Indonesia Tidak Akan Campur Tangan Soal Kerusuhan Xinjiang

Beijing- Indonesia tidak ingin dan pernah campur tangan dalam kerusuhan yang terjadi di Xinjiang, China barat laut, sekalipun mayoritas penduduk di wilayah itu adalah beragama Islam, kata Dubes RI untuk China Sudrajat.

“Apa yang terjadi di Xinjiang adalah urusan dalam negeri China dan kita menghormati kedaulatannya dan tidak akan campur tangan masalah itu,” kata Dubes Sudrajat di Beijing, Minggu.

Hal tersebut dikemukakan menanggapi terjadinya kerusuhan di Xinjiang, sebuah wilayah yang terletak di China barat laut yang penduduk mayoritas asli Uigur beragama Islam.

Sudrajat berharap dan yakin China akan bisa mengatasi kerusuhan yang terjadi di Xinjiang dengan aturan dan hukum yang berlaku di China sehingga masalah bisa segera diseleaikan dan kehidupan sosial dan pembangunan berjalan normal.

Ditegaskan bahwa Indonesia sejak dahulu berprinsip untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri China, baik itu masalah separatisme yang terjadi di Xinjiang, di Tibet maupun Taiwan.

“Kita konsisten untuk tidak ikut-ikutan maupun campur tangan dalam setiap masalah yang terjadi di China. Kita hormati China sebagai negara yang berdaulat,” katanya.

Demikian pula China, katas Dubes, mereka tidak pernah campur tangan dan ikut-ikutan dalam masalah separatisme yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia.

“Telah ada kesepakatan dari kedua negara bahwa kita sama-sama menghormati kedaulatan negara dan tidak campur tangan. Termasuk juga soal Xinjiang, kita tidak ingin campur tangan,” tegas Sudrajat.

Dalam setiap peristiwa separatisme di China, posisi Indonesia selalu mendukung kebijakan pemerintah China dalam menyelesaikan masalah dengan baik dan percaya akan bisa diselesaikan.

Demikian pula untuk soal Taiwan, kata Sudrajat, Indonesia tetap tegas menganut kebijakan Satu China (One China Policy).

Dubes Sudrajat menggambarkan bahwa hubungan diplomatik RI-China saat ini dalam posisi yang sangat baik, dimana para pejabat tinggi negara kedua negara intens melakukan berbagai komunikasi dan kerjasama berbagai bidang.

Pertemuan tingkat tinggi pejabat kedua negara dilakukan pada 1 Juli ketika Menlu Hassan Wirajuda dan Menlu Jiang Jiechi di Beijing menandatangani kerjasama naskah ekstradisi kedua negara yang merupakan tindak lanjut Kerjasama Strategis RI-Rhina yang ditandatangani kedua presiden di Jakarta 2005. (ANTAR News, 12/7/2009)