Pengadilan Australia Menolak Banding Pembangunan Sebuah Sekolah Islam di Sydney

Sebuah langkah yang dinilai menghancurkan usaha keras komunitas Muslim di negeri ini. Pada hari Selasa (2/6) pengadilan Australia menolak banding yang diajukan oleh Jam’iyah Qur’aniyah tertanggal Mei 2008, terhadap keputusan Dewan Kota Camden yang menolak untuk membuka secara resmi sebuah sekolah Islam di salah satu daerah pinggiran yang berada di sebelah barat Sydney.

Koran Sydney Morning Herald pada hari Rabu (3/6) memberitakan keputusan Pengadilan Bumi dan Lingkungan Hidup bahwa rencana pembangunan sebuah sekolah Islam, yang direncanakan berkapasitas 900 siswa mulai tingkat dasar hingga menengah itu tidak sesuai dengan persyaratan pembangunan di wilayah ini.

Dewan Kota Camden telah menerima ribuan surat yang isinya menolak pembangunan gedung sekolah tersebut, di saat masyarakat Muslim baru saja mulai melengkapi prosedur hukum yang diperlukan untuk memulai pembangunannya pada bulan November 2007.

Di bulan yang sama, orang-orang tidak dikenal menggantungkan dua kepala babi di atas tiang-tiang bangunan yang disediakan untuk pembangunan gedung sekolah tersebut, sementara di tengah keduanya dipasang bendera Australia.

Seperti halnya para pemimpin Gereja Anglikan dan Majlis Sesepuh Gereja, dimana mereka mengajukan tuntutan ke salah satu pengadilan tentang bahanya jika izin pembangunan sekolah itu diberikan. Alasan mereka adalah bahwa hal ini merupakan langkah ke arah penguatan pengaruh mereka di dalam negeri. Yang jelas ini merupakan sebuah kampanye yang sengaja dilakukan untuk menggagalkan upaya komunitas Muslim yang telah berada di negeri ini lebih dari dua ratus tahun, dan saat ini komunitas Muslim jumlahnya sekitar 300 ribu orang, yang kebanyakan tinggal di kota Sydney dan Melbourne.

Pemerintah Australia sebelumnya, pada masa kepemimpinan John Howard telah mengakui dalam sebuah laporan bahwa minoritas Muslim sedang menghadapi kampanye kebencian, dan perlakuan rasisme, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sehingga, kaum Muslim di sana merasa hidupnya dibatasi. Bahkan puluhan dari mereka menghadapai dakwaan berdasarkan undang-undang anti-terorisme, yang telah disetujui setelah serangan 11 September 2001. Begitu juga, dari waktu ke waktu kalangan minoritas Muslim terus mendapatkan tekanan dan berbagai dakwaan dari pemerintah bahwa di tengah-tengah mereka terdapat unsur-unsur kelompok ekstremis.

Situs “Islam Today” yang mengikuti krisis ini sejak awal dan mewawancarai beberapa warga komunitas Muslim di Australia, di antaranya adalah Ibu Mona Hilal, yang berkata: “Saya menyatakan bahwa alasan mereka, seperti kemacetan, lingkungan, dan daerah-daerah pertanian, padang rumput, dll, sebenarnya semuanya dapat diselesaikan dan dicari jalan keluarnya jika dalam hal ini mereka memiliki niat yang baik. Akan tetapi semua itu bukan kepentingan mereka, dan juga bukan apa yang mereka inginkan. Sehingga, semua alasan yang mereka ajukan hanyalah lagu lama dan argumen kosong”.

Dia menambahkan: “Kami tidak pernah mendengar hal seperti ini pernah terjadi ketika mengajukan permohonan untuk pembangunan sekolah baru Yahudi, atau bahkan sinagog untuk orang-orang Yahudi di sini? Jika ada keberatan, maka itu hanya masukan tanpa ada tindak lanjutnya”.

Mona Hilal mengatakan bahwa krisis seperti ini terjadi pasca kejadian 11 September. Sejak kejadian itu, kaum Muslim mengalami kesulitan, terutama dalam hal mendapatkan persetujuan dari dewan kota dan dewan kelayakan (penduduk) untuk membuka dan membangun sekolah-sekolah Islam dan masjid baru di berbagai daerah”.

Sebaliknya, Jam’iyah Qur’aniyah yang menjadi penanggung jawab proyek mengatakan: “Bahwasannya di antara hak kaum Muslim di Australia adalah jaminan mendidik anak-anak mereka di manapun mereka inginkan, tanpa memandang agama atau rasnya”.

Dalam hal ini, sejumlah organisasi Islam telah memperingatkan bahwa keputusan ini dapat berpengaruh negatif terhadap gambaran multikulturalisme di Australia. (akhbar al-aalam.net)