Hizbut Tahrir Indonesia Melanjutkan Kehidupan Islam
AS mengatakan, Selasa, negara itu telah menangguhkan sebagian besar pelayanan visa di Honduras dalam upaya untuk memberi tekanan terhadap pemimpin kudeta negara tersebut agar menerima rencana untuk memulihkan demokrasi.
Deplu AS mengatakan negara itu berencana menghentikan pemberian visa Rabu di kedutaan besarnya di Honduras kecuali untuk pelamar yang ingin berimigrasi ke AS atau orang yang menghadapi keadaan darurat pribadi, demikian dikutip dari AFP.
Tindakan itu dilakukan ketika misi tujuh negara mengunjungi Tegucigalpa untuk menekan pemerintah sementara agar menerima apa yang disebut Perjanjian San Jose –yang ingin menempatkan kembali Presiden Manuel Zelaya, yang telah dijatuhkan.
“Untuk mendukung misi tersebut dan sebagai konsekuensi dari keengganan rezim de facto itu untuk menandatangani Perjanjian San Jose, Deplu AS akan melakukan peninjauan penuh kebijakan visa kami di Honduras,” kata jurubicara departemen Ian Kelly.
“Kami benar-benar percaya penyelesaian yang dirundingkan adalah jalan ke depan yang pantas dan Perjanjian San Jose adalah solusi terbaik,” kata Kelly dalam satu pernyataan.
Pemimpin Organsisasi Negara Amerika dan menteri luar negeri dari tujuh negara — Argentina, Kanada, Kosta Rika, Republik Dominika, Jamaika, Meksiko dan Panama — terbang Senin ke Tegucigalpa untuk mendesak pemimpin sementara Roberto Micheletti untuk menerima perjanjian itu.
Pemerintah Presiden AS Barack Obama mengecam dengan keras kudeta 28 Juni itu, meskipun Zelaya adalah seorang sayap kiri yang bersekutu dengan Presiden Venezuela Hugo Chavez.
Pemerintah itu sebelumnya telah berusaha untuk mendesak dilakukannya tekanan dengan mencabut visa sejumlah pejabat dalam pemerintah sementara itu. (ANTARA News, 26/8/2009)
