Republik Atau Demokrat Sama Saja, Penjajahan AS Tidak Berubah

Pengantar

Kemenangan partai Demokrat dalam pemilu AS baru-baru ini menurut beberapa pihak akan membawa perubahan mendasar dalam Politik Luar Negeri AS. Selama ini, Bush yang dikendalikan kelompok neo-konservatif, dianggap terlampau mengedepankan hard power seperti kekuatan militer untuk menghadapi lawan politiknya. Banyak pihak percaya ke depan Bush akan lebih mengedepankan soft power. Untuk mendalami lebih jauh tentang kebijakan politik luar negeri AS pasca kemenangan partai Demokrat, redaksi mewawancarai Bapak Farid Wadjdi, pengamat politik internasional dan dunia Islam , yang juga merupakan salah satu anggota Dewan Pimpinan Pusat Hizbut Tahrir Indonesia. Berikut petikannya.

Kemenangan partai Demokrat dalam pemilu AS baru-baru ini, disambut positif oleh sebagian pihak. Alasannya dibawah dominasi Partai Demokrat, politik luar negeri AS akan bersifat lembut (soft power), bagaimana menurut pendapat Bapak?

Terimakasih. Salah satu yang harus kita pahami, AS adalah negara adi daya yang mendasarkan dirinya pada ideologi Kapitalisme. Bisa dikatakan Kapitalisme inilah ‘nyawa’ nya Amerika Serikat. Maka politik luar negeri Amerika Serikat pun mendasarkan pada ideologi ini. Nah, karena itu kalau dilihat dari tujuan, politik luar negeri AS pastilah tetap dalam rangka untuk menyebarluaskan dan memapankan ideologi Kapitalisme. Dalam bidang politik, liberalisme, demokrasi dan pluralisme akan tetap menjadi ‘bahan jualan’ utama AS . Sementara dalam bidang ekonomi, AS akan tetap mengokohkan ekonomi kapitalisme dengan pilar-pilar perdagangan bebas, privatisasi dan dominasi dolar dalam mata uang dunia. Inilah yang menjadi kepentingan nasional Amerika Serikat dalam politik luar negerinya.

Lantas bagaimana cara AS untuk mewujudkan tujuan politik luar negerinya itu ?

Menarik klasifikasi politik luar negeri yang dibuat oleh Syekh Taqiyuddin dalam Mafâhîm Siyâsiyah li Hizb at-Tahrîr. Beliau membuat leveling politil luar negeri yakni fikrah atau ide dasar yang mendasari politik luar negeri sebuah negara, thariqah berupa metode baku untuk mewujudkan fikrah tersebut, al-khiththah as-siyâsiyah yakni garis politik berupa grand strategi kebijakan politik, dan al-uslûb as-siyâsî yakni strategi praktis untuk mengimplementasikan garis politik tadi.

Negara kapitalis, fikrah (ide) pokok yang mendasari politiknya tentu saja adalah kapitalisme. Sementara metode baku atau thariqah politik luar negerinya adalah penjajahan (al-isti’mâr). Meski bentuknya bisa bermacam-macam, bisa ekonomi, politik, militer, sampai budaya, tapi intinya tetap penjajahan berupa hegemoni. Ini adalah metode bakunya. Jadi jangan berharap AS akan merubah metodenya ini. Karena justru dengan metode inilah negara Paman Sam itu bisa mewujudkan kepentingan nasionalnya.

Disamping itu, ada al-khiththah as-siyâsiyah atau garis politik berupa grand strategi politik yang bisa berubah-ubah sesuai dengan kepentingannya. Hanya saja dibandingkan dengan uslub politik yang bersifat lebih aplikatif, perubahan garis politik ini lebih jarang.

Apakah itu berarti setelah kemenangan partai demokrat, perubahan yang mungkin adalah dalam level grand strategi politik atau uslubnya ?

