Calon wakil presiden Boediono kembali menegaskan, privatisasi terhadap badan usaha milik negara (BUMN) masih perlu asalkan selektif dan tidak hanya bertujuan menambah pundi-pundi guna menutupi kekurangan anggaran pendapatan dan belanja negara, seperti yang terjadi pada pemerintahan sebelumnya.
“Ke depannya, privatisasi BUMN harus ditujukan untuk membentuk tata kelola pemerintahan yang baik, yang pada akhirnya dapat menguntungkan rakyat Indonesia,” ujar Boediono dalam diskusi perbankan syariah, Jumat (19/6) di RM Panyawangan, Bandung.
Dengan demikian, hingga periode waktu tertentu, pengelolaan BUMN dengan mengombinasikan peran swasta dan pemerintah masih harus dimungkinkan. “Jika BUMN go public, atau memiliki strategic partner, segala aktivitas BUMN menjadi dapat diteropong sehingga terbangun transparansi dan tata kelola yang efektif dan efisien,” ujarnya.
Terkait penyelesaian tenaga kerja Indonesia, mantan gubernur Bank Indonesia ini mengatakan, masih banyak hal yang dapat diperbaiki, mulai dari perekrutan TKI di desa-desa hingga pemulangan mereka dari negara tujuan. Namun, sayangnya Boediono tidak merinci strategi yang akan diambilnya. [Kompas.com, 19/06/2009]
No new horizon thinking! Just another old garbage solution!
PAK BUD,ITU BUKAN SOLUSI …
maklumlah, pak budi kan agen barat, kalo gak mna mgkn kek gitu.. yg pentg jgn prnh berhenti para pejuang syarih n khilafah untuk terus mgkritik n mbongkar makar kafir…