Samarinda: Hearing Banjir Bersama HTI, DPRD dan Dinas Bina Marga

Kedatangan delegasi DPD II HTI Samarinda pada Selasa (12/5) ke Gedung DPRD Kota Samarinda atas undangan DPRD Kota Samarinda terkait dengan permasalahan banjir beberapa hari lalu. Delegasi HTI dipimpin Ust. Rudi Harianto, S.T, selaku ketua DPD II HTI Kota Samarinda, yang didampingi jajaran pengurus DPD II yaitu M. Yuslie dan Turut Abdurahman. Ikut mendampingi Ust. Saiful Abu Zahro atas nama DPD I HTI Kaltim.
Hearing ini juga dihadiri lembaga eksekutif kota Samarinda yang diwakili oleh Dinas Bina Marga dan Pengairan.

Pertemuan dibuka oleh Dwi Yulianto, S.Hut. -Ketua Komisi III- dengan mempersilakan kepada delegasi HTI untuk menyampaikan pandangannya terhadap permasalahan banjir. ”Kedatangan HTI untuk menyampaikan aspirasi masyarakat terhadap persoalan banjir sekaligus silah ukhuwah,” kata Ust. Rudi Harianto “mengantar” pembicaraan. Yang kemudian dilanjutkan penyampaian pokok-pokok pikiran HTI terhadap persoalan banjir di Samarinda, yang disampaikan oleh M. Yuslie.
“Memilukan dan terlihat ketidakseriusan Pemerintah Kota terhadap persoalan banjir” penegasan M. Yusli. Beliau mengungkap data jumlah korban banjir 20.106 kk di 230 RT. Jika 1 kk diasumsikan 4 orang maka korban mencapai 80.424 orang. Namun kata Yusli, Walikota berkilah bahwa banjir yang terjadi saat ini akibat siklus 10 tahunan, padahal banjir terjadi setiap tahun bahkan lebih. Demikian pula dengan Wakil Walikota, ketika menanggapi keluhan masyarakat, banjir di Samarinda terjadi disebabkan  drainase tersumbat oleh pembuangan sampah warga. Padahal banjir terjadi di banyak kelurahan. “Ini bukti bahwa pemerintah tidak serius, hanya menyalahkan alam dan masyarakat” ujar Yusli dalam penyampaiannya. HTI menawarkan beberapa solusi -terhadap persoalan banjir ini-,  yang harus dilakukan Pemkot Samarinda maupun DPRD Kota Samarinda. Pertama, mengevakuasi korban banjir dan memberikan bantuan material serta kesehatan. Kedua, perlu mengelola drainase dengan memperhatikan DAS dan membuat Perda dalam pembangunan kawasan (tata ruang kota) serta adanya kebijakan Pemerintah menyangkut sistem pengelolaan SDA (air, hutan dan tambang). Karena ini faktor utama datangnya banjir. Ketiga, adanya kesalahan mendasar di dalam berbagai permasalahan yang dalam ada  dalam kehidupan, termasuk banjir. Hal ini karena Pemerintah mengadopsi ideologi Kapitalisme-sekulerisme sebagai dasar aturan kehidupan (termasuk dalam aturan pengelolaan SDA). “Maka HTI mengajak untuk merubah sistem yang ada dengan sistem yang dibuat oleh Yang Maha Benar yaitu Sistem Syariah” kata Yusli mengakhiri penyampaiannya. Bahkan Ust. Saiful menegaskan, bahwa rakyat perlu realisasi Pemerintah tidak sekadar rapat-rapat saja “Dan jangan sampai rakyat menyalahkan Tuhan ketika banjir datang” kata Ust. Saiful. Demikian pula dengan dengan apa yang disampaikan Ust. Turut. Beliau meminta kepada Pemerintah Kota dan DPRD untuk mencabut izin pertambangan, karena Pemerintah tidak pernah memikirkan dari mana sumber banjir. “Padahal banjir akibat adanya penambangan” katanya dengan tegas.
Anggota Dewan dan Dinas Bina Marga sangat antusias mendengarkan pandangan yang disampaikan pengurus HTI. Bahkan Anggota Dewan menanggapi sangat apresiasi dan sangat berterima kasih atas kedatangan HTI –sebagai gerakan Islam- dan penyampaian pokok-pokok pikirannya, yang sangat peduli terhadap masyarakat. Demikian pula dari pihak Dinas Bina Marga dan Pengairan, menyampaikan terima kasih kepada delegasi HTI atas pikiran-pikirannya. Anggota Dewan juga meminta kepada delegasi HTI untuk hearing dengan Pemerintah Provinsi Kaltim (Gubernur-red). Salah seorang Anggota Dewan mengakui, sebagai seorang muslim tentu sangat setuju apa yang disampaikan oleh HTI. “Namun banyak tantangan dalam menerapkannya, karena kita tahu negara belum mampu dan bahkan Anggota Dewan sangat lemah dalam pengawasan” dalihnya. Bagaimanpun, semoga hasil-hasil dari pertemuan ini bisa direalisasikan. (Kantor HTI-Samarinda)