Warga Miskin Keluhkan Pelayanan Rumah Sakit

JAKARTA–Warga miskin Jakarta mengeluhkan pelayanan kesehatan di rumah-rumah sakit, khususnya dalam pelayanan administrasi yang dianggap sering mempersulit mereka.

“Warga Keluarga Miskin (Gakin) mengeluhkan pihak rumah sakit yang meminta uang muka (DP) terlebih dahulu, sebelum mendapatkan pelayanan kesehatan. Serta pengguna Gakin/Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) kerap tidak langsung direspon petugas, dengan alasan sibuk,” ungkap Direktur Eksekutif Kemitraan, Muhammad Sobari, di Jakarta, Selasa.

Sobari yang menyampaikan hasil survei Citizen Report Card (CRC) tentang penilaian warga miskin terhadap pelayanan kesehatan di DKI Jakarta lebih lanjut mengatakan, 34,8 persen pasien miskin yang datang ke rumah sakit merasa kesulitan mengurus administrasi.

Survei yang diselenggarakan Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro), Kemitraan, dan Koalisi Gerakan Rakyat Anti Pemiskinan (Garap)tersebut juga menunjukkan 21,7 persen pasien miskin menilai petugas kesehatan, mulai dari tenaga para medis hingga dokter, kerap bersikap tidak ramah.

“Mereka (tenaga para medis dan dokter) seringkali dipersepsikan judes dan galak oleh pasien Gakin,” kata Sobari.

Sementara bila ada kemudahan yang diperoleh dari rumah sakit, para responden berpersepsi, karena adanya faktor kedekatan responden dengan petugas rumah sakit atau puskesmas.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Pattiro, Dini Mentari, menambahkan, 9,4 persen responden menyatakan buruknya sarana dan prasarana rumah sakit yang meliputi gedung, toilet, ruang perawatan, dan ruang tungu.

Sedangkan Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI, Masyur, mengatakan, pengaduan masyarakat yang masuk ke komisinya, terkait buruknya pelayanan kesehatan terhadap warga miskin di Ibukota jauh lebih banyak dari hasil survei tersebut. Namun, Masyur tidak dapat menyebutkan rinciannya.

Asisten Kesejahteraan Masyarakat (Askesmas) Pemprov DKI Jakarta, Aurora Tambunan mengakui, pelayanan kesehatan di Jakarta masih kurang memuaskan.

“Tapi Pemprov bersama pemerintah pusat akan terus berusaha memperbaiki pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Hal ini terkait dalam mewujudkan visi Indonesia sehat 2010,” ujarnya.

Demikianlah salah satu potret pelayanan urusan rakyat dewasa ini. Alih-alih mendapatkan kemudahan dalam pelayanan yang semestinya sudah menjadi kewajiban para pengatur urusan umat, yang terjadi seringkali dipersulit. Berbeda halnya dengan pelayanan di dalam sistem Islam. Sudah menjadi kewajiban Negara untuk memenuhi urusan rakyat termasuk (ri’ayatu asy-syu’un).

Administrasi Negara dalam Islam dibangun berdasarkan falsafah: wa-in kaana dzu ‘usratin fanadhiratun ila maysarah (Jika ada orang yang mempunyai kesulitan, maka hendaknya dilihat bagaimana memudahkannya). Dengan demikian, ia bersifat untuk memudahkan urusan dan bukan untuk menekan, apalagi memeras orang yang menghendaki kemaslahatannya dipenuhi atau ditunaikan.

Adapun strategi yang di jalankan dalam rangka mengurusi maslah administrasi ini adalah dilandasi dengan suatu kaidah: Sederhana dalam peraturan, cepat dalam pelayanan, serta profesional dalam penanganan. Hal ini diambil dari realitas pelayanan terhadap kebutuhan itu sendiri. Umumnya orang yang mempunyai kebutuhan tersebut menginginkan agar kebutuhannya dilayani dengan cepat dan terpenuhi dengan sempurna (memuaskan). Itu semua hanya akan terwujud di bawah sistem Khilafah, insya Allah tak akan lama lagi. (nl/republika)