Tantangan Umat Di Era Kabinet Indonesia Bersatu II

Oleh: Muhammad Rahmat Kurnia

Terbentuklah sudah pemerintahan baru SBY-Boediono. Bagaimana umat Islam kedepan? Ada beberapa hal yang penting menjadi catatan. Pertama, Indonesia akan makin Liberal dan pro Barat (west friendly). Tengoklah wakil presiden Boediono. Kebijakan-kebijakannya selama ini baik sebagai menteri koordinator bidang ekonomi maupun Gubernur Bank Indonesia sangatlah pro liberal. Begitu juga, Sri Mulyani (Menteri Keuangan) sebagai mantan Direktur International Monetary Fund (IMF) Asia Pasifik, anak emas Widjojo Nitisastro, yang disebut banyak kalangan sebagai bagian dari Mafia Berkeley. Elka M. Pangestu yang masih menjadi Menteri Perdagangan adalah mantan direktur lembaga think tank Orde Baru, Center for Strategic and International Studies (CSIS). Dialah pendukung utama lahirnya UU Penanaman Modal yang membiarkan asing menanamkan modalnya hingga 95% dalam segala bidang. Apalagi berbagai perangkat UU liberal telah tersedia seperti UU Migas, UU Penanaman Modal, UU Ketenagalistrikan, UU Badan Hukum Pendidikan, dll. Karenanya, listrik dan BBM peluang besar akan naik pada 2010. Sementara, hutang akan terus bertambah. Sebagai contoh, tahun ini pemerintah akan membayar hutang Rp127,607 triliun. Semua pembayaran akan ditutup dari hutang lagi.

Purnomo Yusgiantoro kini sebagai Menteri Pertahanan. Dialah otak yang beberapa kali menaikkan harga BBM sejak jaman Megawati hingga SBY dalam rangka liberalisasi sektor migas. Masalah pertahanan besar kemungkinan akan juga ‘diliberalisasi’. Sementara, penunjukkan Menkes Endang lebih menggambarkan tekanan konglomerasi farmasi dan tekanan Negara maju seperti AS. Ingat, Menkes sebelumnya, Siti Fadhilah Supari adalah orang yang menentang privatisasi rumah sakit dan keras terhadap AS khususnya dalam kasus virus H5N1.

Kedua, liberal ditutupi dengan kebijakan populis. Secara umum, pemerintahan terpilih bersifat liberal. Namun, hal ini tidak akan disadari oleh kalangan grass root. Sebab, kebijakan populis seperti BLT dan BOS nampaknya akan dilanjutkan. Hal ini nampak dengan dibentuknya Tim Penanggulangan Kemiskinan pada sidang paripurna Kabinet Indonesia Bersatu II (KIB II) pada 23/10/2009. Presiden SBY meminta menteri KIB II melanjutkan program yang disusun KIB I. Kebijakan ini terbukti manjur dalam meredam rakyat dan menarik suara pada saat Pemilu yang karenanya akan dilanjutkan.

Ketiga, suara kritis dari parlemen akan senyap. Selain menteri dari Partai Demokrat, menteri diambil dari mayoritas partai yang lolos threshold. Presiden PKS Tifatul Sembiring, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PPP Suryadharma Ali, dan Sekjen PAN Zulkifli Hasan semuanya menjadi menteri. Pentolan Golkar Agung Laksono dan Fadel Muhammad juga jadi menteri. Padahal, pada saat pelantikan kabinet Presiden SBY menegaskan, “Loyalitas saudara adalah kepada presiden, bukan kepada pimpinan partai” (21/10/2009). Sejak awal SBY telah mengunci dan memastikan bahwa semua menteri, termasuk mereka yang merupakan para pemimpin partai, harus ikut suara pemerintah. Muaranya, partai akan memiliki satu suara. Padahal, gabungan suara DPR dari partai-partai tersebut mayoritas (59,54%). Belum lagi, sikap PDIP yang gamang, oposisi bukan koalisi juga bukan. Pada saat yang sama, Taufik Kiemas (PDIP) menjadi Ketua MPR atas restu SBY. Karenanya, 73,48% suara DPR akan diam, kehilangan sikap kritis.

