Ulama Pandeglang-Lebak Siap Serukan Khilafah

HTI-Press. Hampir seratus ulama di Kabupaten Pandeglang dan Lebak siap menyerukan kepada umat untuk menegakkan syariah dalam bingkai khilafah. Khilafah yang merupakan sistem pemerintahan Islam merupakan sebuah jalan untuk menerapkan syariat Islam. Para ulama juga mendukung perjuangan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) untuk mengkampanyekan syariah Islam hingga ke pelosok. “Dulu, kalau membicarakan khilafah pasti ada ketakutan. Tapi kini, setelah Hizbut Tahrir serius mewacanakannya, kami pun tidak ragu lagi meneriakkan penegakkan khilafah,” ujar KH Aminudin Ibrahim, pimpinan Ponpes Modern Darul Iman Pandeglang saat memberikan tanggapan pada acara Workshop Syariah & Khilafah di Aula RM S Rizki, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, Ahad (8/2).

Salah satu Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Banten ini juga mengapresiasi aktivis HTI yang bergerak dinamis, serius, konseptual, dan berdakwah tanpa kekerasan. Bahkan, kata Aminudin, para aktivis juga berani berdialog dengan kalangan apapun sekalipun pihak yang diajak dialog memandang miring HTI. “Sebuah sikap yang elegan. Saya yakin ini karena keteguhan keyakinan dan sikap yang dimiliki aktivis,” ujarnya.

Sementara KH Saefullah Taftazani, Pimpinan Ponpes As Syafiiyah Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Banten, mengungkapkan bahwa dirinya pernah mendengar bahwa Hizbut Tahrir adalah aliran baru yang perlu diwaspadai. Namun, setelah menghadiri undangan workshop soal syariah dan khilafah ini, ia memandang bahwa apa yang disampaikan Hizbut Tahrir adalah layak diperjuangkan dan disuarakan kepada masyarakat. “Saya siap melakukannya. Ide syariah dan khilafah yang dibawa Hizbut Tahrir harus didukung,” ucap KH Syaefullah yang menghadiri acara bersama puteranya KH Deden Syaifullah.

Ada juga beberapa tanggapan lainnya dari alim ulama. Di antaranya soal pentingnya jihad, membangun kekuatan ekonomi Islam, hingga pembinaan Islam di ranah keluarga.

Sebelumnya, dua pembicara workshop yaitu Ir Ali Mustofa (pengurus MUI Banten) dan Ustadz Ahmad Junaidi Ath Thoyyibi (pengurus DPP HTI) masing-masing menyampaikan peran strategis ulama dalam memperjuangkan penerapan syariat Islam. Juga diulas terkait pendapat ulama-ulama terdahulu yang tertulis dan kitab-kitab yang tersebar luas tentang syaraih dan khilafah.

Ali mengatakan ulama adalah pemilik ilmu tentang Islam yang juga harus memahami konstelasi politik lokal hingga internasional. Sehingga ulama tidak hanya dijadikan obyek oleh pihak-pihak berkepentingan, terlebih masa kampanye pemilu saat ini. “Ulama harus memiliki posisi tawar politik yang tinggi. Jangan malah mau dimanfaatkan saja. Ulama adalah pewaris nabi yang harus mampu mencerahkan kegelapan di masyarakat,” ujar Ali.

Pada bagian lain, Ali juga membahas tentang korelasi yang tidak linier antara demokrasi, pemilu, dan kesejahteraan rakyat. Dikatakan, demokrasi yang dianggap sebagian masyarakat sebagai jalan menuju kesejahteraan adalah bohong besar. “Justru saya pandang sebaliknya. Demokrasi hanya menyejahterakan para elit politik dan elit pemerintahan, sementara rakyat diabaikan,” tuturnya.

Sementara itu, Ahmad Junaidi menjelaskan bahwa khilafah adalah solusi atas permasalahan yang ada. Khilafah yang dipimpin seorang khalifah adalah nantinya sebagai penyeru jihad atas kaum muslimin ketika diperangi. “Tanpa khilafah dan khalifah, kita lihat Palestina dibombardir tapi penguasa negeri Islam diam,” ucapnya tegas.

Khilafah dan beragam pendapat ulama terdahulu juga disampaikan secara rinci. “Jadi pengemban untuk menegakkan kembali khilafah bukan hanya Hizbut Tahrir, tapi ulama dulu juga sama.”

Sementara keynote speaker workshop KH Muhammad Makmun (pimpinan Ponpes Modern Dar El Falah) dalam paparannya merinci beragam dalil kewajiban adanya kepemimpinan dalam Islam dalam bentuk khilafah. Makmun, yang mengaku sejak tahun 1979 mengamati dunia Islam itu, yakin hanya Khilafah yang akan membebaskan kaum muslimin dari penindasan dan keterpurukan.

Ditambahkan pengurus DPD HTI Pandeglang Uus Sugema, yang mengatakan bahwa kehidupan saat ini harus ditata dengan aturan Islam. Kapitalisme yang berjaya sekarang tidak mampu membawa kesejahteraan manusia. “Saya yakin tidak lama lagi, Islam akan berjaya. Menyongsong era keemasan Islam kedua ini, kami mengajak sosialisasi perjuangan syariah dan khilafah terus digencarkan beragam pihak,” ujarnya.

Survei

Pada saat workshop, disebarkan kuisioner oleh panitia tentang isu yang berkembang yang dikaitkan dengan penegakkan khilafah. Hasilnya, 100 persen peserta setuju khilafah, 75 persen tidak setuju fatwa golput haram, 85 persen tidak percaya bahwa demokrasi membawa kesejahteraan, dan 85 persen menyatakan akan berjuang menegakkan Islam. (Humas DPD HTI Banten)