung dalam siaran persnya.

Adnan Buyung Nasution, termasuk salah satu tokoh yang sangat  getol membela Ahmadiyah. Belakangan   Adnan sering memanfaatkan posisinya sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden untuk mengamankan eksistensi Ahmadiyah di negeri berpenduduk Muslim terbesar di dunia ini. []

Suara Islam