Banjarbaru Akan Sejahtera di Bawah Naungan Syariah

Pada kamis (26/3) DPD II HTI Kota Banjarbaru menggelar Halqah Islam dan Peradaban (HIP) Edisi I. Mengusung tema Pemilu dan Masa Depan Banjarbaru, panitia mengundang H. Rudy Resnawan (Walikota Banjarbaru), Sayyid Idrus Al Kaff, dan Muhammad Natsir (DPD II HTI Kota Banjarbaru) sebagai pembicara. Walikota Banjarbaru sendiri akhirnya diwakili Sekda Kota Banjarbaru, H. Budi Yamin, berhubung kesibukan Walikota.

Walikota, seperti yang disampaikan H. Budi Yamin, mengucapkan terima kasih dan penghargaannya atas kepercayaan HTI mengundang beliau sebagai pembicara. Walikota juga menyampaikan bahwa dengan tema yang dipilih menunjukkan kepedulian dan perhatian HTI atas perkembangan daerah dan berharap HTI dapat juga memberikan kontribusi dalam pembangunan Banjarbaru.

Budi Yamin, beranggapan bahwa demokrasi yang diterapkan selama ini tidak mutlak sama dengan demokrasi ideal a la Barat. Tetapi demokrasi yang berkeadilan dan berpihak kepada kaum lemah. Namun demikian beilau tidak mau terlalu masuk kedalam perdebatan karena demi saling menghormati perbedaan pendapat dengan HTI.

Pembicara kedua, Sayyid Idrus Al Kaff, yang juga merupakan pembina majelis zikir watta’lim, di dalam pemaparannya menyangsikan perubahan-perubahan, terlebih lagi kesejahteraan, akan terwujud melalui pemilu. Beliau sendiri mengatakan bahwa demokrasi yang diagung-agungkan selama ini merupakan thaghut baru jaman ini. Setelah ditanya mengapa demokrasi merupakan thaghut beliau menjawab bahwa thaghut tidak mesti berupa sesembahan seperti patung atau berhala tetapi bila mengakui ada aturan yang lebih baik ketimbang syariah Islam cukup sudah dikatakan mengagungkan thaghut.

Beliau juga menekankan bahwa tidak perlu takut pada syariat Islam, terlebih lagi umat Islam sendiri tidak boleh menolak syariat Islam. Disintegrasi dan perpecahan yang dikhawatirkan akan terjadi jika syariat Islam ditegakkan juga menurut Habib muda ini merupakan bualan yang menakut-nakuti bangsa Indonesia. Tak ada alasan lagi menolak syariat Islam, bahkan mestinya menurut suara mayoritas demokrasi, umat Islam yang merupakan umat terbesar Indonesia mempunyai hak menerapkan syariat Islam. Ironinya sejak kemerdekaan hingga saat ini selalu dihalang-halangi.

Sedang pembicara ketiga, Muhammad Natsir, mengungkapkan banyak fakta kebobrokkan undang-undang yang dihasilkan oleh parlemen yang notabene adalah produk pemilu itu sendiri. Seperti UU BHP, Minerba, Penanaman Modal Asing, dan SD Air. Alih-alih kesejahteraan yang diperoleh, kemiskinan dan perampasan kekayaan alam malah terjadi melalui produk pemilu. Walhasil uang triliunan rupiah yang dipakai pemerintah melalui KPU dalam menyelenggarakan Pemilu menurut beliau terkategori sia-sia. Sedang perubahan-perubahan besar yang terjadi di sepanjang sejarah dunia diraih bukan melalui Pemilu. Kesejahteraan sendiri menurut beliau hanya akan bisa diraih melalui penerapan syariat Islam baik secara aqli maupun naqli lanjut beliau.

Dengan opini yang diusung oleh Sayyid Idrus dan Muhammad Natsir tentang mulianya syariat Islam dan kemampuan mereka memaparkan dalil dan fakta, hingga akhirnya mampu mempengaruhi audien bahwa Banjarbaru hanya akan sejahtera jika berada di bawah naungan syariat Islam. [Lajnah I’lamiyah HTI Banjarbaru]

Ust. Muhammad Natsir (batik hijau) sedang menjelaskan diperhatikan oleh Sayyid Idrus Al Kaff (bersurban), Budi Yamin (batik putih), dan Pujo Nugroho (moderator).

KH Hasbullah (Pengasuh Ponpes Al Falah Banjarbaru) sedang memberikan pendapatnya.