Hizbut Tahrir Indonesia Melanjutkan Kehidupan Islam
JAKARTA — Desakan untuk mengungkap dan menindak aktor intelektual di balik kasus demo anarkistis yang berbuntut tewasnya Ketua DPRD Sumatra Utara, Abdul Aziz Angkat, kian menguat. Desakan, antara lain, disampaikan sejumlah anggota DPR kepada Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri dan Mendagri Mardiyanto, dalam rapat terpisah di gedung DPR/MPR, Jakarta, Senin (9/2).
Desakan, antara lain, disampaikan anggota Komisi III DPR dari berbagai fraksi, seperti Panda Nababan (FPDIP), Nasir Djamil (FPKS), Dewi Asmara (FPG), Arbab Paproeka (FPAN), dan Lukman Hakim Saifuddin (FPPP). Rapat beberapa kali diwarnai interupsi.
Kapolri memastikan memproses kasus itu secara profesional, tanpa intervensi politik. Dia juga menyatakan setelah pencopotan Kapoltabes Medan, Kombes Aton Suhartono, dan tiga perwira menengah (pamen), Kapolda Medan, Irjen Nanan Soekarna, juga akan ikut dicopot. Kapolri menyatakan Soekarna akan dicopot pekan depan.
Di Komisi II, Mendagri menyatakan belum menerima permintaan izin dari kepolisian untuk memeriksa empat anggota DPRD Sumut. ”Prinsip saya, sesuai dengan norma aturan yang berlaku saja,” kata Mardiyanto usai rapat kerja dengan Komisi II DPR.
Dugaan keterlibatan anggota DPRD Sumut terlihat ketika massa pendukung provinsi Tapanuli (Protap) menguasai ruang paripurna gedung DPRD Sumut, Selasa (3/2). Sejumlah anggota DPRD mengambil alih rapat paripurna dan menggelar sidang yang mereka namakan ‘sidang rakyat’.
Anggota DPRD Sumut yang ikut ‘sidang rakyat’ itu adalah John Eron Lumbangaol (FPDIP), Elbiner Silitonga (FPDIP), Ucha Sinulingga (PBB), Akman Daulai (PBB), Penyabar Nahe (FPDS), dan Toga Sianturi (Ketua FPDS). Lumbangaol yang memimpin ‘sidang rakyat’ merekomendasikan berdirinya Protap. Sejumlah tokoh di tingkat pusat juga mulai disebut-sebut terlibat, seperti dari PDIP dan Partai Demokrat.
Kapolda Sumut, Nanan Soekarna, mengatakan polisi sedang mendalami informasi keterlibatan elite di Jakarta. Dia mengatakan ada tiga pihak yang diusut, yaitu operator di lapangan, aktor intelektual, dan penyandang dana.
Mapolda Sumut sudah memeriksa 105 orang saksi dan menetapkan 69 orang sebagai tersangka: 36 ditahan, 33 buron. Jumlah ini kemungkinan akan bertambah, mengingat sejumlah anggota DPRD Sumut dan anggota DPR masih menunggu izin Mendagri dan Presiden untuk diperiksa.
Kapolda mengatakan Polda akan memeriksa tiga anggota DPRD Sumut. ”Mereka mengajukan diri sebagai saksi. Ini perkembangan baik, karena kita tak perlu minta izin (Mendagri) lagi,” katanya. Kapolda menargetkan proses pemberkasan kasus itu selesai 3 Maret, atau tepat sebulan sejak kejadian.
Polda Sumut juga telah meminta bantuan interpol untuk menangkap pemilik Harian Sinar Indonesia Baru (SIB), GM Panggabean, yang dikabarkan di Singapura. Dewan Kehormatan PWI Sumut, kemarin, memutuskan untuk mencabut keanggotaan tiga petinggi SIB, karena dianggap bersalah dalam menjalankan fungsi pers. Mereka adalah GM Panggabean (pemimpin umum), Chandra Panggabean (wakil pemimpin umum), dan Viktor Siahaan (redaktur).
