Temui Pansus, Hizbut Tahrir Kritik UU Pornografi

HTI Press—Menjelang pengesahan Rancangan Undang Undang tentang Pornografi menjadi UU pada 23 September mendatang, DPP Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menyampaikan kritikan atas draft akhir RUU tersebut. Kritikan itu disampaikan langsung DPP HTI kepada Ketua Pansus RUU Pornografi Balkan Kaplale di gedung DPR Kamis (18/9).

Juru bicara HTI M Ismail Yusanto mengatakan RUU ini banyak mengandung kelemahan sehingga harapan masyarakat bahwa UU ini akan menghapus pornografi dan pornoaksi tidak otomatis bisa tercapai. Bahkan, lanjutnya, RUU ini malah bisa memberi jalan bagi berkembangnya pornografi itu sendiri.

Ia melanjutkan, dari sisi substansi, penghapusan kata ”Anti ” pada judul RUU, yang semula RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi, memberi kesan, bahwa RUU ini hanya akan mengatur bukan menghapus pornografi. ‘’Jadi, alih-alih pornografi akan lenyap, dengan terbitnya RUU Pornografi ini, malah mungkin pornografi dan pornoaksi akan berkembang dengan berlindung pada diktum ”kebolehan pornografi di tempat dan cara khusus” atau atas nama seni dan budaya (Pasal 14),’’ katanya.

Ketua DPP HTI Rochmat S Labib menguraikan beberapa kritik terhadap RUU tersebut. Setidaknya ada 10 poin penting dari RUU itu yang menyimpang. Antara lain definisi pornografi yang tidak jelas, ada pornografi yang boleh seperti majalah, film, dll yang berbau seni dan budaya, pornografi hanya dilarang bagi anak-anak, dan tidak diaturnya pornoaksi. ‘’Ini berarti RUU ini tidak memberantas pornografi sampai ke akarnya, namun justru melindungi dan melegalisasi beberapa jenis pornografi,’’ katanya.

Ketua Pansus RUU Pornografi Balkan Kaplale menyambut baik masukan HTI. Menurutnya, poin-poin kritikan tersebut sejalan dengan hasil uji publik yang dilakukan oleh pemerintah dan DPR di empat provinsi. ‘’Kita akan akomodasi melalui tim teknis yang beranggotakan DepkumHAM, Depag, Kementerian Perempuan, dan Depkominfo,’’ katanya.

Namun ia menegaskan, bahwa pihaknya tidak berani menjanjikan semua kritikan akan bisa masuk dalam draft yang akan disahkan. ‘’Tidak bisa dimasukkan semua. Ini tidak gampang. Perjuangan memang sampai segitu Pak…,’’ katanya berdiplomasi.

Ia beberapa kali meminta HTI untuk menerima RUU Pornografi ini dengan apa adanya. “Mohon diterima dulu…sekali lagi mohon dengan sangat. Saya minta tolong…..,’’ katanya dengan meletakkan kedua tangannya di dada.

Baginya, yang penting UU Pornografi ini ada dulu. Alasannya draft RUU ini sudah di DPR lebih dari 10 tahun dan ada di pansus selama lima tahun. “Banyak negara industri seks sangat keberatan dengan lahirnya UU ini. Ada tujuh negara, dua di antaranya Australia dan Inggris berusaha terus mengganjal lahirnya UU ini,’’ katanya.

Menurutnya, berbagai tekanan pun terus muncul kendati kata “anti” telah dihilangkan, pornoaksi pun telah dihapus. “Jadi maunya apa?” kata Balkan. Belakangan tekanan itu muncul lagi dengan keluarnya dua partai yang sejak awal ikut membahas RUU ini yakni PDIP dan PDS. Ia menyimpulkan di balik semua ini ada permainan industri seks karena Indonesia adalah negara yang paling bebas dalam masalah seks tersebut.

Ketua DPP HTI M Rahmat Kurnia justru menilai adanya penolakan ini justru hanya sekadar kepura-puraan. Karena kalau melihat isi RUU, justru di dalamnya pornografi dilegalkan. ‘’Ini mirip seperti UU Sisdiknas dulu, yang isinya justru liberalisasi pendidikan. Mereka pura-pura menolak padahal isinya setuju,’’ katanya. (MJ/LI)