Kwik Bongkar Kelemahan Boediono

Kwik Kian Gie angkat bicara. Mantan meneg perencanaan pembangunan merangkap kepala Bappenas di era presiden Megawati, ini tak rela melihat Boediono maju sebagai cawapres. Tanpa ragu, ia menyebut Boediono sebagai bagian dari penganut paham ekonomi liberal di Indonesia.

Kwik yang kerap menyuarakan ekonomi kerakyatan ini bahkan membuka berbagai polah Boediono ketika masih menjabat menteri keuangan di era Megawati.

Menurutnya, banyak kebijakan Boediono yang dianggapnya tidak peka terhadap kepentingan rakyat. ”SBY pernah konflik dengan Boediono soal anggaran pertahanan,” ungkapnya di Jakarta, Jumat (22/5).

Di masa Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono menjabat sebagai menko polhukam. Kwik menceritakan di masa itu, sidang kabinet pernah memutuskan pencairan anggaran untuk berbagai program yang terkait dengan kepentingan nasional seperti penanggulangan banjir di Jakarta dan anggaran untuk alutsista sebagai mana diminta SBY. Namun anehnya, usai sidkab, Boediono enggan mengucurkan anggaran itu dengan alasan harus meminta izin DPR.

Padahal, ungkap Kwik, anggaran itu sudah jelas tertera posnya di APBN sehingga tak perlu meminta izin lagi ke DPR. Buntutnya, paparnya, gubernur DKI Jakarta waktu itu Sutiyoso dan SBY marah. Bahkan, sambungnya, SBY meminta dirinya untuk membicarakan masalah anggaran pertahanan ini kepada presiden Megawati karena dianggap dekat dengan putri Soekarno itu.

Menurut Kwik, SBY ngotot agar anggaran pertahanan itu segera dicairkan karena untuk kebutuhan perawatan alutsista termasuk membeli suku cadang pesawat Hercules. SBY perlu memperbaharui pesawat angkut ini untuk mendistribusikan beras ke Papua yang harganya sudah tidak terkendali. ”Waktu itu harga beras di Papua sudah mendekati Rp 20 ribu per kilogram sehingga dianggap sudah sangat rawan,” ungkapnya. (Republika online, 22/05/2009)