Hizbut Tahrir Indonesia Melanjutkan Kehidupan Islam
Pemerintah dinilai lamban dan tidak siap dalam menangani gempa bumi berkekuatan 7,6 skala richter yang meluluhlantakkan Padang, Sumatera Barat. Padahal, bencana serupa pernah terjadi di sejumlah daerah.
”Pemerintah seharusnya belajar dari pengalaman bencana yang sering melanda Indonesia,” ujar Koordinator Goverment Watch (Gowa), Farid R. Faqih, saat berbicara dalam sebuah acara talk show ‘Kesiapan Penanganan Bencana’ di Jakarta, Sabtu (3/10). Dalam kesempatan itu, turut hadir Ketua Umum Gebu Minang, Mayjen (Purn) Asril Tanjung, anggota FPKS DPR Dapil Sumatera Barat, DR Irwan Prayitno, dan Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, DR Fauzi.
Farid mengungkapkan, ketidaksiapan pemerintah itu tercermin dari tidak dimilikinya peralatan berat untuk mengatasi dampak gempa. Padahal, Indonesia merupakan daerah rawan gempa dan sudah sering dilanda gempa. Akibatnya, para korban yang terperangkap dalam reruntuhan gedung tidak dapat segera diselamatkan.
Tak hanya itu, imbuh Farid, ketidaksiapan pemerintah juga terlihat dari minimnya pesawat angkut dan helikopter yang dimiliki TNI. Karenanya, pemetaan daerah yang terkena dampak gempa maupun pendistribusian bantuan tidak dapat segera dilakukan.
”Kami meminta agar anggaran pembelian alat berat dan pesawat angkut serta helikopter TNI untuk ditambah,” kata Farid.
Farid mengatakan, dalam waktu 6 – 12 jam setelah gempa, database dampak gempa seharusnya sudah dimiliki oleh pemerintah daerah setempat ataupun Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dengan cara tersebut, maka penanganan gempa tidak akan tumpang tindih.
Farid menambahkan, ketika terjadi bencana, presiden pun seharusnya segera mengeluarkan keputusan presiden (keppres) penanganan bencana. Dengan demikian, seluruh pihak yang terkait dapat langsung bergerak sesuai dengan bidangnya masing-masing.
Ketua Umum Gebu Minang, Mayjen (Purn) Asril Tanjung, mengharapkan agar distribusi bantuan dapat dilakukan secara merata dan tidak tumpang tindih. Karenanya, penyaluran bantuan seharusnya dilakukan melalui koordinasi dengan kepala nagari, walikota, maupun gubernur setempat.
Anggota FPKS DPR Dapil Sumatera Barat, DR Irwan Prayitno, mengakui, anggaran yang dialokasikan untuk TNI memang belum maksimal. Namun, anggaran tersebut selalu ditingkatkan setiap tahunnya. ”Uang negara memang terbatas,” tutur Irwan.
Sementara itu, Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, DR Fauzi, menambahkan, pihaknya telah memetakan daerah-daerah di Indonesia yang rawan bencana. Dia berharap, pemerintah di setiap daerah yang rawan bencana dapat mengambil langkah antisipasi penanganan bencana. (Republika online, 3/10/2009, 15:04)
