Hizbut Tahrir Indonesia Melanjutkan Kehidupan Islam
JAKARTA–Wakil Ketua Komisi I DPR RI Bidang Pertahanan, Yusron Ihza Mahendra, kembali mempertanyakan cara pengiriman senjata produksi PT Pindad Indonesia yang oleh berbagai kalangan internasional dianggap bisa disebut telah masuk `black market` (pasar gelap) dunia.
Ia mengatakan itu di Jakarta, Kamis, masih terkait dengan terbongkarnya kasus impor senjata di Filipina yang ternyata berasal dari Indonesia dan merupakan produksi BUMN tersebut.
“Karena itu, liku-liku penjualan senjata yang diduga berasal dari PT Pindad, menurut saya perlu dicermati secara lebih serius lagi oleh aparat berwajib, terutama tentang kemungkinan senjata itu masuk ke pasar gelap atau `black market` (BM),” katanya.
“Jika senjata itu ternyata memang masuk ke BM, urusannya bisa jadi `blunder`,” katanya. Sebagai misal, katanya, jika senjata itu ternyata jatuh ke pihak separatis di Filipina, lalu bagaimana jadinya citra hubungan diplomatik Indonesia dengan negara tetangga tersebut?
“Sebaliknya, jika senjata itu jatuh ke tangan yang tidak berhak di dalam negeri kita sendiri, maka bagaimana pula urusannya. Umpamanya, jika senjata itu jatuh ke kelompok teroris atau ke kelompok-kelompok separatis dalam negeri kita sendiri,” tanyanya lagi.
Karena itu, Yusron Ihza Mahendra mendesak aparat nasional `kita` untuk bekerja lebih keras lagi dalam mengungkap kasus senjata tersebut. “Termasuk menyelidiki dan menyidik kemungkinan bahwa senjata-senjata penembak gelap di Papua baru-baru ini adalah senjata buatan PT Pindad juga,” ujarnya.
Dalam sidang Komisi I DPR RI dengan kementerian jajaran Polhukam beberapa akhir pekan lalu, ujarnya, masalah senjata ini telah diangkat sebagai permasalahan, di samping isu-isu teroris.
“Tetapi, karena sidang yang mulai jam 10 pagi itu hampir `numbur` jam berbuka puasa, maka tidak cukup waktu untuk pendalaman terhadap masalah itu lebih lanjut,” katanya.
Lalu, katanya, jawaban Pemerintah terhadap masalah tersebut masih bersifat normatif. “Masalah senjata tadi tentu tidak cukup hanya dengan jawaban dari Pemerintah bahwa pengiriman senjata itu sesuai prosedur atau mempunyai izin,” katanya.
Tetapi, menurut dia, mungkin saja Pemerintah tidak dapat membuka masalah senjata tersebut secara lebih leluasa di dalam sidang terbuka yang diliput puluhan media cetak maupun elektronik itu.
“Tetapi, minimal pada tingkat internal Pemerintah sendiri, hendaknya masalah itu terus ditindaklanjuti. Semua ini tentu bukan demi DPR RI, tapi demi kemaslahatan bangsa dan negara ini,” ujar Yusron Ihza Mahendra lagi. (Republika online, 10/9/2009)
hmmmmmmm…. pindad butuh uang toh?
untuk litbang, utk produksi,untuk menggaji karyawan.
yah, apa mau dikata jika BM yg dipilih utk memasarkan produk, mungkin krn mmg tak begitu laku dijual? atau ga tau mau jual ke mana (krn ga ada negara lain yg mau beli jk lewat jalur resmi–mengingat produk Indonesia katanya “bisa meledak sendiri” sebelum dipake perang?)
sejak diblokade AS, alusista kita yg jadul jd tambah payah.
makanya, mungkin pindad mau coba2 usaha bikin senjata sendiri spy ga bergantung ke AS, caranya yg paling mudah,,,, ya jd terlibat BM deh.
pemerintah sudah saatnya mprhatikan kondisi industri persenjataan kita.sdh seharusnya dibangun dengan standar perang yg selalu alert.
maaf, tapi jangan asal ngomong kk.. kalo cuman bikin senjata api mulai dari pistol sampai assault rifle, pindad mah jelas mampu.. meski memang untuk beberapa bagian masih impor seperti rifled barrel(laras).. tapi kehandalan senjata udah teruji dalam lomba2 tembak.. wakil dari TNI banyak yg menang pake SS2 dibanding wakil negara lain dengan alutsista luar..
kalo tentang kasus ini, di koran dikatakan ada kesalahan prosedur pengiriman barang.. organisasi tembak filipina mesen pistol sedangkan Dephan Mali mesen 100 pucuk SS1.. ketika dikapalkan dua produk tadi malah satu paket, sehingga ketika tiba di filipina, SS1 yg ga da izinnya kena grebeg bea cukai.. padahal cuman transit ajah..
wallahu’alam..