Keempat, otoritarianisme. Para pimpinan partai sudah didudukkan sebagai pembantu presiden dalam kabinet. Mayoritas parlemen sudah dikuasai. Ini adalah peluang munculnya pemerintahan otoriter. Hanya saja, sikap SBY yang harmoni, lamban, dan akomodatif barangkali dapat menghalangi munculnya sikap tersebut. Disamping itu, akan muncul banyak penentangan dari berbagai kalangan terhadap otoritarianisme itu karena dipandang menghancurkan demokrasi yang selama ini mereka dengung-dengungkan. Namun, bila ada tekanan besar khususnya dari luar, otoritarianisme berpeluang besar muncul.

Kelima, pengalihan isu terorisme menjadi isu Islam radikal. Orang-orang yang disebut sebagai dalang kekerasan peledakan sudah dieksekusi mati. Kini, dalam berbagai kesempatan dikembangkan isu Islam radikal. Ketua Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme (DKPT) dan Mantan Kepala BIN Ansyaad Mbai menyampaikan bahwa terorisme merupakan kejahatan bermotif ideologi radikal. Dengan sangat tendensius, dikatakan bahwa ciri dari ideologi Islam radikal ini adalah memperjuangkan syariah secara kaffah. Menurutnya, untuk mengatasinya adalah dengan deradikalisasi. Caranya antara lain, (1) pemberdayaan tokoh-tokoh moderat agama untuk menyebarluaskan ajaran moderat, (2) Interfaith dialog, (3) sebarluaskan buku-buku ajaran agama moderat; (4) Kurikulum lembaga-lembaga pendidikan keagamaan, (5) dll. Padahal, Islam moderat yang dimaksudkan adalah liberal. Jadi, ini sebenarnya merupakan bagian dari liberalisasi agama.

Secara hukum, yang akan dilakukan adalah mensahkan UU Keamanan Negara. Intinya, perlu ada tindakan terhadap orang tanpa pengadilan. Juga, merubah UUAntiterorisme sedemikian rupa sehingga “Penindakan harus dimulai sejak tahap provokasi & exploitasi radikalisme”. Dengan kata lain, Internal Security Act (ISA) seperti di Malaysia hendak dihidupkan. Hal ini dapat bersifat liar menjadi kriminalisasi pendakwah. Namun, hal ini akan mendapatkan banyak tentangan dari banyak pihak. Sebab, hal ini akan dapat digunakan untuk memberangus lawan-lawan politiknya. Persoalannya, kini ‘lawan’ politik sudah menjadi ‘kawan’, baik dalam kabinet maupun parlemen.

Menentukan Sikap

Jelas, situasi akan tetap buruk. Tak ada lagi harapan suara dari parlemen. Karenanya, satu-satunya yang diharapkan adalah suara kritis dari kelompok dakwah di luar parlemen. Inilah kesempatan besar untuk menyampaikan Islam dan meraih dukungan umat. Oleh sebab itu, pengokohan tubuh dan perajutan kekuatan ulama dan ormas Islam merupakan sebuah tuntutan dan keniscayaan. Satu-satunya harapan adalah kelompok yang dinyatakan dalam sabda Nabi SAW:

ولا تزالُ طائفةٌ من أمّتي على الحقِّ ظاهرين . لا يضُرُّهُم من خالَفَهُم . حتى يأتي أمرُ الله (رواه مسلم

“Akan selalu ada sekelompok dari umatku yang berpegang kepada kebenaran dan mereka dimenangkan. Orang yang menentang mereka tidak akan memudharatkan mereka hingga datang urusan (kemenangan) dari Allah” (HR. Muslim)

Apa yang terjadi bila mereka yang diluar parlemen pun turut diam? Naudzubillah.[]