Koalisi dengan Parpol Sekuler: Mengubur Islam

“Koalisi semakin mengubur parpol Islam!” ujar Ketua Lajnah Tsaqafiyah DPP Hizbut Tahrir Indonesia Rohmat S. Labib kepada mediaumat.com menanggapi upaya koalisi yang dilakukan parpol Islam dengan parpol sekuler, Sabtu (18/4) di Jakarta. Lebih lanjut Rohmat menyatakan berkoalisinya parpol Islam dengan parpol sekuler seperti yang sedang diupayakan sekarang ini merupakan manuver yang diharamkan dalam Islam.

Karena secara sukarela ataupun tidak berarti parpol Islam saling tolong menolong dengan parpol sekuler dalam perjuangan menerapkan, mempertahankan, dan menyebarkan sistem sekuler.

Salah satu faktor yang mendorong parpol Islam berkoalisi dengan parpol sekuler adalah untuk mendapatkan kursi di pemerintahan, “apakah itu menteri atau yang lainnya,” ujar Rohmat. Karena seperti yang telah diketahui, berdasarkan quickcount, suara yang diperoleh parpol Islam pada pemilu legislatif 9 April lalu jauh di bawah parpol sekuler. Jadi disamping koalisi, keharaman lainnya adalah turut sertanya parpol Islam ini menjalankan roda pemerintahan yang sekuler ini. ”Jadi keharamannya double!” tandasnya.

Terkait dengan kecilnya suara yang diraih parpol Islam, di tempat terpisah, Ketua Umum Partai Bulan Bintang MS Kaban mengakui hal itu terjadi karena parpol Islam belum bisa meyakinkan masyarakat, bahwa aspirasi umat dapat tersalurkan. ”Ya, termasuk PBB. Buktinya perolehan suaranya kecil sekali,” akunya kepada mediaumat.com Ahad, (5/4) di Jakarta. Padahal, menurut Kaban, keinginan umat untuk menegakkan syariah itu memang tinggi. ”Hasil survey pun menunjukkan hal itu,” tandasnya.

Bagaimana bisa meyakinkan masyarakat kalau prilaku elite parpolnya tidak menunjukkan teladan yang islami. Jangankan dibandingkan dengan parpol Islam yang ideal, dibandingkan dengan parpol Islam di tahun 1950-an saja sudah sangat jauh. Saat itu, menurut Pakar Ilmu-Ilmu Sosial dari Unpad Djadja Saifullah, betul-betul azas partainya terlihat dalam prilaku sehari-hari elite-elite parpolnya. ”Kalau sekarang, mohon maaf, hampir tidak ada yang seperti itu,” simpul Djadja kepada mediaumat.com, Sabtu (4/4) di Bandung.

Djadja pun menyebutkan seharusnya parpol Islam memegang idealismenya dengan kuat. Tidak tergoda dengan uang dan kursi. Yang diperjuangkan adalah ideologi yang diembannya bukan malah mencari dan mempertahankan kursi untuk kepentingan pragmatis seperti yang sedang dipertontonkan elite-elite parpol Islam saat ini. Hal itu, menurut Rohmat menunjukkan parpol yang mendeklarasikan sebagai parpol Islam itu tidak berbeda dengan parpol lain. Terlebih lagi dengan diadakannya koalisi.

”Ketika berkampanye, seolah mengatakan, pilihlah saya karena saya parpol Islam. Kemudian pasca pemilu berkoalisi dengan parpol sekuler! Konsekuensi dari koalisi tersebut akan mengubur syariah Islam,” ujarnya. Bahaya lain dengan keterlibatan parpol Islam di dalam pemerintahan yang sekuler ini adalah parpol Islam dijadikan ornamen untuk memperindah sekularisme. “Dengan enteng rezim sekuler akan mengatakan, bagaimana Anda akan mengatakan pemerintahan kami salah, pemerintahan kami tidak islami. Toh pemerintahan kami juga didukung oleh parpol Islam,” tandas Rohmat.

Rohmat pun mengingatkan kepada parpol Islam bahwa baik dan buruk, benar dan salah itu tidak boleh diukur oleh azas manfaat tetapi tolak ukurnya adalah hukum syara’. “Sebagai parpol Islam sudah seharusnya merujuk kepada ketetapan Islam, itu pun kalau masih menjadikan Islam sebagai azas. Artinya, seluruh kebijakan itu berdasarkan pada Islam saja. Kalau tidak, berarti menjadikan azas Islam sebagai simbul saja,” ungkapnya. Dalam hukum syara’ sudah jelas menerapkan hukum selain yang diturunkan oleh Allah walaupun hanya satu hukum saja, adalah haram. “Orang yang seperti itu dikategorikan oleh Allah SWT dalam Alquran Surat Al-Maidah ayat 44 sebagai orang kafir; atau sebagai orang zalim ayat 45; atau, seperti yang disebutkan pada ayat 47 sebagai orang yang fasik,” pungkasnya. Nauzubillah.[] joko prasetyo