Ya. Namun secara mendasar tidak akan terjadi perubahan dari aspek garis politik (al-khiththah as-siyâsiyah) di beberapa kawasan dunia. Yang akan mungkin berubah adalah uslub atau strategi praktis politiknya. Secara umum partai Demokrat untuk waktu dekat ini akan lebih mendorong kebijakan yang soft power seperti diplomasi dan bantuan ekonomi, dari pada hard power seperti kekuatan militer. AS mungkin akan lebih mengedepankan kebijakan yang multilateral dengan melibatkan lebih banyak negara di dunia atau kawasan untuk lebih berpartisipasi. AS juga akan lebih banyak melibatkan organisasi internasional maupun regional.

Bagaimana dengan politik luar negeri AS terhdap dunia islam, apakah akan berubah?

Politik luar negeri AS, khususnya terhadap Dunia Islam termasuk Irak, tidak akan mengalami perubahan kecuali dalam hal strategi praktis (uslub) saja. Kita tahu, sebelumnya kebijakan Bush adalah menuntut agen-agennya yang menjadi penguasa di Dunia Islam untuk secara total menunjukkan ketertundukannya kepada AS tanpa memberikan ruang buat mereka untuk berinisiatif sendiri. Bush juga menuntut mereka untuk tidak menutupi kebijakan yang sesungguhnya pro Amerika dengan politik penyesatan seperti dengan ungkapan demi rakyat atau tampak seperti anti imperialisme Amerika. Kita tahu sebelumnya, banyak penguasa Timur Tengah yang sebenarnya agen AS, tapi dalam propagandanya menunjukkan diri sebagai penentang AS. Hal itu tidak diinginkan oleh Bush. Karena itu, penguasa agen AS merasa berat hati dan tidak berkenan dengan kebijakan ini seperti yang tampak di Syria dan Mesir.

Partai Demokrat kemungkinan sedikit lain. penguasa yang sebenarnya merupakan kaki tangan AS akan diberi ruang untuk berinisiatif sendiri, menampakkan diri seolah-olah mereka merealisasikan sejumlah kepentingan rakyatnya. Itu seperti yang terjadi di era Kennedy, Jimmy Carter, dan Bill Clinton. Hal ini pernah dilakukan Gamel Abdul Nasser di Mesir, meski sebenarnya agen AS, dia menyerukan sosialisme yang secara ideologis berbeda dengan AS. Tujuannya agar mendapat simpati masyarakat.

Selama ini kita tahu Bush selalu mengedepankan ancaman seperti ucapannya siapa yang memihak teroris berarti akan berlawanan dengan AS, yang tampak tidak sejalan dengan AS diancam akan diserang secara militer dengan alasan preempativestrike, akankah ada perubahan dalam masalah ini?

Hal itu mungkin. Sepertinya Partai Demokrat akan melunakkan uslubnya termasuk akan meninggalkan bahasa-bahasa yang bersifat menekan dan ancaman seperti yang dialamatkan kepada Syria dan Iran selama ini. Bahkan besar kemungkinan kedua negara ini, Syria dan Iran akan dilibatkan dalam penyelesaian masalah Irak.

Terkait dengan Irak, apakah kebijakan politik AS di sana akan mengalami perubahan?

Garis politik AS di Irak tahun 2003, adalah menduduki Irak dengan atau tanpa legitimasi internasional, lalu mendirikan sebuah pemerintahan Irak yang akan mendapat legitimasi internasional (dengan resolusi PBB) dan legitimasi lokal (dari penduduk Irak). Strategi praktis (uslub) untuk mewujudkan legitimasi lokal itu adalah dengan melaksanakan Pemilu Irak. Kemudian pemerintahan hasil Pemilu ini akan diarahkan untuk memberikan persetujuannya terhadap pendudukan AS. Dalam implementasinya hal itu banyak mendapat kendala dan bisa dikatakan tidak sepenuhnya berhasil. Partai Demokrat menjanjikan akan menarik pasukan dari Irak. Masalahnya bagi AS adalah bagaimana strategi keluar dari Irak tanpa kehilangan muka dan tetap menguasai minyak Irak serta mendapat loyalitas dari pemerintahan Irak.

