Kiat Negara-Negara G-20 Memperbaiki Krisis Ekonomi Global – Sebuah Kesiasiaan

HTI-Press. Pada pertemuan Puncak Pasar Moneter dan Ekonomi Dunia Pemimpin Kelompok 20 (G20) yang diadakan di Washington tanggal 15 November 2008 telah menetapkan Lima rencana aksi menghadapi masalah moneter dan ekonomi dunia dewasa ini (Bisnis Indonesia, Senin 17 Nov 2008).

G-20 adalah organisasi beranggotakan Argentina, Australia, Brasil, Kanada, China, Prancis, Jerman, India, Indonesia, Italia, Jepang, Meksiko, Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Korea Selatan, Turki, Inggris, AS dan Uni Eropa. Indonesia merupakan satu-satunya negara anggota Asean yang menjadi anggota G-20.

Rencana aksi tsb adalah sbb :

1. Penguatan transparansi & akuntabilitas:

1. memperkuat standar akuntansi yang berlaku umum
2. regulator dan standar akuntansi harus mensyaratkan keterbukaan informasi bagi instrumen keuangan yang kompleks
3. sektor swasta dapat menyampaikan proposal mengenai praktik tebaik pengelolaan dana.

2. Penguatan regulasi

1. Rejim pengaturan: IMF dan Financial Stability Forum (FSF) serta lembaga pengawas lainya mengembangkan rekomendasi untuk mencegah berulangnya siklus krisis, termasuk review terhadap proses valuasi, perubahan laba, modal bank dan bonus eksekutif
2. pengawasan yang pruden: regulator mengambil langkah untuk memastikan lembaga pemeringkat tidak terlibat konflik kepentingan dan memenuhi standar serta mekanisme yang ditetapkan organisasi internasional dan otoritas bursa. Penguatan modal perbankan berdasarkan struktur kredit dan aktivitas perdagangan di bursa. Pembentukan lembaga pengelolaan credit default swap (CDS) di beberapa negara.
3. Manajemen Risiko: memperkuat praktik manajemen risiko, pengawasan dan pengelolaan konsentrasi terhadap berbagai produk keuangan diseluruh dunia.

3. Mendorong integritas dalam pasar keuangan :

1. otoritas nasional dan regional memperkuat kerjasama kebijakan, penyediaan informasi domestik dan lintas negara, khususnya yang dapat mengancam stabilitas pasar.
2. review terhadap aturan-aturan berusaha guna mencegah terjadinya manipulasi pasar dan kejahatan keuangan lintas batas.

4. Memperkuat kerjasama internasional :

1. pembentukan tim pengawas bagi institusi keuangan besar dan perbankan yang beroperasi lintas negara
2. regulator memperkuat manajemen krisis lintas negara

5. Reformasi institusi keuangan internasional :

1. Financial Stability Forum (FSK), yang berfokus pada penetapan standar-standar, harus memperbesar perasn negara berkembang. Sementara IMF meningkatkan fokus pengawasan
2. memperkuat kerjasama IMF dan FSF
3. peningkatan permodalan, Bank Dunia, dan lembaga lainya.
4. memperbaiki akses kredit dan aliran modal di negara berkembang dan emerging.

Menurut rencana rencana aksi tsb akan dijabarkan lebih detail pada tanggal 31 Maret 2009 yang akan datang.

Sementara itu, Bush minta negara-negara maju melanjutkan kapitalisme. Bush menyatakan mendukung praktik pasar bebas, sebaliknya Perdana Menteri Australia dan sebagian negara Eropa khususnya presiden Prancis Nicolas Sarkozy menyarankan perlunya pengawasan pemerintah yang lebih ketat terhadap pasar keuangan.

Sebagaimana yang telah kita saksikan bersama, krisis finansial yang sedang berlangsung saat ini telah menjadi bukti buat kita akan kerapuhan dari sistem ekonomi kapitalisme yang disebabkan oleh rapuhnya pilar-pilar yang menjadi penopang sistem ekonomi kapitalisme itu sendiri. Adapun upaya Negara-negara yang tergabung dalam G-20 untuk menyelamatkan krisi finansial global dengan menetapkan lima langkah aksi tersebut di atas nampaknya tidak akan mampu menyelamatkan krisis yang sudah sekarat itu. Kalaupun ada perbaikan di bursa saham (rebound), hanya bersifat sementara untuk kemudian menciptakan gelombang krisis yang lebih besar lagi.

Mengapa demikian? Secara singkat kita bisa analisa satu per satu dari lima rencana aksi perbaikan tersebut:

1. Penguatan transparansi & akuntabilitas :

Perbaikan standar akuntansi yang dimaksud dalam point ini tidak merubah prinsip dasar akuntansi yang sudah salah kaprah selama ini, dimana PIUTANG dicatat sebagai asset/kekayaan. Ini adalah suatu kekeliruan yang paling mendasar. Sebagai contoh: piutang dalam bentuk surat beharga/fixed incame (obligasi, promisory notes, commercial paper, Mortgage, CDO, CDS, dsb.) dicatat sebagai asset perusahaan (trading book). Kemudian asset tsb dijadikan sebagai tolok ukur kesahatan suatu perusahaan untuk mendapatkan tambahan modal hutang baru dari para investor dengan cara piutang tersebut diblender kemudian diterbitkan berbagai surat hutang baru yang dijual melalui bursa saham. Pada kenyataannya piutang-piutang tersebut belum sepenuhnya kembali. Jadi dalam sistem akuntansi kapitalisme, piutang bisa dijadikan dasar untuk menerbitkan hutang baru bagi perusahaan.

