Hizbut Tahrir Indonesia Melanjutkan Kehidupan Islam
Setelah empat tahun berlalu sejak bencana tsunami melanda Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), kini masih terdapat 400 kepala keluarga (KK) di sana yang masih tinggal di barak pengungsian, kata Kepala Badan Rehabilitas dai Rekonstruksi (BRR) Kuntoro Mangkusubroto.
Setelah pembubaran BRR, lembaga yang bertugas merehabilitas dan membangun kembali daerah terlanda tsunami di Aceh dan Nias, di Istana Negara, Jakarta, Jumat (17/4), Kuntoro mengatakan, 400 KK itu masih harus menunggu karena belum mendapatkan rumah.
Menurut Kuntoro, rumah untuk mereka itu tengah dibangun atas bantuan dari Pemerintah Saudi Arabia. “Karena pembangunan rumah oleh Pemerintah Saudi Arabia baru dimulai September kemarin, saat ini masih berjalan,” ujarnya.
Kuntoro menjamin tidak ada lagi korban bencana tsunami di Aceh yang belum mendapatkan rumah di luar 400 KK yang saat ini hanya berstatus menunggu penyelesaian pembangunan itu. “Kalau korban tsunami, itu tidak ada lagi,” ujarnya.
Berlainan dengan keterangan Kuntoro, Gubernur NAD Irwandi Yusuf mengatakan sampai saat ini banyak korban tsunami yang mengaku belum mendapatkan jatah rumah.
Menurut Irwandi, korban tsunami yang mengaku belum mendapatkan rumah mencapai 4.000 KK meski data itu belum diverifikasi oleh Pemerintah Provinsi NAD. Namun, Kuntoro mengingatkan, selama ini BRR pun selalu berurusan dengan warga Aceh yang mengaku korban tsunami dan belum mendapatkan rumah.
“Kalau berhadapan dengan pertanyaan itu, sudah sering. Yang penting harus dipastikan itu korban tsunami atau bukan. Kalau korban tsunami sudah tidak ada,” katanya. Irwandi Yusuf mengatakan, saat ini Pemerintah Provinsi NAD tidak memiliki anggaran untuk membangun rumah bagi para korban tsunami.
Setelah BRR dibubarkan melalui Peraturan Presiden No 3 Tahun 2009, proyek rekonstruksi yang belum selesai dikerjakan oleh BRR dilanjutkan oleh badan kesinambungan yang dibentuk melalui Perpres yang sama.
Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam bertanggungjawab secara langsung dan memimpin pekerjaan badan kesinambungan di Aceh, sedangkan Gubernur Sumatera Utara memimpin proyek pekerjaan di Pulau Nias.
Di tingkat pusat, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengkoordinasikan pekerjaan badan kesinambungan di Aceh dan Nias.
Menurut Kepala BRR Kuntoro Mangkusubroto, BRR telah mengalokasikan anggaran sebanyak Rp 3,3 triliun pada 2009 kepada badan kesinambungan untuk melaksanakan proyek-proyek yang belum selesai. Proyek dengan anggaran Rp3,3 triliun itu, kata Kuntoro, 50 persen dikerjakan oleh pemerintah daerah dan sisanya oleh pemerintah pusat. (Republika Online)
