Neoliberalisme Masih Melekat di Boediono

Cawapres dari Partai Demokrat, Boediono, tetap sukar lepas dari stempel neoliberalisme. Meski ia beberapa kali membantah tudingan itu. Lawan politik Boediono tetap menggempur paham pemikiran ekonom UGM itu.

”Sulit menyangsikan Pak Boediono sebagai non liberalisme,” kata ekonom Econit, Hendri Saparini, dalam jumpa pers, Jumat (22/5) pagi.

Hendri menjabarkan sejumlah kebijakan Boediono, sewaktu ia jadi menko Perekonomian, yang menurut Econit perwujudan neoliberalisme. Pertama adalah disiplin anggaran. Kebijakan ini membuat pemerintah memotong subsidi bagi masyarakat, contohnya subsidi BBM.

Kedua, liberalisasi kebijakan keuangan, perdagangan, dan industri. Dari pengamat Econit, banyak UU yang terbit semasa Boediono tidak berpihak pada pengusahan lokal. Ia memberi contoh UU Migas dan UU Penanaman Modal, kerap memprivatisasi puluhan BUMN, ketidakberpihakan pada industri rotan dan susu nasional.

”MPR memberi mandat pada Boediono di 2003 untuk segera menghentikan kerjasama dengan IMF. Tapi kerjasama itu malah diperpanjang dan baru akhir-akhir ini putus,” sambung Hendri.

Kebijakan ekonomi Boediono juga dianggap terlalu fokus pada stabilitas ekonomi makro. Akibatnya, kesenjangan ekonomi riil dan keuangan makin lebar. Pada saat yang sama, tingkat kompetitif produksi Indonesia stagnan.

Meski demikian, Hendri mengakui Boediono adalah seorang yang santun. ”Kesantunan pribadi dalam bersikap itukan hanya individual, padahal yang dibutuhkan pemerintah adalah kebijakan yang dilahirkannya, yang bisa selamatkan nasib rakyat,”.(Republika Online, 22/05/2009)