Dalam hal ini diantara rekomendasi dari The Iraq Study Group yang dipimpin oleh James A Baker, juga mengusulkan untuk melibatkan Syiria dan Iran. Seperti yang diberitakan VOA (6/12/2006) , Baker juga menganjurkan ofensif diplomasi baru mengenai masa depan Irak, yang akan mencakup semua tetangga Irak, termasuk Iran dan Syria. Dia juga menganjurkan Presiden Bush menghidupkan kembali upaya ke arah perdamaian Timur Tengah yang lebih luas. Hal ini sejalan dengan usulan SBY tentang triple track solution yang diusulkan saat menjamu presiden AS Bush, SBY mengusulkan tanggung jawab global untuk menyelesaikan persoalan Irak. Menurutnya, Irak bukan hanya tanggung jawab AS, tapi juga tanggung jawab bersama dunia.

Kira-kira kebijakan strategi apa yang tidak berubah dari AS meski partai Demokrat menang ?

Untuk Timur Tengah AS punya tiga kepentingan besar. Pertama menguasai minyak. Kedua, mengamankan eksistensi Israel. Ketiga, mencegah kemunculan Islam ideologis di sana. Ini tidak akan berubah dalam waktu yang lama. Penguasaan mutlak AS terhadap minyak Timur Tengah juga tidak akan berubah, mengingat kepentingan AS yang luar biasa atas minyak Timur Tengah. AS juga tidak akan memberikan kesempatan bagi Eropa apalagi China untuk mengancam dominasi penjajahannya di Timur Tengah. Karena itu, keberadaan pasukan militer AS akan tetap penting di sana. Meskipun bisa jadi akan ada pengurangan jumlah, tapi AS jelas tidak akan benar-benar meninggalkan Irak atau Timur Tengah. Kebijakan dukungan terhadap Israel juga tidak akan berubah. Sebab Israel adalah negara komprador dan alat intervensi AS disana dengan sebutan krisis Timur Tengah.

Beberapa pihak dikalangan kaum muslim optimis dengan kemenangan Demokrat ini pendekatan soft power akan lebih mengemuka dibanding dengan hard power. Apakah hal itu akan membuat hubungan AS dan dunia Islam menjadi lebih mesra?

Hal itu mungkin, tapi sebenarnya soft power atau hard power intinya tetap saja sama yakni penjajahan. Hanya saja perubahan menjadi soft power dilakukan mengingat invasi militer akan menimbulkan perlawanan secara terbuka seperti yang terjadi di Irak saat ini. Menurut Joseph S. Nye, “soft power lebih mengedepankan kemampuan menciptakan pilihan-pilihan bagi orang lain, yakni kemampuan memikat dan mengooptasi pihak lain agar rela memilih melakukan hal yang kita kehendaki tanpa kita memintanya”. Nye menyebutkan bahwa soft power suatu negara terdapat terutama dalam tiga sumber: kebudayaan, nilai-nilai politik, dan kebijakan luar negerinya. Namun, tentu saja semuanya berujung pada upaya mempertahankan penjajahan kapitalisme Amerika Serikat.

Dan pendekatan soft power ini bukan pertama kali dilakukan oleh AS dalam politik luar negerinya. Salah satunya adalah program bantuan luar negeri AS yang monumental pasca PD II, Marshal Plann, berupa bantuan ekonomi besar-besaran kepada Eropa Barat. Namun program itu jelas punya maksud politik yakni membendung pengaruh komunisme di Eropa. Sama halnya dengan pertukaran budaya dan pemberian beasiswa seperti Fullbright, itu tidak lepas dari kepentingan AS. Jack Plano dalam The International Relation Dictionary (1982), menjelaskan program ini dikembangkan oleh pemerintah AS sejak tahun 1946 untuk mempengaruhi prilaku bangsa lain terhadap Amerika Serikat. Senada dengan itu, Joseph S Nye dalam Soft Power (2004) mengutip pernyataan mantan menlu AS , Colin Powel tentang pentingnya pemberian program beasiswa. Mantan menlu AS ini menyatakan program beasiswa akan membuat para alumni AS menjadi ‘diplomat’ AS kelak.

