Vaksin Berenzim Babi, Kasus Lama

JAKARTA — Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), Nadratuzzaman, mengatakan kasus vaksin meningitis mengandung enzim babi ini merupakan kasus lama. Bahkan pemerintah sendiri sudah mengetahui kasus ini, tapi hanya mendiamkan saja. “Ini masalah lama, kita tahu, Depertemen kesehatan juga tahu. Banyak vaksin yang mengandung enzim babi, bukan hanya vaksin meningitis saja,” ungkapnya kepada Republika, Selasa (28/4).

Menurut Nadratuzzaman, negara timur tengah tidak peduli dengan masalah kehalalan produk makanan. Mereka hanya tahu jangan makan daging babi saja. “Mereka tidak punya lembaga sertifikat halal. Bahkan bagi BPOM Arab Saudi itu tidak masalah,” katanya.

Nadratuzzaman menyayangkan sikap pemerintah yang hanya berdiam diri, padahal mereka sudah tahu masalah ini sejak lama. Menurut pengakuan Nadratuzzaman, pihaknya telah mengirimkan surat berkali-kali ke Departemen kesehatan terkait penggantian vaksin yang mengandung babi ini. “Tapi tidak ada balasan. Mereka hanya menganggap kita membuat resah masyarakat,” ujarnya.

Nadratuzzaman mengusulkan agar pemerintah segera melakukan riset atau kajian mengenai keefektifan vaksin ini. Apakah vaksin ini berguna atau tidak. “Jika berguna cari vaksin dari yang berbahan halal,” katanya.

Sayangnya, imbuh Nadratuzzaman, umat Islam termasuk Indonesia tergolong bodoh. Tidak bisa membuat vaksin halal, padahal bahan-bahannya tersedia. “Umat Islam Indonesia jangan hanya gila politik, tapi juga gila teknologi dong,” tandasnya.

Menurutnya dunia Barat memang biasa menggunakan babi sebagai bahan obat maupun makanan. Pasalnya, babi ini tergolong lebih murah. Dan korbannya masyarakat Islam yang tidak mengetahuinya. “Ini harus jadi komitmen umat Islam. Kalau timur tengah fatwanya sudah seperti itu mau bagaimana lagi,” katanya.

Selain itu, imbuh Nadratuzzaman, pemerintah Arab Saudi harusnya memperketat masuknya orang Afrika yang membawa virus ini. “Mereka seharusnya jangan dipermudah masuk, mereka harus dikarantina terlebih dahulu,” jelasnya.

Tak hanya itu, lanjut Nadratuzzaman, masyarakat dan pemerintah juga harus memberi power kepada MUI yang berwenang memberi sertifikat halal dan haram makanan, kosmetik, dan obat-obatan. “Tapi sayangnya semua tidak lagi dijaga oleh ulama. Padahal ulama yang punya otoritas,” katanya.(Republika Online, 29/04/2009-19:29)