PM Turki Tangguhkan Undang-Undang Jilbab di Kampus-Kampus

PM Turki  akhirnya memutuskan untuk menangguhkan undang-undang diperbolehkannya memakai jilbab di kampus-kampus Turki

PM Turki Recep Tayep Erdogan pada akhirnya memutuskan untuk menangguhkan undang-undang diperbolehkannya memakai jilbab di kampus-kampus Turki. Penangguhan ini diputuskan setelah PM Erdogan menimbang kondisi sosio-politik Turki saat ini yang dinilainya kurang mendukung untuk disahkannya undang-undang tersebut.

“Saya menghimbau kepada para anggota parlemen Turki yang telah menetapkan dicabutnya undang-undang pelarangan jilbab untuk dapat bersabar dan tidak tergesa-gesa. Untuk mensukseskan dan menerapkan undang-undang diperbolehkannya jilbab ternyata tidaklah mudah, dan membutuhkan kerjakeras serta perjuangan panjang,” demikian ungkap PM Erdogan, sebagaimana dilansir Islamonline (10/11).

Sebelumnya, pada Februari lalu, Parlemen Turki yang didominasi oleh Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) yang berhaluan Islam, telah memutuskan untuk mencabut undang-undang pelarangan jilbab di kampus-kampus. AKP berpendapat bahwa pemakaian jilbab merupakan hak, pilihan, dan kebebasan setiap perempuan.

Namun, beberapa bulan kemudian, ketetapan dan keputusan parlemen tersebut ditolak dan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi yang anggotanya didominasi oleh kalangan Sekuleris-Kemalis. MK memandang pemakaian jilbab sebagai bentuk pendurhakaan terhadap asas dasar negara Turki, yaitu sekulerisme. (Hidayatullah.com, 12/11/08)