Temu Tokoh Bersama Hizbut Tahrir : Indonesia Kedepan Masih Sekuler

HTI Press.“Pemerintahan yang baru dibentuk lebih menekankan safety player, harmony dan continuity. Walhasil tidak akan banyak perubahan besar,” demikian tegas Ust Almuzammil Yusuf dari PKS dalam acara Sillahukhuwah dan fikriyah Tokoh bersama Hizbut Tahrir Indonesia pada hari jum’at tanggal 23 Oktober 2009 yang lalu. Tak kurang 30 pimpinan ormas dan ditambah dari undangan yang lain memenuhi Gedung Dakwah Hizbut Tahrir Indonesia di Crown Palace. Bukan hanya itu, “5 tahun ke depan akan terus terjadi apa yang disebut penghancuran Islam, baik ideologi/aqidah maupun fisik,” sambung Bapak Ahmad Daryoko dari Ketua Umum Federasi BUMN Strategis.

Hal ini bisa dilihat dalam realisasi ‘penghancuran’ aset-aset umat yang dikelola oleh pemerintah masih sambung Pak Daryoko. Program privatisasi atau obral aset Negara kepada asing dan pengusaha local yang berkolaborasi dengan asing semakin marak. ‘Ini kan sama saja dengan pemiskinan rakyat,’ tegas Pak Daryoko. Saat ini 90% ladang minyak di Indonesia telah dikuasai asing, imbuhnya lagi. Pria yang masih semangat untuk mengamandemen UU Kelistrikan yang pernah almarhum ini menegaskan bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini bertentangan dengan apa yang telah dilakukan oleh fouding father bangsa ini. Pada masa Sukarno yang dilakukan adalah perusahaan-perusahaan asing/Internasional justru di nasionalisasi. “Bukan seperti sekarang. Yang sudah milik bangsa ini justru mau dilego semua,” tegas Pak Dar. “Ini kan ironi,” ungkapnya lagi sambil menahan getir.

Selain agenda ‘penjualan aset-aset’ Negara, tahun 2010 pemerintah akan mewujudkan agenda liberalisasi. “Listrik dan BBM kemungkinan naik,” tegas Dani Setiawan dari Koordinator Koalisi Anti Utang (KAU) saat ikut nimbrung berbagi analisa tentang kemungkinan pemerintahan ke depan. “Perundang-undangan yang menunjang telah disahkan semua,” imbuhnya lagi.  Lebih celakanya lagi, masih sambung Dani, kabinet baru dipenuhi oleh kompromi ‘asing’. Kedepan dapat dipastikan akan ada tambahan hutang yang bukan untuk kepentingan rakyat tapi justru untuk kepentingan politik partai. Untuk ‘menutupi’ keburukan yang ada dapat dipastikan Pemerintah akan terus mengadakan agenda populis seperti pemberian BOS, BLT, dll. Oleh karena itu perlu diwaspadai, imbuhnya lagi.

Sedangkan menurut Ust Labib dari DPP HTI bahwa pemerintah baru saat ini tidak berubah. “Hanya perubahan orang saja,” tegasnya. Sistem yang ada tetap sekuler, imbuhnya lagi. Kondisi ini diperparah dengan diangkatnya orang-orang kafir sebagai wala’/pelindung. Belum lagi diperkokoh dengan diambilnya sebagian tokoh/ketua partai islam dalam susunan kabinet yang lebih cenderung digunakan sebagai ‘stempel’ pemerintah yang ada. Jangan sampai dijadikan alas an bahwa kebijakan-kebijakan yang sekuler dan tidak pro rakyat’ sejatinya sudah disetujui oleh umat Islam karena disetujui oleh para tokoh partai Islam yang duduk di kabinet. Naudzubillah.

Melihat permasalahan keumatan yang sedikian berat, muncullah gagasan dan kesepakatan bersama diantara tokoh representasi umat untuk bersama-sama menyelesaikan permasalahan diatas bersama-sama sesuai dengan kapasitas dan kapabiltas masing-masing. KH. Mahmud Yunus menegaskan bahwa kekuatan umat Islam dari umat Islam itu sendiri. Bukan dari yang lain. Oleh karenanya seluruh umat Islam harus bersatu. Menanggapi gagasan tersebut, Ust Alfian Tanjung menegaskan bahwa perlu kiranya forum pertemuan seperti ini ditingkatkan. Bukan hanya itu, perlu dibuat ‘Dauroh’ pemikiran dan sosialisasi seluruh permasalahan yang ada ke umat melalui media-media Islam. Harapannya umat dapat dengan segera tercerahkan.

Menanggapi usulan dauroh pemikiran, Ust Almuzammil Yusuf menyetujui usulan tersebut. “Usulan tersebut sangat bagus,” imbuhnya. Dauroh yang ada tujuannya untuk mengetahui dan memperdalam apa yang selama ini diperjuangkan oleh masing-masing kelompok beserta langkah-langkah yang dilakukan. Harapannya nanti akan terjadi ‘tafahum’ diantara gerakan sehingga bisa berbagi-bagi peran. Selain itu juga untuk menghilangkan sekat-sekat yang ada, imbuhnya lagi. Selain itu, ada dauroh ini diharapkan muncul langkah bersama dalam menanggapi suatu masalah. Bukan justru menegasikan, tegas Ust Muzammil yang sekarang masih menduduki Komisi I DPR RI ini.

Sedangkan menurut Ust Ismail Yusanto (Jubir HTI), kegiatan dauroh pemikiran ini diharapkan bisa mencakup dua aspek. Pertama: Level Organisasi. Dengan adanya dauroh pemikiran ini bisa diketahui apa yang dilakukan oleh masing-masing  gerakan. Dan yang lebih penting lagi adalah adanya kesepakatan ‘cetak biru’ perjuangan umat kedepan seperti apa. “Selama ini saya rasa perjuangan umat masih ‘ad hoc’/sementara,” tegas Ust Ismail. Oleh karenanya perlu dirumuskan dengan segera bagaimana ‘cetak biru’ dakwah. Kedua: Level global. Dakwah Islam haruslah menyentuh bahwa Islam sebagai solusi. Dan Syariat Islam tidak akan tegak dengan sempurna tanpa adanya institusi Khilafah. Oleh karenanya ‘cetak biru’ dakwah haruslah menyentuh pada perjuangan penegakan syariat Islam dan Khilafah.

Tatkala usulan ‘dauroh pemikiran’ ditawarkan sebagai program tindak lanjut setelah silah ukhuwah ini oleh Ust MR Kurnia sebagai Host, seluruh peserta yang memenuhi Lantai 2 Gedung Dakwah Hizbut Tahrir Indonesia di Crown Palace ini kompak menjawab ‘setuju’. Semoga ini adalah salah satu jalan untuk semakin mensinergikan komponen umat bagi perjuangan penegakan syariat Islam dan Khilafah. Amin. [Gus uwik]