Disinilah letak kekeliruannya sekaligus bahayanya sistem akuntansi kapitalisme. Jika piutang yang dicatat sebagai asset/kekayaan tersebut mengalami kemacetan maka perusahaan itu akan mengalami krisis likuiditas dan pada akhirnya tidak mampu membayar hutangnya yang menggelembung. Bayangkan bila seluruh perusahaan menggunakan sistem akuntansi seperti ini, maka dampaknya sudah bisa ditebak, krisis global!

2. Penguatan regulasi :

Dalam sistem ekonomi pasar bebas sangat minim dengan peraturan/regulasi dalam transaksi jual beli surat berharga, karena hal tersebut hanya akan membelenggu kebebasan para pialang/spekulator dalam melakukan aksinya. Di samping itu peran IMF sebagai lembaga rente dunia tidak akan pernah berubah. Pengawasan lembaga pemeringkat seperti S&P, moody, dll akan sulit dilakukan karena hal itu sangat bertentangan dengan prinsip independensi lembaga tersebut.

Penguatan modal perbankan berdasarkan struktur kredit dan aktivitas perdagangan di bursa serta pembentukan lembaga pengelolaan credit default swap (CDS) di beberapa negara memang akan menggairahkan kembali perdagangan di bursa dan itu artinya akan semakin menggelembungkan sistem ekonomi pasar virtual/maya yang akan menjadi bom waktu di mana pada satu titik tertentu akan meletus kembali.

Praktik manajemen risiko, pengawasan dan pengelolaan konsentrasi terhadap berbagai produk keuangan di seluruh dunia: hanya sebatas pada bagaimana para pengelola keuangan melakukan tindakan memperkecil peluang risiko terhadap asset-asset berupa piutang surat-surat berharga dalam catatan pembukuan mereka (trading book maupun banking book) yang disebut hedging (proses lindung nilai). Praktik manajemen risiko seperti ini justru sangat berisiko karena akan memperparah struktur keuangan perusahaan dimana proses hedge (lindung nilai) akan menjauhkan piutang dalam bentuk surat-surat berharga dari underlying asstenya.

3. Mendorong integritas dalam pasar keuangan:

Terbentuknya integritas pasar keuangan dalam sistem pasar bebas kapitalisme di mana perdagangan bursa saham tidak mengenal lintas batas, justru menjadi sangat rentan terhadap krisis kuangan. Jika salah satu bursa saham suatu negara ada yang terjungkal, maka bursa saham di belahan dunia lainnya akan ikut terjungkal karena efek domino dari pasar yang terintegrasi tersebut.

4. Memperkuat kerjasama internasional:

Sama saja dengan point 3 di atas, kerjasama internasional dalam hal pembentukan tim pengawas bagi institusi keuangan besar dan perbankan yang beroperasi lintas negara, serta memperkuat manajemen krisis lintas negara sebenarnya sudah ada sejak lama, namun kerja sama tersebut tidak pernah memberikan jaminan apa-apa terhadap industri perbankan dan bursa saham, kecuali hanya sebagai saluran tempat untuk memperoleh pinjaman dana talangan melalui lembaga keuangan dunia. Negara tersebut kemudian harus mengembalikannya dalam waktu tertentu plus bunganya (pepatah barat: there is no such a free lunch/tidak ada makan siang yang gratis).

5. Reformasi institusi keuangan internasional:

Pada dasarnya keberadaan IMF dan Bank Dunia hanya sebagai wadah bagi negara-negara kaya di dunia untuk menancapkan pengaruhnya dengan memberikan pinjaman ke negara-negara debitur dengan imbalan pengaruh politik dan penguasaan sumber kekayaan negara debitur. Diberikannya peran negara berkembang hanya akan membuka peluang negara-negara kaya untuk mengakses sumber-sumber kekayaan negara berkembang.

Pada dasarnya, upaya negara-negara yang tergabung dalam G-20 untuk memperbaiki krisis keuangan global adalah upaya yang sia-sia saja. Dari lima rencana aksi perbaikan yang ditetapkan tidak ada satupun yang menyentuh kepada akar masalahnya di mana penyebab utama krisis keuangan global yaitu diterapkannya sistem pasar virtual/non-riil (pasar bursa, pasar berjangka pasar uang); sistem perbankan ribawi serta sistem mata uang kertas tak bernilai. Selama akar masalah ini tidak diperbaiki, jangan pernah berharap akan adanya perbaikan ekonomi.

Penyelesaian krisis finansial global dalam pandangan Islam akan membidik kepada akar masalahnya. Cara ini memang terkesan ekstrim, tapi memang hanya itu pilihannya. Secara sederhana, dengan menghapuskan sistem pasar virtual/non-riil (pasar bursa, pasar berjangka pasar uang); sistem perbankan ribawi serta sistem mata uang kertas tak bernilai, maka perbaikan ekonomi akan nampak dengan jelas. Namun memang kita sadari bahwa penghapusan tersebut akan memerlukan waktu. Persoalannya sekarang adalah kita harus memulai melangkah untuk memperbaiki yang mendasar dengan mengambil cara padandang Islam karena Islam memiliki sistem ekonomi yang khas dan aplikatif dan hanya satu-satunya cara yang dapat dipilih. Jika tidak, keterpurukan akan terus menghantui masyarakat dunia. Sementara itu, penyelesaian dengan sistem ekonomi kapitalisme, apapun pendekatannya sudah waktunya di buang jauh-jauh karena hanya akan menyengsarakan umat manusia. Wallahu’alam. (Tun Kelana Jaya)