Prof Wahyu MS: Calon Pejabat Kampanye Pendidikan Gratis, Tapi Kalau Ditanya Tidak Mengerti.

HTI-Press. Sekolah gratis, tema ini menjadi perdebatan hangat dalam acara Forum Rembug Warga Kota Banjarmasin pada Sabtu, (23/08/08) yang diadakan oleh Dewan Pimpinan Daerah II Hizbut Tahrir Indonesia Kota Banjarmasin. Tema ini dipandang menarik didiskusikan apalagi pasca pidato tahunan SBY yang merencanakan adanya peningkatkan anggaran pendidikan nasional hingga 20%. Selain itu Di Banjarmasin beberapa pekan terakhir isu pendidikan gratis mengemuka di tengah banyaknya kepala sekolah dan ketua komite sekolah yang dipanggil kejaksaan karena melakukan pungutan pada penerimaan siswa baru tahun ajaran ini.

Menurut Prof Wahyu MS, sekolah gratis tidak ditemukan undang-undangnya, dalam penelitian beliau wacana pendidikan gratis hanyalah jualan dari para calon pejabat di era pilkada sekarang, tapi pernah ketika beliau bertanya kepada calon gubernur bagaimana mengratiskan pendidikan di daerahnya ternyata tidak mengerti juga, bagaimana konsep pendidikan gratis itu.

Menurut guru besar FKIP Unlam ini, sekolah gratis memiliki sisi positif dan negatif. Positifnya semua siswa bisa mendapat kesempatan mengecap pendidikan karena jika siswa yang cerdas tapi tidak mampu tak bisa melanjutkan pendidikan karena tak ada biaya maka terjadi kerugian bagi negara ini dalam membangun peradaban ke depan. Adapun negatifnya dapat menurunkan motivasi siswa karena tidak ada pengorbanan yang dikeluarkan. Dalam forum ini beliau menawarkan solusi subsidi silang, yang mampu tetap bayar sedangkan yang kurang mampu bisa digratiskan.

Sekolah gratis memiliki landasan hukum kata Norifansyah selaku PLH Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, yakni inpres no 1 tahun 1994 berisi tentang wajib belajar 9 tahun. Menurutnya, konsekuensi inpres ini pemerintah harus menanggung semua biaya pendidikan, namun dalam kenyataannya tidak ada yang melaksanakan kecuali beberapa daerah.

Menyikapi bakal meningkatnya anggarana pendidikan pada APBN 2009 dinas pendidikan kota Banjarmasin telah menyiapkan konsepnya, yakni akan mengganti iuran komite sekolah dari SD-SMP sekolah negeri. Adapun biaya bangunan dan pemeliharaan masih akan dibebankan kepada orang tua siswa dengan alasan tidak bersifat rutin. Sedangkan untuk tingkat SMA/SMK apalagi sekolah swasta belum bisa digratiskan dengan alasan anggaran pendidikan kota Banjarmasin yang terbatas.

Pendapat berbeda datang dari Ahsanul Huda, SPd. dari Hizbut Tahrir Indonesia kota Banjarmasin, menurutnya pendidikan bermutu memang berbiaya tinggi tetapi persoalannya siapa yang akan membiayai biaya yang mahal itu. Dalam presentasinya ia memaparkan bahwa mengkaji ilmu merupakan kewajiban baik bagi muslim maupun muslimah sehingga tidak boleh seseorang terhalang dari memenuhi kewajiban belajar hanya karena biaya sekolah. Oleh karena itu menurut Ahsanul Huda, dalam syariat Islam pembiayaan pendidikan merupakan kewajiban negara. Sementara itu bagi pelajar, belajar merupakan dorongan takwa sehingga meski gratis rakyat memiliki motivasi tinggi untuk menuntut ilmu karena diwajibkan Allah.

Ustadz Huda juga menjelaskan pos-pos dana yang memungkinkan berdasarkan syariah dikelola negara untuk penyelenggaraan pendidikan gratis. Ia juga mengungkapkan dampak penerapan sistem kapitalis yang menimbulkan komersialisasi pendidikan sehingga pendidikan menjadi barang mewah bagi sebagian warga yang tidak mampu. Suasana menjadi semakin hangat dalam sesi tanya jawab, peserta yang kebanyakan dari kalangan kepala sekolah, guru, orang tua siswa dan pengurus ormas sangat antusias mengajukan pertanyaan kepada seluruh narasumber, demikian seperti dilaporkan Humas HTI Kota Banjarmasin. (li)