MHTI NTB Gelar Aksi Damai di Depan Gedung DPRD Propinsi NTB
HTI-Press. Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Nusa Tenggara Barat menyelenggarakan Aksi Damai ‘Saatnya Perempuan Tinggalkan Demokrasi dan kapitalisme, Dukung Khlafah’ dalam rangka Hari Ibu Jum’at (19/12). Aksi Damai ini diikuti kalangan mahasiswa dan ibu-ibu rumah tangga.
Para muslimah memulai aksi damainya dari depan Mesjid Raya At-Taqwa Kota Mataram menuju Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Mataram dan dilanjutkan ke Gedung Gubernur Propinsi Nusa Tenggara Barat.
Di depan Gedung DPRD, Ustadzah Lestari Ramdhani, SE membuka orasi dengan menyampaikan latar belakang penyelenggaraan aksi damai ini. “ Sistem Demokrasi dan kapitalisme yang diterapkan saat ini telah gagal mensejahterakan perempuan.”
Orator pertama Ustadzah Dr. Laily mengatakan kebebasan yang ditawarkan demokrasi seperti kebebasan berekspresi, berpendapat menghasilkan acara-acara seperti Miss Universe dan miss selebritis, diasumsikan mengangkat derajat kaum perempuan. “Asumsi inilah yang harus dirubah, karena sejatinya para parempuan dalam sistem demokrasi dan kapitalisme telah dijadikan barang komoditi, dieksploitasi atas nama modernitas dan globalisasi.”
“Demokrasi secara nyata hanyalah topeng ideologis yang melindungi tirani minoritas (baca : penguasa dan kapital) atas mayoritas (rakyat). Buktinya, demokrasi sering berkomitmen pada ’kedaulatan’ penguasa sendiri, atau segelintir orang dijajaran elit kekuasaan atau pemilik modal. Mereka mengatasnamakan rakyat dan kehendak negara besar untuk menguasai negara lain,” ujar Orator Kedua, Ustadzah Eka Sriyuniarti, ST.
Setelah melakukan orasi, para muslimah ini melanjutkan aksi damai menuju Kantor Gubernur Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
Orator ketiga sekaligus Penanggung Jawab Kegiatan Ustadzah Nur Aprilina MS, ST mengingatkan kembali penyebab kebrobrokan moral umat, mahalnya biaya pendidikan dan kesehatan, tingginya angka kemiskinan serta kriminalitas, disebabkan penerapan sistem demokrasi dan kapitalisem. “Islam tidak bisa diterapkan dalam sistem Kapitalisme dalam bungkus demokrasi. Mengutip Quran Surat Al-Maidah ayat 50, hanya hukum Allah yang pantas digunakan untuk menyelesaikan persoalan bangsa ini bukan hukum buatan manusia. Islam dapat diterapkan secara menyeluruh, ada institusi yang menjalankannya yaitu sistem Khilafah,” kata Nur, ST.
Aspirasi para muslimah diterima Asisten III Bidang Administrasi Umum dan Kesejahteraan, H. Lalu Bakri. Dengan penuh semangat peserta berkali-kali mengumandangkan takbir di lapangan Kantor Gubernuran prop. NTB. Press Release Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia dibacakan Ustazah Baiq Femi. Salah satu isi press release menyeru perempuan Indonesia untuk memperjuangkan syari’ah dan khilafah. Aksi kemudian ditutup dengan Do’a oleh Ustazah.Puteri Islamy Mahardika (dee/mhti)
Liputan Media:
Muslimah HTI Tolak Kapitalisme dan Demokrasi
Sabtu, 20 Desember 2008
MATARAM (Lombok Post) – Puluhan remaja putri yang tergabung dalam Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menggelar aksi damai di Mataram, kemarin (19/12). Mereka menyampaikan seruan anti kapitalisme dan demokrasi, serta mendesak adanya perlindungan terhadap kaum perempuan.
Massa yang membawa spanduk dan pamflet berisi tuntutan dan seruan ini bergerak dari Masjid Raya Mataram menuju Kantor DPRD NTB. Secara bergantian, perwakilan massa kemudian berorasi.
”Kapitalisme dan demokrasi, merupakan biang kehancuran ekonomi Indonesia, karena praktik riba dan spekulasi dalam sistem perekonomian dari Eropa itu,” kata salah seorang orator. Demokrasi, katanya tidak menjamin diterapkannya idiologi Islam yang bersumber pada pencipta. ”Sistem itu tidak menjamin terpilihnya penguasa yang beridiologi Islam yang kapabel menunju Indonesia yang maju,” tambahnya.
Selain itu, soal perlindungan perempuan selama ini tidak pernah ada jaminan dari pemerintah dengan sistem demokrasi, harusnya sistem khilafah dan syariat Islam. ”Demokrasi tidak mampu menyejahterakan, sudah saatnya khilafah dan syariah yang diterapkan,” tegas dr Lali M, koordinator massa dalam orasinya.
Sementara itu setelah beberapa saat berorasi, massa ditemui Humas DPRD NTB H Munawir. Ia berjanji akan menampung aspirasi massa untuk segera disampaikan kepada anggota dewan. Usai menyampaikan aspirasinya, massa membubarkan diri dengan tertib. (zul)
Sumber: Lombok Post (20/12/08)
Galeri Foto: