ASEAN+3 Sepakati Pendanaan US$ 80 Miliar untuk Atasi Krisis

HTI-Press. Beijing – Negara-negara ASEAN plus China, Jepang dan Korea atau disebut ASEAN+3, menyiapkan US$ 80 miliar untuk melawan krisis global melalui mekanisme swap yang akan efektif mulai semester I-2009.

Kesepakatan itu dicapai oleh ASEAN+3, menjelang pertemuan dua hari dengan koleganya dari Uni Eropa dalam Asia-Europe Meeting (ASEM) di Beijing, China. Para pemimpin ASEAN+3 pada Jumat (24/10/2008) pagi ini melakukan ‘breakfast meeting’ menjelang KTT ASEM.

Kerjasama ini juga merupakan pertama kalinya dilakukan ASEAN+3 di tengah gejolak pasar finansial yang ikut menerpa kawasan ini. Jalinan kerjasama sebelumnya telah dilakukan oleh negara-negara Eropa.

Di bawah kesepakatan swap US$ 80 miliar itu, maka ASEAN+3 akan memiliki akses untuk kumpulan cadangan dana tersebut, setiap saat untuk menghadapi krisis.

“Para pemimpin dalam pertemuan tadi saling berbagi tentang perlunya mempererat kerjasama regional untuk menghadapi krisis finansial global dan koordinasi kebijakan,” ujar juru bicara kantor kepresidenan Korsel dalam pernyataannya seperti dikutip dari Reuters.

“Kami sepakat untuk memperkuat peranan Asia dengan secara agresif berpartisipasi dalam kolaborasi internasional melalui sistem kerjasama multilateral dan mempercepat kerjasama untuk merampungkan pembentukan pendanaan ini pada semester I-2008,” demikian pernyataan tersebut.

Swap multilateral ini akan menggantikan Inisiatif Chiang Mai atau Chiang Mai Initiative yang dibentuk sebelumnya, serta menciptakan kumpulan pendanaan yang lebih terkelola penuh sendiri.

Korsel, China dan Jepang sepakat untuk menyediakan 80 persen dari total pendanaan, sementara sisanya ditanggung oleh ASEAN. ASEAN+3 kini sedang mengkontribusikan rasio dan bagaimana mengelolanya.

ASEAN terdiri dari Kamboja, Malaysia, Indonesia, Singapura, Vietnam, Filipina, Laos, Thailand, Myanmar dan Brunei.

Secara terpisah, Presiden Korsel Lee Myung-bank menyatakan bahwa pertemuan ASEAN+3 selanjutnya akan membahas mengenai reformasi sistem finansial internasional yang diperlukan untuk merefleksikan kepentingan dan posisi negara-negara berkembang.

detikFinance, 24/10/08