Dalam rapat tertutup pimpinan DPRD Sumut dengan pimpinan Polda Sumut, dibicarakan soal SIB. Muncul suara untuk melarangnya terbit. Rapimnas Partai Demokrat (PD), kemarin, juga mendesak aksi anarki di DPRD Sumut diusut tuntas, tanpa pandang bulu. Pernyataan itu merupakan satu dari lima butir pernyataan politik PD yang dibacakan Ketua PD, Anas Urbaningrum. (Koran Republika, 10/02/09)
mana teriakkan kaum yang anti kekerasan itu? kemana suara kalian wahai pejuang HAM? coba kalo kejadian tsb pelakunya aktivis ISLAM, pasti deh kalian udah cuap2 sana-sini, semua media pada memojokkan, dicap sebagai extrimis lah, radikal lah, garis keras lah dst. tapi kalo pelakunya aktivis KAFIR, lu semua adem-ayem aja. iyaa.. memang dunia ini sungguh aneh! “INTINYA SISTEM DI NEGERI INI HARUS DIHAPUS DENGAN SYARIAT”
Ini buah demokrasi. Demokrasi itu seperti minuman yang memabukan. Ketika mereka larut atas nama demokrasi, maka seluruh tingkah laku mirip orang yang sedang mabuk. Tidak mengenal Halal-Haral.
Perilaku ala machiaveli dengan menghalalkan segala cara menjadi watak mereka. Dan yang terjadi adalah mirip hukum rimba yang kuat menindas yang lemah. kebenaran menjadi relatif tergantung siapa yang berhak mengklaim kebenaran itu sendiri.
Atas nama kekuasaan yang salah bisa benar, dan yang benar bisa salah. Atas nama kepentingan demokrasi, akhirnya Agama pun dilibatkan untuk menjaga kepentingan tersebut.
Golput yang merupakan bagian dari perwujudan daya kritis masyarakatnya dalam menggunakan hak pilihnya, harus difatwakan menjadi haran atas nama agama demi kepentingan Demokrasi sejatinya hanya memunculkan tragdedi kemanusiaan dimuka bumi.
Lihat saja atas nama demokrasi sekelompok orang menuntut pemekaran wilayah tetapi harus jalan dengan pemaksaan kehendak dan jalan kekerasan. Lebih dari itu demokrasi memang selalu menimbulkan tragdedi kemanusiaan, apa yang dilakukan AS dan sekutunya terhadap Irak & Afganistan, adalah contoh nyata tragedi kemanusiaan atas nama demokrasi.
Jadi Demokrasi memang seperti minuman yang memabukan, semua orang yang terlibat akan seperti orang mabuk. Tak peduli dari Partai Islam sekalipun, jika masuk kedalam sistem tersebut akan larut dalam pesta yang memabukan yang tidak lagi mengenal halal-haram.Wallahu’alambissawab
inilah hasil reformasi,dimana semua komponen masyarakat sibuk mau menjalankan misinya,cuma orang yg agak miring otaknya menganggap demokrasi sdh berjalan baik di indonesia.sebenarnya yg lg berjalan adalah proses perpecahan bangsa.jadi sdh seharusnya kaum muslim merebut sistem pemerintahan untuk digantikan dgn syariat islam,.( dicari pemimpin yg mau menegakkan syariat islam 2009 )
Ya, syukur alhamdulillah. Biar muslim dan non muslim makin melek akibat demokrasi. Makin banyak yang mati akibat demokrasi,,, makin baik. Bahkan pejabatnya sekalian DPR mati, ganti khalifah dan majelis umat. Demokrasi mati ganti khilafah. manusia amburadul ganti peradaban islam. Harusnya SBY langsung melarang pemekaran wilayah dan melaksanakan syariah islam dalam memimpin negeri ini. Nah… saat itu akulah yang pertama membai’at. ( Tapi,, kok ga mungkin ya,, lah dia tuh militer loyalis kafir amerika ).. tapi pakai smartnya Obama. Cari aja calon khalifah yang lain. Insya allah masih banyak.
subhanallah. komentar no 1 bagus ya? :)
kiranya dari kasus tersebut semakin memantapkan para pengemban dakwah untuk bergerak. Terbukti lagi bahwa demokrasi merupakan sistem kufur alias sistem syetan, sehingga kalo ragu dengan sistem syariah dan khilafah kebuuuuangeteeeen.