Pemerintah Irak Setuju Militer AS Bercokol Tiga Tahun Lagi

Kabinet Irak, Ahad, menyetujui perjanjian yang akan mengizinkan pasukan AS uberada di negara itu sampai tahun 2011. Perjanjian itu masih harus disetujui parlemen Irak, tetapi Menlu Hoshiyar Zebari mengatakan ia mengharapkan hal itu akan diputuskan akhir bulan ini.

Perjanjian, itu secara resmi sekarang disebut perjanjian mengenai penarikan pasukan AS.

“Kabinet baru saja dengan suara bulat menyetujui satu perjanjian antara Irak dan AS bagi penarikan pasukan Amerika dari Irak,” kata jurubicara pemerintah Ali al Dabbagh sebagaimana dilaporkan Reuters.

Rancangan perjanjian itu menyerukan pasukan AS meninggalkan jalanan kota dan desa-desa Irak pertengahan tahun depan dan meninggalkan negara itu akhir tahun 2011.

Pasukan AS yang akan ditempatkan di Irak setelah itu akan berada di bawah kendali pemerintah Irak, menggantikan mandat Dewan Keamanan PBB.

Kepercayaan pemerintah Irak semakin meningkat akan kemampuannya untuk menjaga ketertiban sementara aksi kekerasan menurun secara tajam di negara itu dalam tahun belakangan ini. Pasukan Irak sekarang mengomandoi semua 18 provinsi kecuali lima, dan memimpin operasi dalam menumpas aksi perlawanan milisi Syiah awal tahun ini.

Tetapi para pejabat AS mengaku mereka masih memerlukan dukungan militer AS menghadapi kelompok garis keras Sunni di Baghdad dan empat provinsi utara, serta bantuan dalam logistik dan kekuatan tempur.AS kini memiliki sekitar 150.000 tentara di Irak.

Kabinet menolak satu rancangan sebelumnya bahkan mengajukan satu permintaan kepada Washington untuk melakukan amendemen-amendemen.

Washington menjawab bulan ini dengan apa yang disebutnya satu tawaran akhir dan menambahkan satu komitmen tidak melancarkan serangan terhadap negara-negara tetangga dari bumi Irak.

“Ada kompromi-kompromi yang memuaskan pihak Irak,” kata Zebari. “Sekarang kita memiliki satu perjanjian yang kita dapat pertahankan. Perjanjian itu akan disiarkan dan didistribusi dan semua tetangga akan mendapatkan salinan.”

Para pemimpin Irak menganggap batas waktu yang jelas bagi penarikan pasukan AS sebagai kemenangan. Pemerintah Presiden AS George W. yang sebentar lagi akan melepaskan jabatannya telah lama menentang jadwal bagi penarikan pasukannya dari Irak.

Hadi al Ameri, pemimpin organisasi Badr , salah satu dari kelompok-kelompk Syiah utama dalam koalisi pemerintah PM Nuri al Maliki , pekan ini mengatakan para politisi Irak merasa akan lebih mudah menyetujui perjanjian itu setelah presiden terpilih Barack Obama mendukung penarikan pasukan AS.

Iran, yang memiliki pengaruh pada kelompok Syiah Irak , masih menentang perjanjian itu , demikian juga para pengikut ulama anti Amerika Moqtada al Sadr. (Antara, 16/11/08)