Kebijakan Thailand di Selatan Salah

BAN TALUBOH — Warga Thailand Selatan menyatakan kebijakan pemerintah yang salah membuat kekerasan di selatan belum bisa diatasi. Terakhir, Perdana Menteri Abhisit Vejjajiva menjanjikan bantuan dana pembangunan dalam skala besar, 54 miliar baht, untuk mengatasi kekerasan di selatan.

”Uang tak akan bisa mengubah apa yang terjadi di selatan. Tak seorang pun bisa membeli akhir dari masalah yang terjadi di sini,” kata Yousuf seorang warga di Pattani kepada Reuters , Kamis (18/6). Kekerasan di selatan telah menyebabkan sebanyak 3.500 warga di Yala, Pattani, dan Narathiwat tewas.

Yousuf menyatakan kebijakan pemerintah kurang berhasil mengatasi masalah di selatan.”Mereka harus paham bahwa cara hidup kami berbeda dengan warga Thailand lainnya dan uang tak akan membuat perbedaan,” ujarnya.

Arware, warga lainnya, justru menyayangkan jika bantuan dana jadi dicairkan. ”Pejabat yang korup akan memanfaatkan uang itu untuk kepentingan sendiri. Ini ide yang tak ada manfaatnya,” ungkapnya. Bahkan, kata Arware, dana ini pada akhirnya bisa berada di tangan kelompok perlawanan.

Sedangkan Bearmah, menyatakan langkah lebih baik adalah menarik 30 ribu tentara yang digelar di wilayah selatan. Selain itu, jelas Bearmeh, pemerintah juga mestinya tak lagi menerapkan dekrit keadaan darurat, yang bisa membuat aparat keamanan menangkap warga tanpa proses pengadilan.

Juru Bicara Internal Security Command Region 4 yang berbasis di Yala, Kolonel Pariya Chaidilok, menyatakan kekerasan pada bulan-bulan terakhir juga mengalami penurunan. ”Sebenarnya situasinya tak seburuk yang disangka. Namun kebanyakan target serangan memang sensitif bagi media dan warga sipil.”

Menurut Parinya, akhir-akhir ini kelompok perlawanan menargetkan serangan pada guru dan biksu. Paling tidak hingga saat ini sudah 120 guru tewas. Parinya yang dikutip kantor berita Malaysia, Bernama , menyatakan pula bahwa polisi terus melakukan penyelidikan atas penembakan di sebuah masjid di distrik Cho Airong. [Republika, 19/06/2009]