Apakah itu berarti ancaman bahaya soft power ini sama dengan hard power?

Dilihat dari tujuannya yang sama-sama untuk penjajahan, ya sama bahayanya. Bahkan menurut saya, soft power itu jauh lebih berbahaya, karena penjajahan terjadi sementara pihak yang dijajah merasa diberi bantuan. Artinya, soft power juga dilakukan dalam rangka melanggengkan penjajahan AS. Dalam prinsip ekonomi kapitalis kita kenal no free lunch, tidak ada makan siang yang gratis. Menyikapi soft power ini saya ingin mengutip pernyataan jubir HTI Muhammad Ismail Yusanto, Menurutnya soft power AS hanya gincu saja untuk menutupi agenda jahatnya. Dan agar tampak manis AS memberi bantuan 300 juta US dolar. Tapi melalui penguasaan Cepu, Natuna, Freeport, Caltex Riau, Newmont, dsb, AS mendapat ratusan miliar dolar. Karena itu menurutnya, segala bentuk bantuan asing apapun bentuknya, seharusnya ditolak. Karena itu menerima bantuan asing dari negara penjajah apapun bentuknya adalah bunuh diri secara politis.

 

Apakah ada kemungkinan dalam kebijakan Partai Demokrat melakukan serangan militer seperti yang dilakukan oleh Bush terhadap dunia Islam ?

Kemungkinan itu ada. Soft power akan dilakukan AS kalau masih ampuh untuk merealisasikan tujuan politiknya. Tapi kalau pilihannya harus dengan serangan militer, tidak perduli Demokrat maupun Republik sama saja, yakni akan menggunakan serangan militer. Kita harus ingat ketika Clinton berkuasa, dan dia dari partai Demokrat, pada 20 Agustus 1998 Amerika menghujani Afganistan dan Sudan dengan rudal jarak jauh. Serangan ini didasarkan klaim Washington bahwa pelaku pengeboman Kedubes AS di Kenya dan Tanzania dua minggu sebelumnya, terkait dengan Afganistan dan Sudan. Selain itu, Washington beralasan bahwa penyerangan terhadap sebuah pabrik obat-obatan di Sudan dilakukan karena pabrik itu memproduksi senjata kimia. Tuduhan AS ini sama sekali tidak pernah terbukti.

Dalam sejarah politisi partai Demokrat tidak kalah buasnya dalam masalah perang. Keterlibatan AS dalam perang Dunia I terjadi saat negara itu dipimpin oleh Woodrow Wilson dari Partai Demokrat. Demikian juga saat terlibat dalam perang dunia ke II, AS dipimpin oleh politisi Demokrat, Franklin D Rosevelt. Harry Truman dari Demokrat lah yang mengambil kebijakan untuk menjatuhkan bom atom di Hiroshima yang membunuh ratusan ribu rakyat sipil. Dan kebijakan terlibat dalam perang Korea. Lyndon B Jhonson juga dari Demokrat membuat kebijakan AS untuk menyerang Vietnam. Artinya jalan perang akan tetap dipilih AS, baik yang berkuasa Demokrat atau Republik, kalau itu dianggap dapat merealisasikan kepentingan politik luar negerinya.

Lantas apa yang harus dilakukan oleh kaum muslim untuk menghentikan imperialisme AS itu ?

Umat Islam butuh kekuatan politik riil yang secara ideologis dan praksis bisa mengimbangi kekuatan AS, dan itu tidak ada pilihan lain kecuali Khilafah Islam. Pilihan kaum muslim sekarang tinggal dua : bersatu dibawah naungan Khilafah yang akan membebaskan umat Islam dari penjajahan, atau tetap dibawah penjajahan AS dengan merelakan pembunuhan terhadap umat Islam yang dilakukan oleh AS dan eksploitasi kekayaan alam umat Islam oleh negara itu. Sekarang terserah kita mau milih yang mana. (arsip alwaie)